Dinamika Asia Tenggara, 22 Oktober 2022

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti semakin dekatnya pemilu di Malaysia.

Malaysia akan menggelar pemilihan umum (pemilu) nasional pada 19 November mendatang, setelah pemimpin negeri jiran itu menyerukan pemilu dipercepat untuk memulihkan stabilitas politik.

Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri Yaakob membubarkan parlemen awal bulan ini, dan menyerukan penyelenggaraan pemilu setahun lebih cepat dari jadwal untuk menopang mayoritas tipisnya di parlemen yang beranggotakan 222 orang.

"Tanggal pemilihan adalah 19 November," kata ketua Komisi Pemilihan Umum, Abdul Ghani Salleh pada konferensi pers, seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (20/10/2022).

Pengumuman pencalonan para kandidat akan dilakukan pada 5 November, dengan mantan perdana menteri Mahathir Mohamad yang berusia 97 tahun, termasuk di antara mereka yang diperkirakan akan mencalonkan diri.

UMNO pimpinan Ismail, partai dominan dalam koalisi Barisan Nasional yang berkuasa, akan bertarung langsung dalam pemilihan dengan saingannya, aliansi Pakatan Harapan yang dipimpin oleh pemimpin oposisi veteran Anwar Ibrahim.

Kandidat-kandidat lainnya termasuk sejumlah partai berbasis Melayu, termasuk Pejuang yang dipimpin oleh Mahathir, yang telah mengatakan dia tersedia untuk menjadi perdana menteri untuk ketiga kalinya.

Ismail adalah perdana menteri ketiga yang dimiliki Malaysia dalam empat tahun, menggarisbawahi ketidakstabilan politik yang terjadi setelah pemilihan umum terakhir pada 2018.

UMNO - yang memerintah negara itu selama lebih dari 60 tahun - telah mengalami kekalahan mengejutkan di tengah tuduhan korupsi besar-besaran terkait dengan badan negara 1MDB.

UMNO, yang kembali berkuasa tahun lalu karena pertikaian politik di pemerintahan sebelumnya, berharap untuk menang besar dan memperkuat kekuasaannya. Tetapi meskipun memiliki mesin politik, partai tersebut tetap dinodai dengan skandal korupsi 1MDB.

"Ini adalah pemilihan penting karena mereka memilih pemerintah yang akan membawa Malaysia keluar dari pandemi dan kembali normal," kata James Chin, pakar Malaysia di University of Tasmania. (detik.com)

Indonesia: Ketahanan ASEAN Cegah Dampak Negatif Global

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pentingnya ketahanan ekonomi ASEAN untuk mencegah dampak negatif kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian.

Sri Mulyani saat memberikan pidato penutup dalam pertemuan IMF-ASEAN Roundtable di Washington DC, AS, Sabtu malam waktu setempat, mengatakan ketahanan ini penting mengingat laporan IMF menurunkan proyeksi kawasan pada 2023 hingga 4,9 persen.

"Dalam Laporan World Economic Outlook (Oktober 2022), IMF telah merevisi turun prospek pertumbuhan ASEAN-5 pada tahun 2023 sebesar 0,2 poin persentase menjadi 4,9 persen," katanya.

Laporan menyatakan sebagian besar negara di kawasan ASEAN diproyeksikan tumbuh lebih lambat pada 2023 dari yang diperkirakan semula karena permintaan global yang melambat.

"Namun, secara keseluruhan prospek wilayah ini tetap relatif lebih baik daripada banyak wilayah lainnya," kata Sri Mulyani.

Untuk mempertahankan pemulihan, ASEAN harus terus memprioritaskan kebijakan yang melindungi daya beli rumah tangga di tengah kenaikan harga, memberikan kepercayaan kepada sektor bisnis, dan bertujuan membangun fondasi yang lebih kuat untuk pembangunan jangka menengah dan panjang melalui reformasi struktural.

Sementara itu, IMF memproyeksikan perekonomian Indonesia masih tumbuh pada kisaran 5 persen pada 2023. Namun, perkiraan itu sedikit di bawah proyeksi 5,2 persen pada akhir 2022.

Forum para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota ASEAN dalam IMF-ASEAN Roundtable ini juga membahas mengenai upaya para pembuat kebijakan untuk menyeimbangkan antara menekan inflasi dan mendorong pemulihan ekonomi.

Selain itu juga ketahanan ASEAN terhadap kebijakan pengetatan moneter Amerika Serikat dan kawasan Eropa, cara menggunakan kebijakan makroprudensial untuk menghadapi kebijakan normalisasi moneter Amerika Serikat dan kawasan Eropa, dan burden sharing antara kebijakan fiskal dan moneter.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi dua tantangan besar dalam menjalani keketuaan di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 2023.

