Unilateralisme AS terhadap Iran; Pelemahan Supremasi Hukum dan Pelanggaran Piagam PBB

Amir Saeid Iravani, wakil tetap Iran di PBB Kamis (12/1/2023) menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB dengan tema "Penyebaran dan Peningkatan Supremasi Hukum dalam Menjaga Perdamaian dan Keamanan Internasional".

Dalam sidang tersebut Iravani mengungkapkan, "Langkah sepihak dan unilateralisme ilegal Amerika terhadap negara-negara independen anggota PBB seperti Republik Islam Iran, melemahkan supremasi hukum dan melanggar piagam PBB."

"Sejumlah negara anggota khususnya AS terus menerus menyalahgunakan wewenang dan kekuatan PBB, dan memanfaatkan organisasi dunia ini sebagai alat untuk menekan pemerintah independen demi mengejar tujuan politik ilegalnya seta untuk memajukan langkah-langkah sepihaknya," kata Iravani.

Isu unilateralisme yang diwakili oleh Amerika di era saat ini selalu dikritisi oleh negara-negara yang menentang dan mengkritisi kebijakan dan tindakan Amerika Serikat. Unilateralisme merupakan ancaman serius terhadap supremasi hukum dan Piagam PBB, dan juga menghambat kerja sama internasional serta perdamaian dan keamanan. Amerika Serikat, sejalan dengan kebijakan unilateralisnya dalam dua dekade terakhir, dengan melancarkan perang regional, termasuk pendudukan Irak dan Afghanistan, serta campur tangan di Suriah untuk kepentingan kelompok teroris dengan tujuan meruntuhkan pemerintahan sah negara tersebut, telah menciptakan ketidakstabilan dan ketidakamanan di Asia Barat dan menyebarkan terorisme.

Perang yang dikobarkan Amerika telah membunuh ribuan orang di Asia Barat, dan pada saat yang sama, dukungan habis-habisannya terhadap terorisme, terutama kelompok teroris Takfiri seperti Daesh (ISIS), telah menyebabkan kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Suriah dan Irak, dan di tahap selanjutnya, Afghanistan. Washington, terutama selama masa kepresidenan Donald Trump, sangat memperluas pendekatan unilateralisme dan tidak hanya memasuki bidang konfrontasi politik dan komersial dengan saingan Amerika seperti Cina, tetapi bahkan dengan mitra Eropanya, sehingga mengubah konvergensi transatlantik menjadi divergensi yang meningkat antara kedua sisi Samudera Atlantik. Yang penting adalah bahwa Amerika Serikat tidak meninggalkan pendekatan unilateralisnya selama kepresidenan Joe Biden dan bersikeras untuk melanjutkannya.

Contohnya adalah penekanan Washington pada kepemimpinan blok Barat dalam aksi melawan Rusia dengan dalih perang Ukraina. Masalah yang diangkat dalam kerangka unilateralisme Amerika adalah pengenaan sanksi sepihak, ilegal dan menindas terhadap negara lain. Amerika Serikat dianggap sebagai negara pengembargo terbesar di dunia, dan sejalan dengan tujuan kebijakan luar negerinya, Amerika Serikat memiliki sejarah terbanyak dalam menjatuhkan berbagai jenis sanksi terhadap negara lain.

Meskipun sanksi Amerika diterapkan terhadap negara lain, terutama negara saingan atau musuh, karena berbagai alasan politik, komersial, keamanan, dan bahkan hak asasi manusia, terlepas dari alasan yang jelas, alasan utama untuk melanjutkan pendekatan ini adalah mengejar kepentingan Washington. Selama empat dekade terakhir, Amerika Serikat telah melakukan kebijakan dan tindakan paling sepihak terhadap Republik Islam Iran dengan berbagai cara, seperti menjatuhkan sanksi paling luas, ancaman militer, meluncurkan kampanye politik dan diplomatik, serta perang psikologis.

Iravani mengatakan, keluarnya Amerika dari JCPOA, penerapan kembali langkah sepihak, pelanggaran nyata terhadap resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, langkah ilegal menjegal hak Iran sebagai anggota terpilih Komisi Perempuan PBB, serta pembangkanganan nyata dalam melaksanakan instruksi sementara Mahkamah Internasional (ICJ) terkait pencabutan sanksi barang dan kebutuhan kemanusiaan adalah contoh nyata bagaimana Amerika Serikat melemahkan supremasi hukum di sistem PBB.

Meski pendekatan dan langkah sepihak Amerika terhadap Iran gagal, tapi Washington masih tetap bersikeras melanjutkan pendekatan ilegal dan melanggar Piagam PBB terhadap Iran, dan selama kepresidenan Joe Biden, perang hibrida terhadap Republik Islam Iran semakin ditingkatkan dengan berbagai alasan. (MF)