Barat Umbar Klaim Palsu tentang JCPOA, Ini Respon Menlu Iran

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Mohammad Javad Zarif menanggapi klaim-klaim yang dilontarkan para pejabat Barat mengenai perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama).

Dia mengatakan, banyak distorsi yang telah dibuat tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk menghidupkan kembali JCPOA.

"Ada banyak sekali putaran tentang apa yang perlu dilakukan untuk menghidupkan kembali JCPOA. Mereka mencoba membalikkan korban dan pelakunya. Lembar fakta ini secara tak terbantahkan mengoreksi amnesia historis dan meluruskan catatannya," tulis Zarif dalam tweetnya seperti dikutip Fars News, Jumat (26/3/2021).

Dalam tweetnya tersebut, Menlu Iran melampirkan link situs Mfa.ir yang memuat "Lembar Fakta tentang JCPOA" yang dimaksud dalam tweetnya tersebut.

Dalam situs Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran ini dijelaskan mengenai kronologi peristiwa seputar JCPOA sejak pelaksanaannya pada 16 Januari 2016 hingga 25 Maret 2021.

Lembar Fakta tentang JCPOA itu juga berisi daftar langkah-langkah yang bertentangan dengan JCPOA dimulai dari hari implementasi perjanjian tersebut pada masa pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama hingga ke masa pemerintahan Presiden Donald Trump dan berlanjut hingga pemerintahan Presiden Joe Biden.

Paragraf pertama dari pernyataan ini menyebutkan bahwa tanggal 16 Januari 2016 adalah hari penerapan JCPOA, dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah menegaskan bahwa Iran telah sepenuhnya mengimplementasikan JCPOA.

Disebutkan pula bahwa langkah-langkah kunci Iran meliputi pemberlakuan pembatasan pada program nuklirnya dan meningkatkan pengawasan.

Setelah AS keluar dari JCPOA secara sepihak dan memulihkan sanksi penuh terhadap Republik Islam Iran, dan pihak-pihak Eropa juga enggan memenuhi komitmen mereka berdasarkan perjanjian tersebut, Tehran mengambil langkah-langkah di bawah pengawasan IAEA untuk mengurangi komitmennya dalam JCPOA. (RA)