Tren Positif Pembicaraan Wina, Menanti Keseriusan Barat
-
JCPOA
Negosiasi antara perwakilan Iran dan kelompok 4 + 1 (Rusia, Cina, Inggris, Prancis, dan Jerman) tentang pencabutan sanksi terhadap Iran terus berlanjut, sementara berbagai pertemuan sensitif tentang berbagai masalah diadakan secara paralel dan semasa.
Ali Bagheri, negosiator senior Republik Islam Iran, pada hari Kamis (06/01/2022) melakukan pertemuan dengan dengan Enrique Mora, Deputi Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa dan Koordinator Pembicaraan Wina, serta dengan perwakilan dari tiga negara Eropa, Prancis, Inggris dan Jerman dam melakukan pembicaraan.
Dalam penilaian terbarunya tentang pembicaraan Wina, Bagheri mengatakan, "Pembicaraan di Wina tentang pencabutan sanksi adalah positif dan mengalami kemajuan."
Negosiator senior Cina Wang Qun dan negosiator senior Rusia Mikhail Ulyanov juga mengatakan dalam penilaian terbaru mereka tentang pembicaraan Wina bahwa pembicaraan sedang bergerak maju.
Sekalipun demikian, Amerika Serikat belum menunjukkan kemauan dan keseriusan untuk menyelesaikan negosiasi. Sikap dan ketamakan Barat merupakan hambatan untuk mencapai kesepakatan di Wina.
Untuk alasan ini, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan, "Sekarang terserah Barat untuk menunjukkan apakah ia memiliki itikad baik dan kemauan yang serius untuk mencapai kesepakatan yang baik."
Rezim Zionis Mencoba Mempengaruhi Negosiasi
Rezim pendudukan al-Quds, yang menentang pencabutan sanksi terhadap Iran, telah mencoba sejak awal pembicaraan untuk menggunakan berbagai cara demi mempengaruhi proses negosiasi secara negatif. Dalam hal ini, selain pemerintah Amerika, rezim Zionis juga telah mengintensifkan tekanan terhadap Eropa.
Dua pernyataan dari tiga negara Eropa, Inggris, Prancis dan Jerman, juga sejalan dengan rezim Zionis untuk merusak pembicaraan Wina.
Negosiasi antara perwakilan Iran dan kelompok 4 + 1 (Rusia, Cina, Inggris, Prancis, dan Jerman) tentang pencabutan sanksi terhadap Iran terus berlanjut, sementara berbagai pertemuan sensitif tentang berbagai masalah diadakan secara paralel dan semasa.
Pernyataan pertama dari tiga negara Eropa tersebut mengklaim bahwa Iran menghalangi kemajuan dalam negosiasi untuk menghidupkan kembali ketentuan JCPOA.
Ketiga negara Eropa kemudian menetapkan batas waktu pembicaraan dalam pernyataan lain, setelah itu mereka mengatakan bahwa posisi Iran memperlambat proses negosiasi.
Jelas bahwa setiap kerjasama pihak Barat yang berada dalam JCPOA dengan rezim Zionis akan berdampak buruk pada proses negosiasi saat ini, yang menurut berbagai delegasi negosiasi, berjalan dengan baik, dan juga akan mempertanyakan keseriusan pihak-pihak Barat.
AS Harus Memutuskan Soal Verifikasi dan Jaminan
Republik Islam Iran menuntut jaminan dalam pembicaraan Wina yang akan mencegah pengenaan sanksi baru dan kembalinya sanksi setelah dicabut.
Pada dasarnya, kali ini pemerintah AS yang harus memberikan jaminan tegas bahwa jika pemerintah saat ini atau pemerintah berikutnya di negara ini menarik diri dari perjanjian atau tidak mengimplementasikannya, akan memungkinkan bagi Iran untuk mengambil tindakan untuk melawannya dan melindungi kepentingannya.
Oleh karena itu, dari sudut pandang Iran, mencapai kesepakatan sangat bergantung pada keseriusan dan kemauan politik Amerika Serikat untuk mencabut sanksi secara efektif dan dapat diverifikasi.
Diplomat Korsel Bertemu Ali Bagheri di Wina
Saat pembicaraan tentang pencabutan sanksi terhadap Iran berlanjut di Wina, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Jong Kun melakukan pertemuan dengan Ali Bagheri di Wina pada hari Kamis (06/01).
Bertentangan dengan beberapa rumor, pertemuan ini ternyata diadakan bukan atas permintaan Iran tetapi atas permintaan pihak Korea Selatan dan tidak memiliki hubungan langsung dengan negosiasi yang sedang berlangsung antara Iran dan kelompok 4 + 1.
Menurut pemerintah Korea Selatan, tujuan pertemuan itu adalah untuk membahas aset-aset Iran yang diblokir Korsel.
Dalam hal ini, harus diingat bahwa apa pun hasil dari pembicaraan Wina, pemerintah Korea Selatan berkewajiban menurut hukum internasional untuk membayar utangnya kepada Iran, dan seperti yang telah ditekankan oleh pemerintah Iran, sanksi sepihak AS tidak dapat membenarkan sikap Korea Selatan untuk tidak membayar utangnya ke Iran.
