Reaksi Iran Pasca Referendum Pemisahan Diri Kurdistan

Meski mendapat banyak penentangan dari dalam dan luar negeri, penyelenggaraan referendum pemisahan diri wilayah Kurdistan, Irak tetap dilakukan pada hari Senin, 25 September 2017.

Penyelenggaraan referendum tersebut dilakukan tepat di tengah perkembangan penting dan sensitif kawasan, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan. Di saat kelompok teroris Daesh sedang berada di ambang kehancuran total, dibukanya peluang apapun yang melemahkan pemerintah dan persatuan Irak, berarti lampu hijau bagi gerakan-gerakan fitnah dan oportunis untuk menyulut api perang dan konflik yang baru.

Sejumlah bukti menunjukkan bahwa referendum pemisahan diri wilayah Kurdistan dari Irak membuka peluang ketegangan baru di kawasan. Masalah terpenting menurut Iran dan negara-negara tetangga Irak yang lain adalah munculnya ketegangan baru di Irak dan dampaknya bagi negara-negara sekitar.

Hassan Rouhani, Presiden Iran dalam pembicaraan telepon dengan Haider Al Abadi, Perdana Menteri Irak menegaskan, Republik Islam Iran sepenuhnya mendukung pemerintahan pusat Irak. Dalam kontak telepon dengan Vladimir Putin, Presiden Rusia dan Presiden Turki, Rouhani juga menjelaskan bahwa keamanan kawasan, upaya menjaga integritas teritorial dan persatuan nasional Irak sangat penting dan vital bagi negara-negara tetangga Baghdad.

Sekalipun masalah ini adalah masalah internal Irak dan harus diselesaikan dalam kerangka dialog dengan pemerintah Baghdad, namun jalan keluar masalah ini jelas bukanlah langkah provokatif dalam bentuk separatisme dan membenturkan negara-negara sekitar dengan krisis baru.

Masih segar dalam ingatan kita, ketika Irak dilanda peristiwa seperti pendudukan Daesh, perdamaian dan stabilitas, bukan hanya di negara itu tapi di seluruh kawasan, juga ikut terganggu. Anggaran keamanan Irak dan kawasan bertambah dan seluruh pihak termasuk wilayah Kurdistan sendiri  berhadapan dengan berbagai masalah.

Oleh karena itu, terlepas bahwa referendum pemisahan diri Kurdistan bermasalah secara hukum, bertentangan dengan kontitusi Irak dan melanggar aturan internasional, terdapat sejumlah masalah dan kekhawatiran lain yang berkaitan dengan negara-negara sekitar Irak.

Referendum ini, lebih merupakan sebuah masalah yang memperumit hubungan wilayah Kurdistan dengan pemerintah pusat Irak juga dengan negara-negara sekitar, daripada sebuah proses yang esensinya menyuarakan kemerdekaan dan tuntutan warga Kurdi atas pemerintah Baghdad.

Dengan memperhatikan realitas-realitas tersebut, Sekjen PBB menganggap penyelenggaraan referendum pemisahan diri wilayah Kurdistan dari Irak memicu instabilitas di kawasan dan di Irak sendiri. Sementara rezim Zionis Israel menyambut baik langkah Kurdistan tersebut. Pasalnya, referendum ini merupakan bagian dari rencana untuk mewujudkan Timur Tengah baru, sebuah proyek yang sepenuhnya dirancang Israel dan Amerika Serikat.

Sebagaimana disampaikan Presiden Iran, bagi Tehran, menjaga integritas teritorial, persatuan nasional Irak dan keamanan kawasan, merupakan masalah yang sangat penting dan vital. Para perusak stabilitas dan keamanan kawasan harus diingatkan soal ini dan tidak diragukan negara-negara kawasan tidak akan membiarkan instabilitas baru melanda kawasan ini. (HS)