Desakan Iran Atasi Krisis Rohingya Sebelum Semuanya Terlambat
Menteri Luar Negeri Iran kembali mereaksi genosida Muslimin Rohingya di Myanmar dan mengatakan, sebelum semuanya begitu terlambat, masyarakat internasional harus melakukan sesuatu.
Mohammad Javad Zarif, Menlu Iran, Kamis (7/9) menegaskan, tidak ada alasan apapun bagi masyarakat internasional untuk terus membiarkan berlanjutnya genosida Muslimin Rohingya di Myanmar.
Gelombang baru kejahatan militer dan kelompok Budhha ekstrem Myanmar terhadap Muslimin, telah membangkitkan suara protes lembaga-lembaga pengklaim pembela hak asasi manusia, namun hanya sebatas protes tanpa tindakan nyata.
Pihak yang sebelumnya memberikan hadiah Nobel perdamaian kepada Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, hari ini pun hanya bisa membisu. Su Kyi dalam pernyataannya beberapa hari lalu, secara praktis membantah terjadinya pembunuhan terhadap Muslimin Rohingya dan mendukung operasi militer di negara bagian Rakhine.
Minoritas Muslim Rohingya adalah minoritas paling tertindas di dunia, begitu kata PBB, dan hanya dengan menyaksikan sedikit saja laporan foto yang telah tersebar tentang kondisi di Rakhine, orang akan langsung membayangkan sebuah kejahatan kemanusiaan dan genosida terhadap Muslimin Rohingya.
Pembakaran, pemenggalan dan pemerkosaan atas perempuan-perempuan Muslim Rohingya di Rakhine, sama sekali tidak bisa dibenarkan oleh aliran agama apapun. Sementara kita justru menyaksikan sikap reaksioner masyarakat internasional, negara-negara tetangga Myanmar, PBB dan lebih dari semua Organisasi Kerjasama Islam, OKI dan itu menunjukkan bahwa kemanusiaan sudah mati.
Tidak dipungkiri, terdapat kapasitas besar untuk menghentikan genosida Muslimin Rohingya di Myanmar, akan tetapi kepentingan politik yang menguasai setiap lembaga yang bertanggung jawab atas perdamaian, keamanan dan HAM di dunia, secara praktis mengabaikan kapasitas tersebut.
Situasi seperti ini dipandang oleh militer Myanmar sebagai sebuah kesempatan untuk menumpas Muslimin dan pada saat yang sama, Aung San Suu Kyi langsung mengambil posisi diam terkait pembunuhan atas Muslimin Rohingya. Sikap pemerintah dan militer Myanmar itu justru semakin meningkatkan harapan atas peran lembaga-lembaga pembela HAM.
Pembunuhan Muslimin Rohingya semakin membuktikan bahwa HAM selama ini hanya dijadikan sebagai alat untuk meraih kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi.
Berlanjutnya kondisi mengenaskan atas Muslimin Rohingya sama sekali tidak bisa dibenarkan, dan PBB, serta lembaga lainnya terutama OKI sebagai satu-satunya sandaran yang tersisa bagi masyarakat Muslim dunia, harus segera bertindak dan mencegah musnahnya salah satu minoritas paling tertindas di dunia yang memiliki akar sejarah ratusan tahun di Myanmar itu.
Sehubungan dengan hal ini, Mohsen Pakaein, mantan Duta Besar Iran di Thailand menuturkan, Muslimin adalah salah satu penduduk asli wilayah Arakan, bahkan sampai tahun 1936 bahasa yang digunakan oleh penduduk Arakan adalah Farsi. Di tahun 1982, pemerintah Myanmar menerapkan undang-undang kewarganegaraan (citizen law) yang memberikan kewarganegaraan kepada hanya 135 etnis, dari seluruh etnis yang berjumlah 144 di negara itu.
Salah satu etnis Myanmar yang tidak diberi kewarganegaraan adalah Muslim Rohingya sehingga akhirnya pemerintah Myanmar memaksa untuk mengusir mereka dari wilayahnya. (HS)
