Sanksi Baru AS terhadap Iran; Bukti Klaim Palsu Washington

Meski ada klaim dari pemerintah Joe Biden untuk mencapai kesepakatan dengan Iran, tapi Amerika masih melanjutkan ulahnya menjatuhkan sanksi baru terhadap Tehran.

Langkah terbaru di bidang ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan Amerika pada Senin (1/8/2022) dengan manambahkan nama enam perusahaan dan sebuah kapal ke dalam list sanksi karena memiliki hubungan dengan Republik Islam Iran.

Brian Nelson, deputi menlu keuangan AS bidang finansial dan terorisme hari Senin seraya mengisyaratkan sanksi baru negara ini terhadap Iran di statemennya menulis, " Amerika Serikat akan terus menempuh jalur diplomasi untuk mencapai pengembalian bersama ke implementasi penuh JCPOA." Lebih lanjut ia mengatakan, sampai Iran siap untuk kembali melaksanakan kewajibannya secara penuh, kami akan terus menjatuhkan sanksi terhadap penjualan ilegal minyak mentah dan produk petrokimia Iran.  

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani saat merespon sanksi baru Amerika mengatakan, "Ketergantungan Gedung Putih terhadap sanksi dan penggunaan instrumennya merupakan indikator sistem dominasi Amerika, dan perubahan pemerintahan di negara ini tidak membuat perbedaan dalam pendekatannya. Pejabat pemerintahan Biden telah berulang kali menyebut kebijakan tekanan maksimum Trump sebagai kebijakan yang gagal dan tidak efektif. Tetapi dalam praktiknya, mereka memperluas kebijakan yang gagal ini. Bahkan terus melanjutkannya ketika terjadi negosiasi untuk kembali ke kesepakatan JCPOA. Mereka tidak menghentikan tindakan sia-sia dan merusak ini."

Isyarat jubir Kemlu Iran terkait pendekatan permanen Amerika terhadap Iran, yakni penjatuhan sanksi terlepas dari siapa yang berkuasa di negara ini adalah fakta yang dikonfirmasi dengan melihat perilaku mantan dan presiden Amerika saat ini terhadap Iran.

Presiden AS saat ini, Joe Biden berulang kali menekankan urgensi kembali ke JCPOA dan mengklaim bahwa hal ini akan dilakukan dalam waktu singkat. Meski demikian, setelah delapan kali negosiasi panjang di Wina antara Iran dan Kelompok 4+1 serta melibatkan Amerika secara tidak langsung, serta meski ada optimisme untuk mencapai kesepakatan pencabutan sanksi terhadap Iran oleh Amerika dan kembalinya Tehran melaksanakan komitmen JCPOAnya, tapi kini ada keraguan dan pesimisme di bidang ini.

Di sisi lain, Iran berulang kali menggulirkan tuntutannya secara transparan dan jelas, dan pemerintah Biden yang di luarnya tidak ingin atau tidak mampu memenuhi tuntutan rasional Iran. Pemerintah Biden telah lama dalam kerangka kebijakan menyalahkannya bersikeras menunjuk Iran sebagai penyebab keterlambatan untuk meraih kesepakatan final dan kegagalan potensial perundingan. Padahal Tehran menyusun tuntutannya berdasarkan kesepakatan tahun 2015 dan pengalaman pelanggaran komitmen pihak Barat.

Dari sudut pandang Tehran, apa yang dapat memastikan pencapaian kesepakatan permanen adalah pencabutan efektif sanksi dan jaminan kepentingan Iran dari kesepakatan potensial. Dengan demikian, Iran telah mengajukan usulan dan inisiatif yang diperlukan untuk meraih kesepakatan di negosiasi.

Meski Iran telah menunjukkan itikad baiknya, tapi pihak Amerika yakni pemerintah Biden tidak mampu atau tidak ingin menerima tuntutan legal dan rasional Iran, khususnya di bidang pencabutan sanksi dan pemanfaatan ekonomi dari JCPOA. Selain itu, Washington dengan melanjutkan kampanye represi maksimum terhadap Iran dengan mengumumkan berbagai sanksi baru, secara praktis menginginkan kesepakatan baru dengan Tehran yang selain tuntutan nuklir baru, menginginkan perubahan mendasar dalam kebijakan regional dan kemampuan rudal Iran.

Joe Biden di sebuah artikel yang dimuat Washington Post sebelum kunjungan terbarunya ke kawasan menjelaskan, "Pemerintahan saya akan melanjutkan represi diplomatik dan ekonomi, sampai Iran siap kembali ke komitmennya di kesepakatan nuklir 2015 (JCPOA); Sama seperti saya selalu siap melakukan hal ini."

Di sisi lain, Republik Islam Iran dalam koridor sikap rasionalnya, senantiasa menuntut pencabutan sanksi, verifikasi masalah ini dan juga pemberian jaminan oleh Washington untuk tidak keluar lagi dari JCPOA jika negara ini kembali ke kesepakatan nuklir, serta Tehran akan menunjukkan respon tegas terhadap langkah permusuhan Washington dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Kanaani terkait hal ini menekankan, "Pertama, Republik Islam Iran akan menunjukkan reaksi tegas, kuat dan segera terhadap desakan Gedung Putih untuk melanjutkan sanksi. Kedua, akan menggunakan semua tindakan yang diperlukan untuk menetralisir kemungkinan efek negatif dari sanksi tersebut terhadap perdagangan dan perekonomian nasional." (MF)