Isu HAM, Alat Barat untuk Tekan Iran
Penunjukan pelapor khusus HAM untuk Iran merupakan sebuah langkah politis dan kebijakan tebang pilih. Penunjukan ini sepenuhnya bertentangan dengan prinsip kerjasama untuk mempromosikan dan mendukung hak asasi manusia.
Deputi Urusan Internasional Dewan Tinggi HAM Iran, Kazem Gharibabadi pada sidang Dewan HAM PBB ke-34 di Jenewa, mengatakan Iran adalah pemilik demokrasi terbesar di Timur Tengah, yang berakar dari agama Islam, sejarah, dan budaya masyarakat serta berlandaskan pada rasionalitas Islam.
"Laporan pertama Ibu Asma Jahangir, pelapor khusus HAM PBB untuk Iran, sayangnya telah mengabaikan pencapaian dan kemajuan-kemajuan HAM di Republik Islam serta bersandar pada klaim-klaim tak berdasar," tegasnya.
Republik Islam sudah sering mengatakan bahwa laporan yang dirilis oleh pelapor khusus PBB mengejar tujuan dan ambisi politik serta menyasar negara tertentu. Oleh karena itu Tehran tidak mengakui laporan tersebut.
Pemerintah Iran berkali-kali mendesak Dewan HAM PBB untuk menghentikan penggunaan isu HAM sebagai alat untuk memaksakan dikte pemikiran, budaya, politik dan ekonomi terhadap negara lain.
Laporan-laporan seperti itu bertujuan mencitrakan negatif situasi hak asasi manusia di Iran dengan arahan beberapa negara di Dewan HAM PBB. Padahal, mereka sendiri telah menciptakan banyak masalah dan tantangan dalam penegakan HAM.
Salah satu objek kritik dalam laporan tentang situasi HAM di Iran adalah kasus eksekusi mati terhadap penyelundup narkoba. Barang haram ini diproduksi di negara tetangga timur Iran di mana pasukan NATO dan Amerika Serikat ditempatkan di sana.
Iran pada dasarnya mencegah penyelundupan narkoba dan setiap tahun mempersembahkan ratusan nyawa untuk memerangi penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan.
Jelas bahwa penunjukan pelapor khusus HAM untuk Iran adalah sebuah langkah politis, yang dipakai oleh Barat untuk menekan Tehran. Iran adalah sebuah negara yang menjalankan sistem demokrasi dan tidak butuh pada pelapor khusus. Pilar-pilar demokrasi di Iran jauh lebih baik bila dibandingkan dengan banyak negara dunia.
Dalam situasi dunia saat ini, negara-negara Barat – yang mengklaim dirinya sebagai pembela HAM – justru menyalahgunakan isu HAM untuk mencapai ambisi politiknya terhadap negara lain yang menentang mereka.
Pelapor khusus perlu ditunjuk untuk negara yang menjalankan kekuasaan dengan tangan besi. Kebijakan standar ganda ini menunjukkan bahwa parameter-parameter non-yudisial telah mendominasi Dewan HAM PBB. Tehran tidak punya masalah dengan pribadi pelapor dan bahkan memiliki kerjasama pada level yang tinggi, tapi persoalan utama adalah esensi dan tujuan penunjukan pelapor khusus untuk Iran.
Jika pelapor khusus benar-benar diperlukan, tentu negara-negara di sekitar Iran dan sebagian negara lain justru memiliki kebutuhan yang mendesak, tapi mereka telah dikecualikan dari proses ini.
Jadi, Dewan HAM PBB harus berani menghentikan politisasi isu hak asasi manusia. Dewan harus menjadi wadah untuk kerjasama dengan tujuan mempromosikan HAM di dunia melalui dialog konstruktif, bukan malah menjadi forum untuk melemparkan tuduhan dan menyulut konflik. (RM)
