Netralitas Badan Energi Atom Internasional; Tuntutan Utama Iran dalam Isu Nuklir

Amir Saeed Iravani, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai laporan “Rafael Grossi” Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), menyatakan bahwa laporan-laporan tersebut harus selalu tetap profesional, berbasis pada fakta, dan bebas dari setiap bentuk pengaruh politik.

Iravani, dalam sidang Majelis Umum terkait laporan IAEA, mengatakan bahwa sementara beberapa negara secara sistematis membatasi akses negara-negara berkembang terhadap teknologi nuklir damai, mereka secara bersamaan memberikan senjata dan bantuan militer kepada rezim Zionis — yang bukan anggota Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir (NPT) dan memiliki gudang tersembunyi senjata pemusnah massal.

Ia menambahkan bahwa transfer ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, yang dijamin oleh Pasal 4 NPT dan Statuta IAEA, bukan merupakan suatu keistimewaan, melainkan hak yang melekat dan tidak dapat dicabut.

Iravani menegaskan bahwa dunia menyaksikan tindakan yang sangat kriminal dan agresif pada Juni 2025. Rezim Zionis hanya beberapa jam setelah disahkannya sebuah resolusi bermotif politik di Dewan Gubernur IAEA, melancarkan serangan besar dan intens terhadap fasilitas nuklir Iran yang berada di bawah pengamanan dan pengawasan penuh IAEA. Serangan tersebut menargetkan para ilmuwan Iran dan keluarga mereka, menewaskan atau melukai ribuan orang, serta menyebabkan kerusakan material yang sangat besar.

Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan dan penjaga Perjanjian NPT, dengan bergabung dalam agresi tersebut pada 22 Juni, secara langsung menargetkan fasilitas yang berada di bawah pengawasan IAEA. Tindakan ini merupakan pelanggaran jelas terhadap hukum internasional, Piagam PBB, Statuta IAEA, dan Resolusi 487 (1981) Dewan Keamanan — resolusi yang secara tegas melarang segala bentuk serangan terhadap fasilitas nuklir yang berada di bawah pengamanan.

Republik Islam Iran secara konsisten menilai laporan-laporan IAEA berpihak, karena Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa menggunakan lembaga tersebut untuk tujuan politik mereka terhadap negara-negara independen, dan alih-alih fokus pada isu teknis, laporan justru dijadikan alat untuk menjatuhkan sanksi dan tekanan diplomatik terhadap Iran.

Iran telah berulang kali memperingatkan bahwa Amerika Serikat dan troika Eropa (Inggris, Prancis, dan Jerman), melalui penyusunan resolusi anti-Iran di Dewan Gubernur, pada hakikatnya telah mengeluarkan pemeriksaan berkas nuklir Iran dari jalur teknis dan memasukkannya ke ranah politik. Laporan-laporan IAEA, khususnya setelah keluarnya AS dari JCPOA, telah dijadikan dasar untuk memperkuat tekanan ekonomi dan politik terhadap Iran.

Pejabat Iran menyatakan bahwa IAEA dalam laporan-laporannya mengabaikan atau mengecilkan kerja sama luas Iran, padahal Iran telah berulang kali menegaskan bahwa seluruh aktivitas nuklirnya bersifat damai dan berada di bawah pengawasan p safeguards. Iran menekankan pentingnya netralitas laporan IAEA, karena kredibilitas dan legitimasi lembaga tersebut hanya dapat dipertahankan apabila laporan-laporannya profesional, berbasis pada fakta, dan jauh dari tekanan politik.

Troika Eropa telah menyiapkan rancangan resolusi terhadap Iran yang dijadwalkan diajukan dalam pertemuan Dewan Gubernur IAEA pada 19–21 November. Langkah-langkah ini dilakukan ketika Iran tetap melanjutkan interaksi diplomatik dan kerja sama dengan IAEA, serta menegaskan bahwa apabila pihak-pihak lain kembali pada komitmen mereka, Iran siap untuk menghidupkan kembali kesepakatan.

Kesepakatan terbaru antara Iran dan IAEA di Kairo untuk melanjutkan inspeksi teknis, serta perundingan diplomatik di Jenewa, Muscat, dan Roma, menunjukkan keinginan Teheran untuk menyelesaikan isu tersebut melalui jalur diplomasi, dengan syarat adanya jaminan nyata mengenai pencabutan sanksi. Iran telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan dapat dipercaya — kesepakatan yang memberikan pencabutan sanksi secara terjamin dan mencegah penyalahgunaan di masa depan.(PH)