Jazayeri: Referendum Kurdistan Irak Didasarkan pada Kebijakan AS
-
Brigjen Sayid Masoud Jazayeri, Jubir senior Angkatan Bersenjata RII
Juru bicara senior Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran mengatakan, penyelenggaraan referendum di wilayah Kurdistan Irak adalah gerakan di jalur kebijakan makro Amerika Serikat yang didasarkan pada pembagian negara-negara di kawasan.
Brigadir Jenderal Sayid Masoud Jazayeri mengatakan hal itu dalam wawancara dengan Defa Press, Rabu (23/8/2017) ketika menyinggung upaya pemerintah otonomi wilayah Kurdistan untuk menyelenggarakan referendum pemisahan dari Irak dan dampaknya terhadap negara-negara kawasan.
"Tidak diragukan lagi, Republik Islam Iran menentang pemisahan wilayah Kurdistan dari Irak," imbuhnya.
Brigjen Jazayer lebih lanjut menyinggung upaya Iran dalam memberantas kelompok-kelompok teroris.
Ia menjelaskan, Iran hingga sekarang telah membuktikan bahwa negara ini menentang keras kelompok-kelompok teroris dan pendukung mereka di kawasan, dan berusaha untuk menindak mereka.
"Republik Islam Iran telah memulai hubungannya dengan negara-negara regional untuk mencerabut akar terorisme di Asia Barat agar kawasan ini mencapai kedamaian," pungkasnya.
Sejumlah partai di wilayah Kurdistan Irak dalam pertemuan yang dihadiri Masoud Barzani, pemimpin wilayah ini pada 7 Juni, sepakat untuk menyelenggarakan referendum pemisahan dari Irak pada 25 September 2017. (RA)
