Zarif: Prioritas Iran Jaga JCPOA dan Cegah Pelanggaran AS
-
Menlu Iran Mohammad Javad Zarif
Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Mohammad Javad Zarif menekankan, menjaga Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) dan mencegah pelanggaran Amerika Serikat merupakan prioritas Iran.
Kesepakatan nuklir antara Iran dan Kelompok 5+1 (AS, Rusia, Cina, Perancis, Inggris ditambah Jerman) mulai diberlakukan sejak Januari 2016, namun pemerintah Washington sebagai salah satu anggota Kelompok 5+1 senantiasa melanggar JCPOA.
Mohammad Javad Zarif Ahad (20/8) malam saat diwawancarai kanal 2 televisi Iran mengingatkan, "Jangan dibiarkan AS melanggar JCPOA dan Iran yang harus menanggungnya."
Juru bicara Deplu Rusia, Maria Zakharova hari Jumat seraya mengisyaratkan pelanggaran dan sabotase AS dalam proses implementasi JCPOA menjelaskan, "AS tidak dapat merusak kesepakatan internasional."
Presiden Amerika, Donald Trump senantiasa menunjukkan sikap yan bertentangan dengan pihak lain di kesepakatan nuklir dan menyebut JCPOA sebagai kesepakatan mengerikan serta menuntut pembatalannya.
Pendekatan bermusuhan Trump muncul di saat menurut pengakuan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), PBB dan Dewan Keamanan, Republik Islam Iran senantiasa menjalankan seluruh komitmennya terhadap JCPOA.
Menlu Iran juga menyebut hubungan baik dengan tetangga dan diplomasi ekonomi muqawama sebagai prioritas lain Tehran.
Zarif juga mengisyaratkan instabilitas di kawasan dan mengatakan, "AS dan sekutunya termasuk rezim Zionis Israel menimbulkan instabilitas dan radikalisme dengan membentuk serta mendukung kelompok teroris."
Menlu Iran seraya menekankan bahwa kawasan membutuhkan ketenangan mengungkapkan, "Negara-negara kawasan harus sampai pada keyakinan bahwa keamanan sebuah produk yang tidak dapat dibeli atau mereka mampu membelinya dari luar kawasan dan negara lain."
Zarif juga menjelaskan bahwa Republik Islam Iran adalah negara satu-satunya di kawasan yang memiliki stabilitas dan ketenangan dalam negeri. "Iran akan menerukan perang kontra terorisme dan radikalisme yang menjadi keharusan kawasan serta seluruh pihak harus bergabung," tegas Zarif. (MF)
