Zarif: Niat Baik Bukan Pijakan Kebijakan Luar Negeri AS

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Mohammad Javad Zarif seraya menjelaskan bahwa tidak adanya niat baik dan tulus menjadi asas kebijakan luar negeri AS dan khususnya pemerintahan baru saat ini, menambahkan, sejak awal kepemimpinan Donald Trump, niat buruk menjadi agenda kerja kebijakan luar negeri Gedung Putih.

Zarif Selasa (31/10) saat diwawancarai kantor berita parlemen Iran mengatakan, berdasarkah hukum internasional, negara-negara seperti Amerika yang tidak menjalankan niat baik kesepakatan internasional, telah melakukan sebuah pelanggaran yang disebut "tidak beritikad baik".

Terkait seberapa besar dampak keputusan Kongres AS terhadap Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), Zarif mengungkapkan, undang-undang dalam negeri AS berkaitan dengan negara ini, namun dari sudut pandang internasional, pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kesepakatan internasional adalah pemerintah AS dan hal ini memiliki urgensitas yang tinggi.

Menlu Iran seraya menjelaskan bahwa pemerintah Washington tidak dapat bersembunyi dibalik keputusan Kongres mengatakan, Republik Islam Iran pada akhirnya akan mengambil keputusan yang diperlukan atas dasar langkah-langkah Amerika.

Di kesempatan tersebut Zarif juga menjelaskan bahwa Amerika berusaha mencegah Iran memanfaatkan JCPOA dengan mengaduk-aduk iklim yang ada. "Pendekatan ini bukan saja bertentangan dengan prinsip niat baik, bahkan sangat kontra dengan pasal 26, 28 dan 29 JCPOA," tegas Zarif.

Pemerintah Donald Trump senantiasa menekankan sikap yang berseberangan dengan pihak lain di Kelompok 5+1 dan menyebut JCPOA sebagai kesepakatan buruk dan mengerikan. (MF)