Kemenlu Iran Kecam Resolusi anti-Iran Dewan HAM PBB

Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengeluarkan pernyataan sekaligus mengutuk resolusi anti-Iran Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan menyebutnya sebagai tindakan anti-Iran oleh sekelompok kecil negara Barat dan ditolak sepenuhnya.

Pada hari Kamis (24/11/2022), Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui resolusi anti-Iran tentang apa yang disebutnya sebagai situasi hak asasi manusia di Iran.

Resolusi ini diratifikasi dengan 25 suara setuju, 6 suara menentang dan 15 abstain.

Dewan HAM PBB mengadakan pertemuan di Jenewa dengan tujuan mengutuk situasi hak asasi manusia Iran dalam mendukung kerusuhan baru-baru ini, sekalipun banyak negara Barat memberlakukan standar ganda dan mengkritik kebijakan hak asasi manusia Iran, tetapi beberapa negara menuding dewan ini untuk mempromosikan "standar ganda".

Menurut laporan IRNA, Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran dalam pernyataannya mengumumkan, Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk keras tindakan anti-Iran dari beberapa negara Barat dalam memaksakan resolusi anti-Iran di Dewan Hak Asasi Manusia.

Pernyataan ini menambahkan, Sangat disayangkan bahwa Dewan Hak Asasi Manusia sekali lagi disalahgunakan untuk keuntungan jangka pendek beberapa negara.

Kementerian Luar Negeri Iran kembali menyampaikan penyesalannya atas kematian tragis mendiang Mahsa Amini, dan mengingatkan bahwa dengan meninggalnya Mahsa Amini, seluruh pejabat tinggi Republik Islam Iran, dengan perspektif kemanusiaan. dan kepatuhan sejati terhadap hak asasi manusia, yang berakar pada ajaran agama, konstitusi progresif Republik Islam Iran memiliki budaya beradab Iran, mereka mengambil pendekatan yang bertanggung jawab atas insiden yang tidak menguntungkan ini.

"Pendekatan Republik Islam Iran ini menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab pejabat tinggi negara, badan terkait dan lembaga terkait, selain mengadopsi pendekatan ini berdasarkan tanggung jawab nasional, hukum internal, prinsip kemanusiaan, serta rasa hormat dan kepatuhan terhadap kewajiban keanggotaan dalam mekanisme internasional," tambah pernyataan Kemenlu Iran.

Disebutkan dalam pernyataan Kemenlu Iran, Meskipun beberapa pengunjuk rasa menggunakan perilaku kekerasan dan menciptakan gangguan berdasarkan penyalahgunaan serta provokasi dan intervensi terorganisir asing dalam dua bulan terakhir, dan beberapa individu dan kelompok bersenjata melakukan tindakan teroris dalam berbagai bentuk, tetapi pasukan keamanan Iran menahan diri secara maksimal untuk menindak para perusuh dan puluhan polisi serta penjaga keamanan tewas dan beberapa ribu orang luka-luka.

Kemenlu Iran menekankan, Tidak diragukan lagi, tindakan rezim Jerman dan pengagas pertemuan khusus Dewan Hak Asasi Manusia lainnya adalah kesalahan sejarah dan berasal dari tujuan politik multidimensi.

• Amir-Abdollahian: Jerman Melanggar HAM Selama Bertahun-tahun

Menurut Kemenlu Iran, Pemerintah Jerman dan beberapa pemerintah Barat terlibat dalam penyampaian resolusi ini, dan berdasarkan perhitungan yang salah dan di bawah tekanan lobi politik tertentu dan berita palsu dari beberapa media anti-Iran terkenal, mereka telah membuat kesalahan strategis dan berlalunya waktu akan menunjukkan kepicikan politik ini dan akan merugikan kepentingan mereka.

Kementerian Luar Negeri Iran menyebut resolusi yang disahkan di Jenewa terhadap Iran adalah akibat langsung dari penggunaan informasi palsu untuk memajukan tujuan anti-Iran dari beberapa negara Barat di forum internasional.

"Mengingat adanya komite khusus untuk menyelidiki kematian Mahsa Amini, serta adanya komite investigasi nasional yang terdiri dari pengacara dan dengan partisipasi perwakilan independen dalam komposisi utamanya dan sehubungan dengan perkembangan terakhir di negara itu, Republik Islam Iran menilai pembentukan mekanisme baru apa pun untuk memeriksa masalah dua bulan terakhir di Iran tidak perlu dan merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan nasional negara itu dan tidak mengakui misi yang ditugaskan dalam hal ini," pungkas pernyataan Kemenlu Iran.(sl)