Permintaan Iran kepada PBB untuk Akhiri Perang Yaman

Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Martin Griffiths selama lawatannya ke Tehran, melakukan pembicaraan dengan para pejabat Republik Islam Iran mengenai perang Yaman.

Griffiths pada 8 Februari 2021 bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, Deputi Menlu untuk Urusan Politik, Abbas Araghchi, dan Wakil Sekjen Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran Saeed Iravani, untuk mendiskusikan masalah perang Arab Saudi di Yaman.

Pembicaraan tersebut fokus pada beberapa masalah. Fokus pertama, agresi Saudi terhadap Yaman dan pembatasan tertentu seperti sanksi, harus dihentikan. Selama perang hampir enam tahun, negara Arab yang paling miskin ini telah menyaksikan tragedi kemanusiaan terbesar abad ini. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken bahkan baru-baru ini mengakui jika Yaman sedang menghadapi bencana kemanusiaan dan menyerukan diakhirinya perang.

Griffiths dalam diskusinya dengan para pejabat Iran, menekankan bahwa prioritas mendesak saat ini adalah menciptakan gencatan senjata dan menghapus blokade sehingga aksi kemanusiaan dan pembicaraan politik dapat dilanjutkan.

Fokus kedua, para pejabat Iran mengkritik kegagalan PBB dalam menghentikan agresi terhadap Yaman. PBB adalah salah satu pemain kunci yang mencoba menciptakan perdamaian di Yaman dan telah menunjuk utusan khusus untuk tujuan tersebut. Namun PBB bukan hanya tidak mampu menghentikan perang dan membantu rakyat Yaman, tetapi bahkan gagal memasukkan nama Saudi dalam daftar negara pelanggar hak-hak anak.

Sepak terjang PBB dalam menyikapi perang Yaman membuktikan bahwa organisasi internasional ini tidak independen dalam menjalankan misinya dan berada di bawah pengaruh kekuatan dunia.

Kekuatan dunia khususnya Amerika Serikat, merupakan pendukung utama Arab Saudi dalam perang di Yaman.

Wakil Sekjen Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, Saeed Iravani dalam pertemuan dengan Griffiths, menyesalkan sikap lemah PBB dalam memecahkan krisis Yaman. Dia meminta PBB untuk memainkan peran aktif dalam menghentikan genosida Arab Saudi di Yaman dan mengakhiri pertumpahan darah.

Fokus ketiga, Martin Griffiths meminta Tehran untuk memainkan peran yang lebih aktif demi mengakhiri perang Yaman. Permintaan ini didasari oleh dua alasan utama. Pertama, Republik Islam Iran merupakan salah satu kekuatan di wilayah Asia Barat. Dan kedua, pemerintah Yaman di Sana’a – yang terdiri dari Gerakan Ansarullah dan sekutunya – diakui oleh Iran, dan Tehran memiliki hubungan yang erat dengan Ansarullah Yaman.

Menlu Zarif dalam menanggapi permintaan itu, menyatakan kesiapan penuh Republik Islam untuk mendukung agenda PBB dengan tujuan mengakhiri krisis Yaman, mengingat situasi yang sangat sulit akibat perang dan blokade ekonomi yang diberlakukan terhadap rakyat di negara Arab itu.

Fokus keempat, pejabat Iran dan utusan PBB menekankan perlunya tindakan nyata dari pemerintah AS untuk mengakhiri perang di Yaman. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa AS adalah pendukung utama Saudi dalam perang Yaman.

Juru bicara Departemen Pertahanan AS, John Kirby baru-baru ini mengatakan pemerintahan Biden akan menghentikan dukungan kepada Saudi dan Uni Emirat Arab dalam perang Yaman.

“Atas perintah presiden, Pentagon telah menghentikan semua dukungan non-militer termasuk bantuan intelijen, sebagian konsultasi, dan dukungan teknis kepada Saudi dalam perang Yaman,” ujarnya.

Meski demikian, itu semua masih sebatas pernyataan lisan dan semua pihak menunggu tindakan nyata dari Gedung Putih. “Pernyataan pers tidak akan membantu memecahkan krisis di Yaman. Pemerintahan baru AS harus mengambil langkah praktis untuk membuktikan kejujurannya dan menutupi kesalahan masa lalu yang dilakukan oleh pemerintahan Trump,” tegas Saeed Iravani. (RM)