Sanksi dan Kejahatan Kemanusiaan AS

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, menyampaikan kembali surat 66 ilmuwan medis Iran kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendesak masyarakat internasional mengecam sanksi AS terhadap Iran, terutama di sektor medis.

Presiden Republik Islam Iran, Hasssan Rouhani menyebut sepak terjang AS menjatuhkan sanksi obat-obatan terhadap Iran sebagai bukti nyata kejahatan kemanusiaan. Presiden Rouhani dalam safarinya ke provinsi Gilan Rabu malam mengatakan, pemerintah AS berbohong dengan mengklaim masalah mereka hanya dengan negara dan pemerintah Iran.

"Ini sebuah kebohongan besar. Faktanya, mereka menentang satupun pembangunan pusat farmasi untuk melayani kepentingan obat-obatan rakyat Iran," ujar Rouhani.

Menurut Presiden Iran, aksi yang dilakukan pemerintah AS terhadap rakyat Iran melampaui sekedar sanksi, tapi sebuah kejahatan kemanusiaan.

Kebijakan pemerintah AS saat ini menunjukkan puncak permusuhannya terhadap bangsa Iran. Setelah Presiden AS, Donald Tramp mengumumkan negaranya keluar dari perjanjian nuklir, JCPOA pada 8 Mei 2018, Washington menjatuhkan kembali sanksi sepihak dan lalim terhadap Iran.

Sepak terjang AS tidak hanya sebatas keluar dari perjanjian internasional yang didukung oleh Dewan Keamanan PBB tersebut saja. Tapi lebih dari itu, Amerika Serikat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Iran. keluar dari JCPOA hanya alasan AS untuk menekan Iran dan menyengsarakan kehidupan rakyatnya.

AS mengklaim sanksi terhadap Iran tidak meliputi obat-obatan. tapi faktanya, sebagaimana dilaporkan Reuters baru-baru ini, bahwa sanksi Washington terhadap Tehran menyebabkan perusahaan makanan dan obat-obatan internasional membatalkan kontrak dengan Iran.

Kepala Pusat Urusan Hukum Internasional Kepresidenan Iran, Mohsen Mohebi baru-baru ini membantah klaim Amerika Serikat yang menyatakan sanksi tidak mencakup obat-obatan dan makanan. Mohebi mengatakan, sistem perbankan internasional tidak  mendukung pembayaean obat-obatan dan makanan, oleh karena itu, kasus-kasus menunjukkan berada dalam pengaruh sanksi.

Pastinya, sanksi AS memang secara langsung menargetkan rakyat Iran, meskipun Washington berusaha berkilah untuk menjustifikasi sepak terjang lalimnya di hadapan opini publik internasional. Sikap Mahkamah Internasional (ICJ) sebelumnya telah menunjukkan dengan jelas bahwa pemerintah AS tidak menghargai rakyat dalam mewujudkan kepentingannya terhadap Iran.

Pada 3 Oktober 2018, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan permohonan mengenai pencabutan sanksi obat-obatan, makanan, kemanusiaan dan udara Amerika Serikat terhadap Iran dengan mengabulkan gugatan Iran terhadap Amerika Serikat.

Aksi pemerintah AS terhadap Iran dengan jelas menunjukkan permusuhan sengit terhadap bangsa Iran. Kebijakan ini tidak terbatas hanya di era Trump saja, tapi sudah berlangsung selama 40 tahun sejak kemenangan Revolusi Islam. Amerika Serikat menargetkan kehidupan rakyat Iran dengan dalih memusuhi negara dan pemerintahan Republik Islam Iran. Oleh karena itu, keberhasilan Iran dalam mengembangkan obat-obatan baru dan melepaskan diri dari ketergantungan di sektor ini adalah tanda ketegaran bangsa Iran yang tidak akan pernah menyerah kepada Amerika Serikat dalam kondisi apapun.(PH)