Larijani: Agresi AS dan Sekutunya ke Suriah, Brutal

Ketua parlemen Republik Islam Iran mengatakan, serangan Amerika Serikat, Inggris dan Perancis ke Suriah brutal dan bertentangan dengan aturan internasional.

Ali Larijani mengatakan hal itu dalam sidang terbuka parlemen Iran pada hari Minggu (15/4/2018) ketika menyinggung serangan udara AS dan sekutunya ke Suriah pada Sabtu dini hari.

Ia mengungkapkan penyesalan atas dukungan sejumlah negara Muslim bersama rezim Zionis Israel kepada agresi militer AS dan sekutunya ke Suriah.

Larijani lebih lanjut memperingatkan AS, Inggris dan Perancis serta pendukung regional dan internasional ketiga negara agresor tersebut.

"Parlemen Republik Islam Iran mengecam langkah ilegal dan serangan brutal ini dan memperingatkan bahwa masa tindakan brutal seperti itu telah berlalu, dan langkah tersebut telah membuat tekad rakyat Suriah lebih kuat dari sebelumnya untuk melenyapkan kelompok-kelompok teroris," imbuhnya.

Dia menjelaskan, penyebab klaim AS dan sekutunya tentang penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah adalah keberhasilan pemerintah negara ini dalam mengusir para teroris dari pinggiran Damaskus dan pembersihan wilayah ini.

Bagi negara-negara pendukung teroris, lanjut Larijani, sulit dipercaya bahwa militer Suriah dapat mencapai keberhasilan seperti itu dalam waktu singkat.

Di bagian lain pernyataannya, Ketua parlemen Iran menuturkan, Arab Saudi yang menyerahkan harta rakyatnya kepada AS telah mendorong para pejabat negara ini untuk menyerang Suriah dengan harapan bisa menghidupkan kembali kelompok-kelompok teroris yang didudukungnya.

"Sayangnya negara-negara yang tertarik pada persatuan Islam dan hak asasi manusia dalam pertemuan-pertemuan internasional, turut mendukung teroris dan menghadiahkan harta mereka kepada para pemimpin kafir yang menyerang bangsa-bangsa Muslim," pungkasnya.

Presiden AS Donald Trump pada Sabtu dini hari menginstruksikan serangan militer ke Suriah dengan dalih tuduhan serangan kimia di kota Douma oleh pasukan Suriah. Agresi militer yang dilakukan bersama Inggis dan Perancis tersebut dilakukan tanpa izin dari Dewan Keamanan PBB. (RA)