Iran Aktualita, 20 Juli 2019

Dinamika Iran selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting diantaranya protes keras Rahbar kepada Eropa yang terus menuntut dan tidak menjalankan komitmen JCPOA dan partisipasi Iran dalam sidang tahunan Badan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC).

Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran hari Selasa (16/7/2019) dalam pertemuan dengan para khatib Shalat Jumat seluruh Iran menekankan bahwa keberhasilan rakyat dan pemerintahan Republik Islam Iran di hadapan ketamakan Barat, dari hari ke hari terus meningkat. Rahbar mengritik Eropa yang terus menuntut Iran, tapi justru mereka tidak menjalankan komitmen Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA).

Pada 7 Juli, bersamaan dengan berakhirnya ultimatum 60 hari kepada negara-negara Eropa untuk memenuhi komitmennya di JCPOA, mengambil langkah kedua untuk mengurangi komitmennya sesuai ketentuan kesepakatan ini, Iran mengumumkan telah meningkatkan level pengayaannya di atas 3,67 persen. Tehran juga memperingatkan bahwa bila semua pihak dalam JCPOA tidak memenuhi komitmennya setelah 60 hari, akan dilakukan langkah ketiga.

Pidato Ayatullah Khamenei dalam pertemuan dengan para khatib shalat Jumat seluruh Iran disampaikan kepada pihak-pihak Eropa yang masih berada dalam JCPOA. Rahbar seraya menyinggung 11 janji Eropa terkait JCPOA kepada Iran dan tidak memenuhi komtimen tersebut, bahkan satu dari janji mereka mengatakan, "Kita sudah melaksanakan komitmen JCPOA, bahkan lebih jauh dari itu, dan sekarang, disebabkan perilaku mereka, kita sudah memulai penurunan tingkat komitmen, Eropa terus menuntut, dan dengan congkak mengatakan, mengapa Anda melakukan hal ini. Anda (Eropa) tidak pernah menjalankan satupun komitmen anda, lalu apa hak anda meminta kami untuk patuh pada komitmen JCPOA. Ketahuilah bahwa kami baru saja memulai penurunan komitmen, dan proses ini pasti akan berlanjut."

Rahbar mengingatkan bahwa negara dengan "semangat revolusi" dapat meraih kemajuan dan dengan gerakan revolusioner akan mencapai puncak kemajuan dan segala bentuk kelambanan dari sikap ini akan merugikan revolusi, bahkan merugikan bangsa, negara dan masa depan Iran.

Meskipun negara-negara Eropa menganggap keputusan Amerika Serikat tidak masuk akal, di satu sisi, ternyata mereka juga tidak membuat sedikit penurunan dalam ekonomi mereka, dan di sisi lain mereka ingin memberi tahu dunia bahwa Eropa bertindak secara independen, tetapi harapan Eropa terhadap Iran, dengan adanya unilateralisme Amerika Serikat, itu artinya mereka bergerak di belakang Amerika. Perilaku ini mungkin dapat membantu untuk melindungi kepentingan Eropa terhadap Amerika, tetapi tentu saja tidak akan mengarah pada mempertahankan identitas Eropa.

JCPOA sekarang telah menjadi tolok ukur untuk mengukur otoritas dan independensi Eropa.Test uji kuat terhadap Eropa yang harus memilih antara martabatnya, kepribadiannya dan identitasnya atau kepatuhannya terhadap unilateralisme Amerika.

Angela Merkel, Kanselir Jerman mengatakan, "Eropa harus menyusun sendiri kebijakan luar negerinya dan tidak mengubahnya dengan keputusan ini atau itu."

Merkel meyakini bahwa telah lewat waktu ketika Amerika Serikat melindungi kita dan tujuan kita. Eropa harus memegang sendiri kendalinya dan ini adalah tanggung jawab kita untuk masa depan.

Menteri luar negeri Jerman dalam sebuah wawancara dengan majalah Spiegel, telah menyatakan harapan bahwa Eropa dapat menyetujui mekanisme untuk memblokir sanksi AS terhadap mitra Eropa dengan Iran. Namun, Heiko Maas mengatakan dalam pernyataannya baru-baru ini bahwa "tidak ada solusi mudah untuk melindungi perusahaan dari risiko sanksi AS."

Abdollah Ganji, akademi Iran dan analis masalah politik mengatakan, "Perdebatan Eropa dengan dirinya terkait uang dan kehormatan dan harus melihat Eropa memilih yang mana. Tentu saja, Eropa mungkin ingin mempermalukan diri mereka sendiri dihadapan Amerika Serikat dengan menyampaikan tuntutan baru dan terkini dari Iran bahwa pemerintah Republik Islam harus siap menghadapi taktik ini."

Ekspektasi yang luar biasa dan tidak dapat diprediksi, seperti negosiasi kemampuan pertahanan rudal Iran, adalah indikasi bahwa Amerika Serikat dan beberapa pihak Eropa mencari opsi yang berlebihan.

Dalam proses ini kita menyaksikan tindakan bermusuhan oleh Inggris. Angkatan Laut Inggris hari Kamis 4 Juli menghentikan dan menahan secara ilegal sebuah kapal tanker Iran di Selat Gibraltal.

Inggris benar-benar tidak tahu malu dan menunjuk Iran sebagai sumber ancaman di kawasan, sementara membenarkan pembajakan yang dilakukan angkatan laut mereka sebagai tindakan untuk menegakkan sanksi.

