Revolusi Islam Iran Menurut Ilmuwan Barat (3)

Salah satu peristiwa terbesar dalam satu abad lalu adalah Revolusi Islam Iran. Sebuah fenomena yang memaksa para ilmuwan Barat untuk mengkajinya disebabkan keagungan, keluasan dan yang terpenting partisipasi rakyat dan nilai spiritualnya. Berikut ini pandangan Anthony Black, Profesor di Cape Town, Afrika Selatan.

Anthony Black, seorang penulis dan orientalis Barat dalam bukunya The History of Islamic Political Thought (Sejarah Pemikiran Politik Islam) menyinggung fenomena Revolusi Islam, urgensi dan dampaknya. Ia dalam bukunya ini menulis tentang pemikiran politik Imam Khomeini ra, "Pemikiran politik Ayatullah Khomeini dari sisi keseriusannya terkait pemerintahan beberapa orang atau seseorang yang benar sangat berbeda dengan para revolusioner lainnya, bahkan dapat dikata di dunia kontemporer tidak ada bandingannya. Masalah Pemerintahan Islam memiliki cabang bernama Wilayah Faqih. Tidak diterimanya Shah sebagai boneka imperialisme asing menjadi alat bagi terealisasinya tujuan ini. Di akhir-akhir dekade 1960-an dan di awal dekade 1970-an, Ayatullah Khomeini dan sebagian lainnya menyampaikan pendapat ini bahwa selama pemerintahan praktis berada di tangan orang-orang zalim dan tidak sah, maka sudah menjadi kelaziman bagi seorang faqih yang adil dan mujtahid, selagi memungkinkan harus menguasai pemerintahan Islam dan menciptakan keadilan di tengah umat Islam. Alasan disampaikannya masalah ini di masa itu adalah pemahaman mereka bahwa rezim Shah sebagai rezim anti Islam."

Mengenai teori politik Imam Khomeini, di halaman 533 dari bukunya itu Anthony Black menulis. "Sesuai dengan filsafat Islam dan mengambil pandangan Plato dan Aristoteles, Ayatullah Khomeini menyatakan bahwa tujuan dari undang-undang adalah melahirkan manusia yang mulia dan memiliki keutamaan yang menjadi personifikasi gerakan undang-undang. Undang-undang yang baik akan menciptakan kebiasaan yang baik. Dengan demikian, tujuan pemerintahan Islam adalah menciptakan kondisi yang berujung pada upaya melahirkan manusia yang memiliki moral baik dan utama. Kemudian beliau membawakan narasi singkat dan kompleks dari argumentasi, dimana syariat seperti undang-undang lainnya yang melazimkan berdirinya pemerintahan yang membawanya dalam kehidupan nyata manusia."

Ilmuwan Barat ini meyakini filsafat politik Imam Khomeini ra dengan penjelasannya, "Ayatullah Khomeini ra mengambil pandangan revolusi ini untuk menjalankan syaraiat dan hanya dapat dilakukan dengan pemerintahan Islam. Sesuai dengan pandangan klasik, selama sebuah pemerintah mendorong pelaksanaan syaraiat, atau setidaknya tidak melarangnya, maka pemerintahan itu dapat diterima. Bila pemerintah melarang umat Islam mengamalkan agamanya atau membuat mereka tidak mampu mengamalkan agamanya, maka harus berusaha untuk menyelamatkan diri darinya. Ayatullah Khomeini punya banyak pengalaman terkait masalah ini. Bagi mayoritas masyarakat, khususnya orang miskin di Iran dan di sebagian dunia Islam, argumentasinya dapat diterima. Karena para penguasa yang dibentuk atau pembentukannya didorong oleh Barat tidak memperhatikan syariat dan mereka itulah yang menindas orang-orang miskin."

Anthony Black menekankan poin ini bahwa Imam Khomeini punya keyakinan hanya satu pemerintahan Islam yang dapat disandarkan bagi pelaksanaan syariat. Pandangan ini juga diterima oleh para penuntut keadilan dari Ahli Sunnah. Pusat perhatian dari teori politik Imam Khomeini tepat pada pertanyaan ini, apa variabel dari pemerintahan Islam ini? Siapa yang harus memerintah? Jawabannya adalah Wali Faqih. Ketika seorang faqih atau ahli fiqih berkompeten dan memiliki keilmuwan dan sifat adil, maka ia sebagai pengganti Imam adil yang gaib. Ayatullah Khomeini yang memperhatikan kebutuhan masyarakat Syiah akan sebuah pemerintahan yang baik, menetapkan sikap politik praktisnya dengan kokoh.