Menlu Retno dalam wawancara khusus dengan ANTARA pada Kamis menyampaikan bahwa Indonesia akan menghadapi tantangan besar ASEAN, baik secara eksternal maupun internal, saat memimpin perhimpunan itu tahun depan.

"Kita melihat laporan OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) dan IMF (Dana Moneter Internasional) yang sudah keluar tentang situasi geopolitik di mana kita dapat mengukur bahwa tahun depan (2023) belum akan menjadi tahun yang aman nyaman bagi dunia," kata Menlu Retno.

Menurut Retno, ASEAN yang terletak di tengah-tengah kawasan Indo-Pasifik, akan menghadapi tantangan eksternal dari segi geopolitik dan geo-ekonomi.

"Pada 2023, geopolitik masih akan dinamis sekali dan pertumbuhan ekonomi akan menurun, ini menciptakan tantangan eksternal bagi ASEAN karena perhimpunan ini dari sisi geografisnya sangat strategis dan termasuk di kawasan Indo-Pasifik," ujarnya.

"Semua negara sekarang berbicara tentang Indo-Pasifik yang dikatakan sebagai kawasan yang sangat strategis maka persaingan banyak terjadi di situ, dan ASEAN terletak di tengah-tengah Indo-Pasifik," lanjutnya.

Namun, kata Retno, Indonesia sudah mengantisipasi adanya tantangan tersebut dengan mengeluarkan konsep Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (ASEAN Outlook on Indo-Pacific).

"Kalau ASEAN tidak punya konsep yang jelas mengenai Indo-Pasifik ini mau diapakan maka ASEAN akan terseret terus. Oleh karena itu, pada beberapa tahun lalu Indonesia telah menginisiasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang akhirnya diadopsi oleh para pemimpin ASEAN," jelasnya.

Dengan adanya Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik itu, menurut Menlu Retno, ASEAN sudah dapat maju untuk mengimplementasikan pandangannya untuk membangun kerja sama di kawasan dengan negara-negara mitra ASEAN.

Dia menyebutkan salah satu bentuk konkret implementasi dari pandangan tersebut adalah penyelenggaraan ASEAN-Indo-Pacific Infrastructure pada 2023.

"Tahun depan, kita akan menyelenggarakan ASEAN-Indo-Pacific Infrastructure, di mana kita akan ajak negara-negara untuk bicara Indo-Pasifik dengan tone yang positif, karena biasanya pada saat bicara Indo-Pasifik, (negara-negara) tone-nya langsung tentang keamanan dan persaingan," ujarnya.

"Iya sih (persaingan) itu memang ada tapi mari kita bicara dengan energi yang positif dan dengan semangat kerja sama ekonomi dan sebagainya," tambahnya.

Menlu Retno lebih lanjut menyebutkan tantangan internal ASEAN yang harus dihadapi Indonesia pada masa keketuaannya pada 2023 adalah terkait isu Myanmar.

"Jadi satu tantangan ASEAN adalah tentang eksternal dari situasi geopolitik dan geo-ekonomi yang masih belum akan baik pada 2023. Sementara tantangan dari dalam (internal) adalah isu Myanmar," ungkapnya.

 Terkait situasi di Myanmar, Menlu Retno mengaku belu melihat adanya komitmen dari pihak junta Myanmar untuk melaksanakan 5 Poin Konsensus yang disepakati pemimpin ASEAN dan Myanmar.

Kelima poin konsensus yang disepakati Myanmar dengan para pemimpin ASEAN adalah pengakhiran segera kekerasan di Myanmar, dialog antara semua pihak terkait, penunjukan utusan khusus, penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN untuk Myanmar, dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

MTQ Internasional ke-62 Digelar di Malaysia

Musabaqah Tilawah al-Qur'an (MTQ) Internasional ke-62 secara resmi dimulai hari ini di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur.

MTQ internasional ini dimulai pada Rabu (19/10/2022) pukul 20:00 di gedung konferensi di Kuala Lumpur dan berlanjut selama sepekan hingga 24 Oktober 2022.

Qari dari Iran, Aljazair, Yordania, Inggris, Kanada, Afghanistan, Belgia dan berbagai negara lainnya berpartisipasi dalam acara ini.

Dari Republik Islam Iran, Masoud Noori berhasil mencapai babak final kompetisi internasional di Malaysia dan mengikuti kompetisi ini untuk kategori qiraah.

Acara tahunan ini merupakan ajang Al-Qur'an internasional tertua di dunia Islam yang diadakan tahun ini hanya di bidang qiraah, setelah dua tahun terhenti karena penyebaran Covid-19.