Pemerintah Inggris mengklaim bahwa penyitaan kapal itu bertujuan mencegah pelanggaran sanksi Uni Eropa terhadap Suriah, tetapi pemerintah Spanyol, yang berselisih soal kepemilikan atas perairan Gibraltar dengan London, dalam pernyataan menyatakan bahwa Inggris melakukan aksinya atas permintaan Amerika Serikat.

Ayatullah Khamenei juga memprotes pembajakan kapal tanker Iran oleh Inggris dan menuturkan, negara yang semua kejahatannya terbukti jelas, membajak kapal tanker kita, dan mereka berusaha menampilkan agar seolah-olah pembajakan itu bukan pelanggaran hukum, akan tetapi orang-orang Mukmin Republik Islam Iran tidak akan membiarkan hal ini, dan pada waktu serta tempat yang tepat, mereka akan membalasnya.

Sementara itu, Mohammad Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran hari Sabtu (13/07) menuju New York untuk mengikuti sidang tahunan para pejabat tinggi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC). Setelah New York, Zarif dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Venezuela untuk mengikuti sidang menteri-menteri luar negeri Gerakan Non Blok (GNB). Kunjungan ke kedua negara Nikaragua dan Bolivia juga masuk dalam agenda kunjungan Menteri Luar Negeri Iran.

Kehadiran Menlu Iran di sidang tahunan ECOSOC dan pidato Zarif di sidang ini dilakukan ketika Amerika Serikat secara sipah dan memaksakan sanksi ilegal mempertanyakan proses pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat internasional. Zarif dalam pidatonya mengatakan, "Selain melanggar resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, memberlakukan sanksi ilegal AS terhadap rakyat Iran adalah ancaman utama bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Iran dan banyak negara tetangganya."

Zarif mengingatkan, "Terlepas dari hambatan besar yang diakibatkan oleh sanksi ilegal, Iran telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam pemberdayaan dan kesetaraan di antara rakyatnya, dengan upaya tak henti-hentinya dan sesuai dengan prinsip dan prioritas nasionalnya."

Menteri luar negeri Iran juga menunjukkan hambatan pembangunan dengan adanya ancaman regional dan ketidakamanan yang diciptakan oleh pendukung asing terorisme dan komitmen baru dari negara-negara dunia untuk multilateralisme dan solidaritas global dalam rangka menciptakan lingkungan yang tepat untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di semua negara.

Kunjungan menteri luar negeri Iran ke New York juga memunculkan kejadian-kejadian kontroversial, termasuk dibatasinya ruang gerak delegasi diplomat Iran dan agitasi pemberitaan dalam sebuah wawancaran Zarif.

The Associated Press dalam sebuah langkah bodoh yang jelas mengubah wawancara Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Jawad Zarif dengan saluran televisi NBC tentang kesiapan Iran untuk menegosiasikan kemampuan pertahanannya.

Pandangan terdistorsi dari pernyataan menteri luar negeri Iran ini membuat Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menganggapnya sebagai sebuah pencapaian mereka.

Wakil Tetap Iran di PBB Selasa malam (16/07) membantah klaim AP dan menyatakan, "Menteri luar negeri Iran sebelumnya mengatakan, bila Amerika ingin berdialog soal rudal, pertama mereka harus menghentikan penjualan senjata ke kawsan, tapi kantor berita AP memaknainya sebagai keinginan Iran untuk melakukan perundingan soal program rudal pertahannya."

WATAP Iran di PBB kepada AP menyebut perubahan yang dilakukan terhadap ucapan menteri luar negeri Iran mengurangi kecenderungan publik tehradap media seraya mengatakan, "Program rudal dan pertahanan Iran tidak dapat dinegosiasikan."

Pembatasan yang dilakukan bagi kehadiran menteri luar negeri Iran dalam agenda kerjanya di New York sudah dapat diprediksi bila dibandingkan dengan perilaku melanggar aturan yang dilakukan Amerika selama ini. Tetapi poin penting dalam masalah ini adalah bahwa Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri AS hari Ahad (14 Juli) dalam sebuah wawancara dengan Washington Post mengakui hal ini dan mengatakan soal kekhawatiran akan pengaruh agenda perjalanan Zarif dan dampak yang akan terjadi pada publik Amerika dan dunia.

Sejak Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat dan memasuki Gedung Putih hingga kini, sudah banyak aturan dan hukum internasional yang diinjak-injak oleh Amerika. Dalam hal ini, sebagai tuan rumah PBB di New York, salah satu komitmen Amerika Serikat sesuai dengan kesepakatan 1947 PBB adalah wajib melindungi kekebalan delegasi diplomatik negara-negara anggota PBB dan menahan diri untuk merintangi kehadiran anggota di Majelis Umum dan sidang-sidang PBB di New York. Langkah ilegal dan keluar dari protokol diplomatik Amerika Serikat dalam membatasi ruang gerak delegasi diplomatik Iran, ternyata PBB sendiri tidak mengeluarkan pernyataan keprihatinan.

Sekaitan dengah hal ini, Farhan Haq, Juru Bicara PBB mengatakan, "Sekretariat PBB mengetahui pembatasan ruang gerak terhadap anggota delegasi wakil tetap Iran di PBB yang dilakukan negara tuan rumah. Sekretariat dalam pembicaraan telepon dengan wakil Amerika dan Iran telah menyampaikan kekhawatirannya kepada negara tuan rumah."