Tanggapan AS atas Pandangan Iran dalam Perundingan Pencabutan Sanksi
(last modified Thu, 25 Aug 2022 12:47:30 GMT )
Aug 25, 2022 19:47 Asia/Jakarta
  • Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Ned Price.
    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Ned Price.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Ned Price mengumumkan pada hari Rabu (24/8/2022) bahwa Washington telah memberikan tanggapannya terhadap pandangan dan pendapat Iran mengenai perundingan pencabutan sanksi di Wina kepada Uni Eropa. Dia mengatakan, evaluasi dan pemeriksaan kami atas pendapat dan pandangan Iran telah berakhir, dan kami memberikan tanggapan untuk Uni Eropa hari ini.

Jubir Kemlu Republik Islam Iran Nasser Kanaani pada Rabu malam langsung menanggapi penerimaan tanggapan dan jawaban pemerintah Washington kepada Tehran untuk menyelesaikan tema-tema yang masih tersisa dalam perundingan pencabutan sanksi yang disampaikan melalui koordinator Uni Eropa dalam negosiasi di Wina.

Dia mengatakan, pemeriksaan rinci atas pandangan pihak AS telah dimulai dan Republik Islam Iran setelah menyelesaikan pemeriksaannya, akan mengumumkan pendapat dan pandangannya terkait hal ini kepada koordinator Uni Eropa.

AS telah meberikan tanggapan dan jawabannya, namun pada saat yang sama, para pejabat tinggi negara itu terus melontarkan tuduhan palsu terhadap Iran. Jubir Gedung Putih Karine Jean-Pierre dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Kamis (25/8/2022) pagi mengatakan, Presiden Joe Biden telah mengkonfirmasi bahwa dia ingin mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.

Karine mengulangi permainan dengan kata-kata mengenai program nuklir Iran dan mengatakan, cara terbaik bagi kami mengenai Iran adalah diplomasi dan kami harus melihat apakah kami dapat mencapai kesepakatan atau tidak.

Sebelumnya, John Kirby, Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional di Gedung Putih mengakui bahwa penarikan sepihak Gedung Putih yang dilakukan oleh mantan Presiden Donald Trump dari perjanjian nuklir JCPOA pada 2018 menyebabkan AS terisolasi.

John Kirby menuduh Iran tidak sepenuhnya mengikuti dan komitmen terhadap perjanjian nuklir JCPOA pada masa lalu, dan dia mengklaim bahwa pemerintah AS berkomitmen untuk menghidupkan kembali JCPOA.

Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional di Gedung Putih John Kirby

John Kirby juga menyinggung klaim tak berdasar terhadap program nuklir Iran, dan mengatakan, kami telah mengumumkan secara terbuka dan melalui saluran pribadi kepada Iran bahwa mereka harus menjawab pertanyaan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Tuduhan ini telah dibuat berulang kali oleh para pejabat AS, sementara Republik Islam Iran telah berulang kali mengumumkan dan menegaskan bahwa Tehran sama sekali tidak ingin memiliki program untuk membuat senjata nuklir, dan bahkan tidak bergerak ke arah itu.

Masalah yang lebih penting adalah bahwa AS telah membalikkan fakta. Seperti dalam pernyataan John Kirby, dia berusaha untuk membalikkan fakta seolah-olah Iran adalah pihak yang melanggar kewajiban dalam JCPOA. Padahal, menurut laporan-laporan IAEA, Iran hingga satu tahun setelah keluarnya AS dari JCPOA, masih memegang teguh pelaksanaan kewajibannya dalam kerangka perjanjian internasional ini, dan setelah itu, sebagai tanggapan atas pelanggaran perjanjian dari pihak Eropa di bidang kompensasi dampak negatif dari sanksi sepihak AS, Tehran mengurangi komitmennya dalam JCPOA dalam lima tahap.

Menurut publikasi beberapa berita tentang isi tanggapan AS, muncul beberapa spekulasi yang menunjukkan adanya hambatan baru Washington dalam jalur untuk mencapai kesepakatan. Ned Price sebelumnya mengatakan bahwa masih ada masalah luar biasa yang perlu diselesaikan, dan beberapa celah harus diselesaikan.

Mikhail Ulyanov, perwakilan Rusia dalam negosiasi nuklir di Wina, menanggapi pernyataan Ned Price itu dan mengatakan bahwa AS memiliki pola perilaku bahwa ketika kita mendekati garis akhir dalam negosiasi, muncul masalah baru menurut pandangan Washington.

Terlepas dari isi tanggapan AS terhadap rancangan rencana Uni Eropa yang disampaikan oleh  Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dan Iran juga telah menyampaikan tanggapannya ke Brussel, harus ditekankan bahwa posisi prinsip Tehran dalam konteks negosiasi pencabutan sanksi di Wina sudah jelas.

Republik Islam Iran telah menempatkan verifikasi pencabutan sanksi, perolehan jaminan mengenai kelanggengan JCPOA, dan penghapusan klaim pengamanan Badan Atom sebagai tuntutan utamanya dalam negosiasi pencabutan sanksi.

Tehran juga menilai bahwa hanya kembali ke perjanjian bilateral, yang memiliki batasan tertentu, akan membawa manfaat ekonomi yang nyata bagi bangsa Iran.

Untuk itu, jawaban AS dapat diterima jika mencakup hal-hal ini, dan sebaliknya, AS akan bertanggung jawab atas kegagalan perundingan pencabutan sanksi di Wina. (RA)