Pars Today

sejumlah tema yang dibahas dalam acara Iran Aktualita edisi 20 Juli 2018; Rahbar: Pemerintah Iran Mampu Tangkal Plot AS, Penasihat Rahbar: Dialog dengan Presiden Rusia, Konstruktif, Ghassemi: Kekhawatiran NATO Soal Program Rudal Iran Tidak Berdasar, Khoshroo Seru Hentikan Pembantaian Anak-anak Palestina dan Yaman dan Rouhani: Iran akan Melawan Sanksi Ilegal Amerika

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Uzma Sayid Ali Khamenei menyatakan bahwa pemerintah Iran memiliki kemampuan untuk menangkal plot AS yang dilancarkan terhadap negara ini. Ayatullah Khamenei dalam pertemuan dengan pejabat tinggi pemerintah Iran hari Minggu (15/7) menyinggung berbagai masalah penting dalam dan luar negeri, termasuk mengapresiasi sikap tegas presiden Iran yang disampaikan di Eropa belum lama ini.

Rahbar menambahkan, "Menunjukkan otoritas dan kekuatan di hadapan lawan, terutama AS harus dilakukan. Hal ini harus diambil secara cepat, tepat dan tegas."

Di bagian lain statemennya, Ayatullah Khamenei menegaskan keseriusan dalam tindakan dengan memanfaatkan potensi dan kekuatan dalam negeri. Menurut Rahbar, pihak Eropa harus memberikan jaminan, terutama dalam JCPOA, tapi jangan sampai membuat perekonomian nasional bergantung pada masalah tersebut.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menekankan penguatan dan perluasan diplomasi dan hubungan luar negeri. "Selain beberapa negara semacam AS, hubungan luar negeri dengan kawasan timur dan barat harus diperkuat dan gerakan aksi diplomasi yang terarah harus ditingkatkan," papar Rahbar.

Mengenai masalah perekonomian nasional Iran, Ayatullah Khamenei menjelaskan urgensi penyusunan "Peta Jalan Ekonomi yang Stabil". "Jika peta jalan ekonomi telah tersedia, rakyat dan pelaku ekonomi akan tahu apa yang harus dilakukan. Dengan adanya rasa tenang dan stabil yang dirasakan, mereka akan bergerak membantu pemerintah," tegas Rahbar.

Penasihat Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran untuk Urusan Internasional Ali Akbar Velayati menggambarkan pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai pertemuan yang konstuktif. "Dalam pertemuan ini telah dikonsolidasikan mengenai kerja sama regional antara Republik Islam Iran dan Rusia," kata Velayati.

Velayati yang memimpin sebuah delegasi tingkat tinggi tiba di Moskow, ibu kota Rusia pada hari Rabu. Dia bertemu dengan Putin pada hari Kamis dan menyampaikan pesan lisan dari Pemimpin Besar Revolusi Islam Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei dan pesan tertulis Presiden Iran Hasssan Rouhani.

Penasihat Rahbar tersebut menyinggung rumor yang disebarkan musuh tentang renggangnya kerja sama regional antara Rusia dan Poros Muqawama. Dia menuturkan, banyak klaim muncul bahwa Rusia menolak kehadiran Iran di Suriah atau isu bahwa Iran harus keluar dari negara Arab itu, padahal presiden Rusia justru menuntut kelanjutan kerja sama pertahanan Iran dan Rusia terkait dengan Suriah.

Velayati menjelaskan bahwa front muqawama dengan poros Iran serta Rusia sebagai kekuatan besar politk dan militer di masyarakat dunia, akan menjadi pemenang transformasi di kawasan. "Kerja sama Tehran-Moskow menjadi teladan bagi kerja sama antara Iran, Cina, India dan sejumlah negara penting Asia Timur," papar Velayati.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mereaksi deklarasi KTT NATO dan mengatakan, ekspresi kekhawatiran NATO yang tidak perlu tentang program rudal Iran tentu saja tidak akan berpengaruh pada kebijakan Republik Islam Iran untuk mempertahankan, mengembangkan dan memperkuat kemampuan pertahanan rudalnya.

Kepala-kepala negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada pertemuan hari Rabu (11/7) dalam sebuah deklarasi menyatakan keprihatinan mereka terkait langkah-langkah regional dan program rudal Iran.

