Apakah Iran Bisa Damaikan Taliban dan Pemerintah Afghanistan ?

Ketua Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional Afghanistan mengatakan bahwa lawatan delegasi Taliban ke Iran dilakukan atas kesepahaman dengan dewan ini.

Abdullah Abdullah di akun Facebooknya menulis kunjungan delegasi politik Taliban ke Iran dan pertemuannya dengan pejabat Tehran terkait perundingan damai Afghanistan, dilakukan dengan koordinasi dirinya.

Dalam sebuah pertemuan di Kabul yang membahas peran wanita dalam proses perdamaian dan gencatan senjata, Abdullah Abdullah menjelaskan, seluruh tahanan Taliban akan dibebaskan, dan nama-nama pemimpin kelompok ini akan dihapus dari daftar hitam PBB, namun semua ini akan terlaksana jika sudah dicapai kesepakatan.

Delegasi Taliban diketuai Mullah Abdul Ghani Baradar, Selasa (26/1/2021) berkunjung ke Iran dan bertemu dengan beberapa pejabat Tehran untuk membicarakan proses perdamaian di Afghanistan.

Lawatan delegasi Taliban ke Iran yang dilakukan untuk menegosiasikan perdamaian Afghanistan menunjukkan posisi berpengaruh Iran dalam menjaga stabilitas kawasan.

Dalam kerangka proses perdamaian Afghanistan, Iran sejak dua tahun lalu menjadi salah satu pusat utama negosiasi pemerintah Afghanistan dan Taliban untuk mencapai kesepakatan komprehensif guna mengakhiri perang dan memberlakukan gencatan senjata permanen serta perdamaian yang kokoh.

Saat ini hambatan utama dalam perundingan damai adalah penegasan Taliban untuk membebaskan seluruh tahanan mereka, sementara Wakil Pertama Presiden Afghanistan bukan hanya tidak setuju dengan tuntutan ini, bahkan mendesak hukuman mati atas para tahanan berbahaya Taliban yang putusan hukuman berat bagi mereka sudah dikeluarkan oleh pengadilan.

Merespon sikap Wapres Afghanistan Amrullah Saleh, Taliban memperingatkan pemerintah Kabul terkait dampak eksekusi mati tahanan mereka.

Mesti diperhatikan bahwa tidak adanya keputusan pasti dari pemerintah Afghanistan untuk membebaskan para tahanan Taliban, akan membuat perundingan damai kembali membentur jalan buntu, selain itu tuntutan Taliban untuk mendirikan pemerintahan Islam di Afghanistan, telah mempersempit peluang keberhasilan perundingan damai ini.

Statemen Abdullah Abdullah soal pembebasan tahanan Taliban dan penghapusan nama kelompok itu dari daftar hitam PBB, pasca kesepakatan komprehensif antara Taliban dengan pemerintah Afghanistan, menunjukkan bahwa pejabat Kabul tidak bersedia memenuhi tuntutan Taliban sebelum kesepakatan dicapai.

Kenyataannya, pembebasan para tahanan Taliban yang masih ada di penjara Afghanistan dan penghapusan nama Taliban dari daftar hitam PBB merupakan salah satu janji pemerintah Afghanistan yang tercantum dalam rencana kesepakatan dan harus dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan.

Di sisi lain akibat pelanggaran janji Amerika Serikat dalam kesepakatan damai dengan Taliban pada Februari 2020, kelompok ini tidak bersedia menunda tuntutan mereka dipenuhi dalam masalah perdamaian Afghanistan hingga masa setelah kesepakatan damai dengan pemerintah Kabul dicapai.

Dengan begitu Taliban sebenarnya mencemaskan pelanggaran janji pemerintah Afghanistan pasca kesepakatan damai, dan pejabat Kabul juga khawatir setelah membebaskan tahanan Taliban, dan menghapus nama kelompok itu dari daftar hitam PBB, mereka tidak bisa mencapai kesepakatan dengan Taliban, terutama karena kelompok ini hanya berpikir untuk mendirikan pemerintahan Islam tanpa memperhatikan bentuk pemerintahan Afghanistan sebagai sebuah negara republik. (HS)