Sep 28, 2023 21:54 Asia/Jakarta
  • Duta Besar dan Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani.
    Duta Besar dan Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani.

Duta Besar dan Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani mengecam retorika Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu terhadap negaranya. Dia menegaskan bahwa ancaman Netanyahu terhadap Iran adalah ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Kecaman itu disampaikan Saeid Iravani dalam surat terpisah kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Majelis Umum PBB dan Presiden Dewan Keamanan PBB baru-baru ini. Dia menuntut organisasi internasional ini untuk menindak Israel karena telah melanggar Piagam PBB dan hukum internasinal.

Netanyahu dalam pidatonya di Sidang ke-78 Majelis Umum PBB pada tanggal 22 September 2023, secara resmi mengancam untuk menyerang Republik Islam Iran. Dia melontarkan ancaman eksplisit untuk menggunakan senjata nuklirnya untuk menyerang negara merdeka yang menjadi anggota PBB ini.

PM rezim ilegal itu menegaskan, di atas segalanya, Iran harus dihadapkan pada ancaman nuklir yang kredibel, dan selama saya menjadi PM Israel, saya akan melakukan segala upaya saya untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.

Surat Wakil Tetap Iran untuk PBB itu mengandung beberapa poin. Di antaranya adalah surat ini sebagai pengingat kembali bagi PBB dan komunitas internasional tentang sifat kriminal dan apartheid dari rezim Zionis Israel dan Zionisme.

Rezim Zionis, yang merupakan perwujudan dan contoh nyata dari terorisme dan rasisme negara, telah melakukan beragam kejahatan yang terus menerus dan permanen terhadap rakyat Palestina.

Israel juga terlibat dalam pembunuhan ilmuwan Iran, dan telah berulang kali melanggar kedaulatan negara seperti di Suriah dan Lebanon. Rezim penjajah al-Quds itu juga melakukan genosida terhadap warga Palestina, namun kejahatan mengerikan ini belum pernah dihukum oleh PBB.

Anehnya, Israel dibiarkan menggunakan forum-forum besar seperti Majelis Umum PBB yang merupakan pilar utama PBB dan perwakilan seluruh negara dunia untuk mengancam Iran secara terbuka.

PM rezim Zionis Benjamin Netanyahu

Surat Wakil Tetap Iran untuk PBB sebenarnya merupakan kritik terhadap pendekatan PBB terhadap kejahatan rezim Zionis dan peringatan bagi organisasi ini tentang konsekuensi dari sikap agresif rezim penjajah al-Quds.

Hal lain dalam surat Saeid Iravani kepada para pejabat PBB adalah pernyataan anti-Iran dan ancaman yang dilontarkan Netanyahu yang bertentangan dengan Piagam PBB.

Irvani menjelaskan, penggunaan atau bahkan ancaman penggunaan senjata nuklir, apapun kondisinya, oleh siapapun, kapanpun dan di manapun, jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, khususnya Pasal 2, Ayat 4 Piagam PBB.

Ancaman militer terhadap anggota PBB dari platform organisasi yang merupakan platform terbesar di dunia ini adalah ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, PBB bertanggung jawab untuk menanggapi pernyataan ilegal dan ancaman Netanyahu.

Dalam surat Wakil Tetap Iran untuk PBB, ditegaskan bahwa Iran menuntut tanggapan yang kuat dari masyarakat internasional secara luas, dan Dewan Keamanan PBB mempunyai tanggung jawab khusus untuk secara tegas dan jelas mengutuk pernyataan sembrono dan berbahaya Netanyahu.

Menjaga keamanan dan ketertiban internasional dan melindungi kemanusiaan memerlukan komitmen yang teguh dan tindakan tegas. Untuk itu PBB harus mengambil sikap untuk menanggapi ancaman yang dilontarkan PM Zionis.  

Selain tanggung jawab PBB untuk menindak Israel, Republik Islam Iran juga mempunyai hak hukum untuk membela kepentingan dan keamanannya. Peringatan Iran terhadap setiap petualangan rezim Zionis sebenarnya merupakan penegasan atas hak pertahanan negara itu atas setiap ancaman.

"Sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB, Republik Islam Iran menekankan untuk merespon tegas terhadap setiap ancaman dan langkah ilegal rezim Israel, dan juga mengumumkan bahwa Republik Islam Iran tidak akan ragu untuk menggunakan hak-haknya untuk membela keamanan, dan kepentingan nasional serta rakyat," tegas Saeid Iravani dalam suratnya. (RA)

Tags