Koordinasi Militer Iran-Irak Pasca Referendum Kurdistan

Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran kembali mengatakan, perubahan geografis dan berpisahnya wilayah Kurdistan dari Irak tidak bisa ditolerir dan Republik Islam Iran hanya mengakui satu negara bersatu Irak.

Mayjend Mohammad Bagheri, Rabu (27/9) malam dalam pertemuan dengan Letjend Othman Al Ghanmi, Kepala Staf Militer Irak di Tehran menuturkan, perbatasan Iran-Irak sebagaimana disampaikan oleh Perdana Menteri Irak, sudah jelas dan akan selalu seperti itu, dan Iran tidak mengakui kedaulatan satu partai tertentu di Irak.

Iran, Irak dan Turki beberapa bulan lalu sudah melakukan negosiasi dan koordinasi terbatas terkait penyelenggaraan referendum pemisahan diri wilayah Kurdistan dari Irak dan menganggap referendum ini melanggar konstitusi Irak dan aturan internasional.

Sikap bersama Iran, Irak dan Turki soal referendum Kurdistan muncul akibat kekhawatiran bersama ketiga negara ini atas keamanan nasionalnya. Rencananya, Jenderal Hulusi Akar, Kepala Staf Militer Turki juga akan berkunjung ke Tehran dalam beberapa hari ke depan. Koordinasi petinggi militer Iran, Irak dan Turki ini menunjukkan urgensitas masalah keamanan Irak dan perbatasan negara itu.

Terwujudnya keamanan yang kokoh di Irak dan perbatasan negara itu, adalah tujuan kolektif Iran, Irak dan Turki. Penyelenggaraan manuver militer gabungan Irak dan Turki di wilayah perbatasan utara Irak, kunjungan Kepala Staf Militer Irak ke Tehran dan rencana kunjungan jenderal Turki ke Iran, membuktikan pentingnya menjaga stabilitas keamanan di Irak dan perbatasan negara itu dengan Iran.

Kerja sama militer yang teratur antara Iran dan negara-negara tetangganya terutama Irak dan Turki adalah bukti peran penting diplomasi pertahanan dalam memperkuat setiap negara, dan perang melawan segala bentuk gangguan keamanan regional memerlukan kerja sama seluruh negara terlepas dari perbedaan pandangan politik mereka.

Referendum pemisahan diri Kurdistan dari Irak yang dilakukan semata-mata atas dasar ambisi pribadi Masoud Barzani, Pemimpin Kurdistan telah membuka kesempatan pada musuh Irak untuk melanjutkan rencana disintegrasi dan menciptakan kekacauan di negara itu. Berlanjutnya instabilitas di Irak dan perbatasan utara negara itu, tidak diragukan berpengaruh pada keamanan nasional Iran dan Turki.

Segala bentuk instabilitas dan manuver yang mengancam keamanan, adalah garis merah Iran, Irak dan Turki. Dalam kerangka ini, kerja sama militer ketiga negara merupakan hal yang lumrah dan sesuai dengan prinsip hidup rukun di kawasan. Referendum Kurdistan juga berpengaruh pada prinsip hidup rukun berlandaskan keamanan regional. Oleh karena itu, Iran, Irak dan Turki berulangkali menyampaikan penentangannya atas referendum gagasan Masoud Barzani tersebut dan tidak akan pernah mengakuinya.

Sehubungan dengan hal ini, Saad Al Hadithi, Juru Bicara pemerintah Irak, Rabu (27/9) terkait koordinasi Baghdad, Tehran dan Ankara dalam menyikapi langkah Kurdistan menegaskan, masing-masing negara menekankan diambilnya berbagai bentuk langkah untuk mencegah pemisahan diri wilayah Kurdistan dari Irak. Koordinasi dan negosiasi di bidang ini terus berlanjut dan sejumlah langkah sudah disepakati.

Karena pemisahan diri Kurdistan dari Irak membawa dampak destruktif bagi keamanan dalam negeri Iran dan Turki, maka wajar jika kedua negara berkoordinasi dengan pemerintah pusat Baghdad untuk menyusun langkah bersama. Negosiasi militer terbatas Iran, Irak dan Turki juga bisa dipahami dalam kerangka ini. (HS)