Bahram Ghassemi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran hari Kamis (12/7) menambahkan, negara-negara anggota NATO yang tak diragukan lagi memiliki laporan berulang dan kontinyu dari Badan Energi Atom Internasional soal kepatuhan Iran dengan komitmennya. Oleh karenanya, ketimbang ingin menggembirakan Amerika Serikat, justru harus mengkhawatirkan satu anggotanya yang tidak mematuhi komitmen internasional dalam berbagai isu termasuk Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA).

"Program rudal Republik Islam Iran bukan hanya tidak melanggar resolusi 2231, bahkan sepenuhnya konvensional dan untuk kepentingan pertahanan. Iran, seperti semua negara merdeka di dunia, berhak untuk memiliki program pertahanan militer konvensional untuk membela kepentingan rakyat dan negaranya," ujar Jubir Kemenlu Iran.

Mengenai peran Republik Islam Iran di kawasan, Ghassemi mengatakan, Iran selalu menyerukan kerjasama dan dialog regional dengan negara-negara tetangganya serta akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan dialog-dialog dengan negara-negara tetangganya dalam bentuk apapun.

Wakil tetap Republik Islam Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gholamali Khoshroo Senin (9/7) sore di sidang Dewan Keamanan dengan tema "Kondisi Anak-anak di tengah Konflik Bersenjata" menuntut dihentikannya pembantaian anak-anak Palestina dan Yaman.

Seperti dilaporkan IRNA, Gholamali Khoshroo mengatakan, di saat rezim Zionis Israel tetap melanjutkan pembantaiannya terhadap anak-anak Palestina, sangat disayangkan laporan sekjen PBB sampai saat ini tidak mencantumkan rezim ini  di list pelanggar utama hak anak di konflik bersenjata.

Wakil tetap Iran di PBB seraya mengisyaratkan kejahatan perang Israel selama beberapa bulan terakhir terhadap anak-anak Palestina yang berpartisipasi di aksi damai hak kepulangan di Jalur Gaza menambahkan, Israel berada di peringkat teratas pembantai anak di dunia dan sekjen PBB tahun depan harus mencantumkan rezim ini di list utama dalam laporannya.

Khoshroo juga mengisyaratkan pembantaian anak-anak Yaman oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) serta mengatakan, kondisi parah anak-anak Yaman hanya dapat disamakan dengan kondisi anak-anak Palestina.

Seraya mengisyaratkan laporan sekjen PBB terkait eskalasi pembantaian anak-anak di konflik bersenjata, Khosroo menekanan pentingnya aksi pembantaian ini dihentikan dan menandaskan, organisasi ini harus menjalankan tugasnya menghentikan pembantaian anak-anak di Palestina, Yaman dan seluruh penjuru dunia. "Jika proses ini tidak dihentikan, dunia di masa depan akan menyaksikan lingkaran setan eskalasi konfrontasi bersenjata dan pembantaian lebih besar terhadap anak-anak," papar Khoshroo.

Presiden Hassan Rouhani mengatakan, pemerintah Iran telah melakukan pembicaraan dengan berbagai negara Eropa, Cina, Rusia dan negara-negara tetangga serta Asia, dan mayoritas mereka menyatakan tidak akan mengikuti undang-undang nasional AS.

Para pemimpin lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif Iran melakukan pertemuan bersama pada Sabtu (14/7/2018) pagi, untuk mendiskusikan isu-isu penting domestik termasuk masalah ekonomi dan sanksi ilegal AS.

Dalam konferensi pers seusai pertemuan tersebut, Rouhani menuturkan interaksi ekonomi Iran dengan negara-negara lain masih berlanjut sama seperti di masa lalu. "Kebijakan AS terhadap Iran, kawasan, Dunia Islam dan bahkan terhadap sekutunya sendiri tidak mungkin bisa diteruskan," tambahnya.

Mengacu pada protes warga London terhadap kunjungan Presiden Donald Trump ke Inggris, Rouhani menandaskan, kebijakan para penguasa AS tidak hanya terhadap rakyat Iran, tetapi juga bangsa-bangsa lain dan bahkan sekutunya adalah sebuah petualangan dan tindakan ilegal. Menurutnya, sanksi AS dirancang untuk menekan rakyat Iran. Pemerintah AS, lanjutnya, semakin dibenci di tengah kaum Muslim dan negara-negara berkembang dan bahkan mereka menghadapi masalah di dalam negeri. Rouhani menambahkan, pemerintah AS kian terkucil di mata publik dunia dan di tengah masyarakat Iran.