Dukungan Iran untuk Keutuhan Irak

Di tengah sikap keras Masoud Barzani dan kelompoknya untuk menggelar referendum di wilayah Kurdistan Irak, para ulama dan intelektual Irak serta utusan PBB untuk urusan negara tersebut melakukan pertemuan dengan para pejabat Iran guna mendiskusikan perkembangan di Irak.

Penasihat Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran untuk Urusan Internasional, Ali Akbar Velayati dalam pertemuan dengan mereka di Tehran, menyinggung rencana pelaksanaan referendum di wilayah Kurdistan Irak. Ia mengatakan, Iran mendukung penuh integritas teritorial Irak dan menentang segala bentuk jajak pendapat untuk memecah wilayah Irak.

Menurut Velayati, pemecahan wilayah oleh faksi manapun bertentangan dengan kepentingan nasional Irak. "Langkah ini akan mencabik-cabik wilayah Irak dan tentu saja kalian akan menentangnya," tegas Velayati di hadapan para ulama dan intelektual Irak.

Pada Senin lalu, Utusan Khusus PBB untuk Urusan Irak, Jan Kubis melakukan pertemuan dengan Hossein Amir-Abdollahian, asisten khusus ketua parlemen Iran untuk urusan internasional, dan kedua pihak bertukar pandangan seputar stabilitas dan keamanan Irak.

Keamanan, stabilitas dan integritas teritorial Irak selalu menjadi perhatian Republik Islam Iran. Kebijakan Iran mengenai para tetanggga dan negara-negara regional adalah menghendaki independensi penuh mereka dan menentang segala bentuk disintegrasi.

Pandangan seperti ini juga tampak jelas dalam kebijakan dan sikap Iran menyangkut negara Irak. Ketika keamanan Irak terancam oleh pendudukan Daesh, Iran bergegas memberikan bantuan kepada para mitranya di Baghdad dan Arbil.

Dalam urusan keamanan, Iran memberikan bantuan maksimal kepada Irak dan mencegah para teroris Daesh mencapai gerbang kota Baghdad dan Arbil. Setelah Daesh kalah di Mosul, Iran juga menekankan kebijakannya pada persatuan dan integritas teritorial Irak.

Misi Daesh dan Baath di Irak adalah merusak persatuan Irak, namun konspirasi itu berhasil digagalkan berkat kewaspadaan para ulama, masyarakat, dan kelompok-kelompok Irak.

Era pasca Daesh akan menjadi masa-masa yang lebih sulit dan lebih genting dan menuntut kewaspadaan tinggi rakyat Irak terutama kalangan ulama. Sebab, musuh ingin memperlemah negara-negara Muslim di Timur Tengah dengan cara mendukung upaya internal untuk memecah keutuhan sebuah negara.

Tekad Masoud Barzani dan kelompoknya untuk menggelar referendum di wilayah Kurdistan Irak tidak akan memiliki prospek yang cerah bagi etnis Kurdi serta tidak menguntungkan keamanan kawasan dan Irak sendiri.

Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri Irak Ibrahim al-Jaafari dalam pertemuan dengan fraksi Partai Demokratik Kurdistan (KDP) di parlemen Irak mengatakan, "Semua negara percaya bahwa persatuan Irak penting untuk stabilitas regional. Kekuatan Irak terletak pada persatuan berbagai lapisan masyarakat dan faksi-faksi politik dan melanjutkan dialog."

Penentangan pada tingkat nasional, regional, dan internasional terhadap wacana referendum Barzani terus meningkat. Permainan dengan sentimen etnis Kurdi tidak akan mengantarkan Barzani pada maksudnya, karena sebagian besar warga Kurdi juga menentang gagasan tersebut.

Saat ini di Kurdistan Irak sendiri sudah muncul gerakan kebangkitan yang menentang referendum. Menurut laporan Kurd Press pada hari Selasa (8/8/2017), juru bicara gerakan tersebut, Rabun Maruf mengatakan, referendum yang direncanakan tidak akan melayani kepentingan warga Kurdistan.

"Referendum ini bukan langkah menuju kemerdekaan dan negara demokratis, republik dan keadilan. Ini juga merupakan kesalahan bersejarah dan berbahaya," tegas Maruf. (RM)