Reaksi Iran terhadap Pernyataan Komisi Bersama JCPOA
"Republik Islam Iran tidak menerima rencana apa pun berdasarkan pencabutan sanksi langkah demi langkah oleh Amerika Serikat."
Hal ini ditegaskan oleh para pejabat Republik Islam menanggapi pernyataan Komisi Bersama JCPOA.
Pertemuan ke-18 Komisi Bersama Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) dilaksanakan pada hari Jumat, 2 April 2021, diketuai oleh Enrique Mora, mewakili Josep Borrel, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa dengan dihadiri perwakilan dari Cina, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris dan Iran. Pertemuan diselenggarakan di tingkat di tingkat Wakil dan Direktur Politik Menteri Luar Negeri.
Pertemuan ke-18 Komisi Bersama Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) di akhir pertemuan, mengeluarkan pernyataan yang menekankan kesiapan anggota untuk menangani masalah pengembalian penuh Amerika Serikat ke kesepakatan nuklir Iran sebagai bagian dari upaya bersama.
Dalam hal ini, seorang pejabat tinggi Iran setelah mengikuti pertemuan Komisi Bersama Kesepakatan Nuklir JCPOA di Wina yang digelar secara virtual, dengan merujuk pada penekanan Pemimpin Besar Revolusi Islam terkait JCPOA dalam pidatonya pada 8 Januari 2021, menjelaskan, "Tidak ada negosiasi apapun dengan AS baik secara langsung maupun melalui perantara sebelum semua sanksi dicabut."
Pejabat tinggi Iran ini mengatakan, "Hasil apa pun dari Komisi Bersama yang didasarkan pada gagasan pencabutan sanksi langkah demi langkah atau negosiasi tidak langsung dengan Amerika Serikat tidak dapat diterima."
Sayid Abbas Araghchi, Deputi Menteri Luar Negeri Iran, yang mengetuai delegasi Iran pada pertemuan tersebut, juga menyatakan bahwa tidak diperlukan negosiasi untuk kembalinya Amerika Serikat ke JCPOA dan bahwa jalan AS dalam hal ini sudah jelas. Sama seperti Amerika Serikat yang menarik diri dari perjanjian dan memberlakukan sanksi ilegal terhadap Iran, Amerika Serikat dapat kembali ke perjanjian dan mengakhiri pelanggaran.
Reaksi Iran terhadap pernyataan Komisi Bersama JCPOA menunjuk pada dua poin utama yang sangat penting dalam mengurai simpul kerja JCPOA.
Poin pertama, penekanan eksplisit pada pemulihan hak-hak Iran di JCPOA dalam menghadapi pelanggaran perjanjian oleh Amerika Serikat. Karena JCPOA adalah perjanjian internasional multilateral yang diratifikasi dan dijamin oleh resolusi Dewan Keamanan.
Poin kedua, penekanan Iran pada solusi logis untuk memecahkan kebuntuan saat ini.
Ali Akbar Salehi, Kepala Badan Energi Atom Iran (AEOI) dalam sebuah wawancara di jejaring sosial Club House pada Jumat (02/04/2021) malam menunjukkan bahwa jalan buntu di hadapan kesepakatan nuklir JCPOA sedang terbuka. Menurutnya, pembicaraan tentang JCPOA telah memasuki fase teknis dan ini memberikan sebuah harapan baru yang berarti telah memecahkan kebuntuan awal dan masalah yang "menjanjikan".
Pertanyaannya adalah, apakah Amerika Serikat bersedia menjauhkan diri dari kebijakan sanksi dan tekanan maksimum yang gagal?
Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA atas dasar keputusan sepihak untuk mengembalikan sanksi yang dicabut. Selain itu, AS telah memberlakukan sanksi baru terhadap Iran dengan alasan dan tuduhan palsu, dan telah menekan negara lain untuk menerapkan sanksi tersebut.
Kasus-kasus yang telah dilakukan Iran dalam mengurangi kewajiban JCPOA dengan menerapkan undang-undang strategis tentang pencabutan sanksi, bukan pelanggaran perjanjian oleh Iran, tetapi bagian dari pengurangan komitmen sukarela Iran. Berdasarkan paragraf 26 dan 36 JCPOA, Iran memiliki hak untuk menangguhkan kewajibannya, secara keseluruhan atau sebagian, jika pihak lain gagal memenuhi kewajibannya.
Jadi hanya ada satu cara yang tersisa, dan itu adalah kembalinya Amerika Serikat dari jalan yang sama yang telah salah dilewatinya. Yang penting dalam situasi saat ini adalah bagaimana kembali ke perjanjian yang ditentukan dalam JCPOA.
Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Peimpin Besar Revolusi Islam, "Iran akan kembali ke kewajiban JCPOA-nya ketika Amerika Serikat mencabut semua sanksi dalam praktiknya, tidak secara lisan atau di atas kertas, dan pencabutan sanksi ini diverifikasi oleh Iran."
