Iran Pertanyakan Kinerja DK PBB

Majid Takhravanchi, Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menegaskan sikap negaranya mengenai tanggung jawab negara pemilik hak veto di Dewan Keamanan PBB terhadap publik internasional, dan menyerukan reformasi lembaga internasional ini supaya kinerjanya lebih baik.

"Tanggung jawab utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional berada di pundak dewan keamanan, tetapi melihat kinerjanya saat ini dan masa lalu dengan menggunakan kriteria manapun tampak tidak memenuhi harapan publik internasional," ujar Takhravanchi dalam pertemuan Majelis Umum PBB yang membahas reformasi Dewan Keamanan hari Senin (25/11). 

"Dalam banyak hal, Dewan Keamanan pasif dan tidak berpengaruh, tapi dalam masalah-masalah tertentu terlihat begitu kuat. Permasalahnya, lembaga ini berada dalam cengkeraman kuat beberapa anggota tetapnya," tegas diplomat Iran ini.

Menurut Takhravanchi, satu-satunya standar terbaik untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas Dewan Keamanan adalah prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional yang dinyatakan dalam Piagam PBB.

"Penggunaan kriteria ini, misalnya untuk mengevaluasi kinerja Dewan Keamanan dalam masalah situasi di kawasan kami untuk berbagai kasus dari krisis tertua pendudukan ilegal Palestina, dan beberapa bagian dari Suriah dan Lebanon, agresi Saddam terhadap Iran, dan agresi AS terhadap Irak sampai blokade tidak berperikemanusiaan di Jalur Gaza dan krisis kemanusiaan terburuk di Yaman. Kriteria keadilan dan hukum adalah elemen utama yang hilang," papar Takhravanchi.

Wakil tetap Iran di PBB menegaskan bahwa prinsip keadilan dan supremasi hukum harus diusung bersama demi memelihara dan mempromosikan multilateralisme, dan reformasi Dewan Keamanan PBB bukan hanya sebuah pilihan, tetapi satu-satunya solusi.(PH)