Indonesia Miliki Keunggulan Capai Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Berbagai kalangan melihat Indonesia memiliki keunggulan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mengungkapkan Indonesia memiliki keunggulan dalam sumber daya alam, talenta digital dan aspek demografi untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan agenda reformasi besarnya, seraya memiliki keunggulan dalam sumber daya alam, talenta digital, dan demografi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Tony dalam SOE International Conference di Nusa Dua, Bali, Senin.

Mantan Perdana Menteri Inggris Raya itu mengutarakan harapannya agar Indonesia dapat menjadi negara dengan perekonomian keempat terbesar di dunia dan menjadi salah satu negara terkemuka di dunia, karena didukung juga oleh keunggulan dalam aspek kepemimpinan strategis dan kuat.

Tony Blair yang juga menjabat sebagai Executive Chairman of the Tony Blair Institute for Global Change menghadiri SOE International Conference di Nusa Dua, Bali pada Senin (17/10).

Dalam konferensi internasional tersebut, Tony Blair bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir juga mengunjungi ruang pameran yang menampilkan inovasi-inovasi hijau oleh sejumlah BUMN.

Sebelumnya, Kementerian BUMN menyelenggarakan SOE International Conference & Expo 2022 dengan tema: Driving Sustainable and Inclusive Growth pada 17-18 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali.

Gelaran ini merupakan bagian dari Trade, Investment, and Industry Working Group(TIIWG) Road to G20. SOE International Conference diselenggarakan sebagai komitmen pemerintah untuk mendukung implementasi aspek Environment, Social, and Governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya di sektor kesehatan, inklusi keuangan, transformasi digital dan transisi energi.

Sejumlah ahli, eksekutif BUMN, dan perusahaan global membahas topik-topik seputar Environment, Social,and Governance (ESG), serta kerja sama global. Selain itu, berbagai inisiatif dan kesempatan investasi strategis baru akan diperkenalkan, mulai dari sektor energi dan energi terbarukan, telekomunikasi, kesehatan, infrastruktur, hingga pariwisata.

Para pimpinan BUMN, pemangku kepentingan BUMN, delegasi negara anggota G20, investor, perwakilan negara sahabat dan organisasi internasional, para mitra bisnis, akademisi, lembaga pemikir, dan media dari dalam dan luar negeri turut menjadi peserta kegiatan ini.

Malaysia Deportasi 150 Warga Myanmar, UNICEF Ungkap Kekhawatiran

Sebanyak 150 warga Myanmar dideportasi Pemerintah Malaysia pada Oktober ini. Tindakan itu dilakukan meski ada kekhawatiran terkait kondisi mereka setibanya di Myanmar.

Beberapa sumber memberi tahu kantor berita Reuters terkait deportasi ratusan orang tersebut. Mereka menyebut, risiko terbesar yang dihadapi warga Myanmar yang dideportasi adalah penangkapan oleh junta militer.

Salah seorang sumber menyebut, ratusan orang yang dideportasi termasuk enam orang eks anggota Angkatan Laut Myanmar. Mereka dipulangkan paksa ke Myanmar pada 6 Oktober lalu melalui pesawat.

Sumber Reuters menambahkan, salah seorang perwira AL Myanmar Kyaw Hla dan istrinya Htay Htay Yeen ditangkap sesampainya di Yangon. Sampai sekarang di mana Kyaw dan istrinya ditangkap masih misterius.

Terkait alasan deportasi, sumber Reuters menjelaskan Kyaw dan istri tidak berhasil menunjukkan dokumen sah untuk tinggal di Malaysia.

"Beberapa mantan anggota Militer Myanmar dan Htay Htay Yee sudah meminta perlindungan ke badan pengungsi PBB dan mengajukan surat yang menerangkan identitas mereka sebagai pengungsi," kata sumber tersebut seperti dikutip dari Reuters.

Sampai sekarang junta militer Myanmar belum berkomentar mengenai deportasi dari Malaysia. Sedangkan Kedutaan Myanmar di Malaysia mengakui deportasi tersebut.

Mereka menyebut deportasi terlaksana berkat kerja sama dengan otoritas imigrasi Malaysia. Namun, tidak diungkap siapa saja yang dideportasi.

Departemen Imigrasi Malaysia pun memilih bungkam atas laporan deportasi 150 warga Myanmar. Reuters telah pula meminta tanggapan Kantor Perdana Menteri tetapi belum mendapat respons.

Badan PBB untuk pengungsi, UNICEF, sangat mengkhawatirkan tindakan deportasi oleh Malaysia. Sebab, keamanan para warga yang dideportasi saat berada di Myanmar sama sekali tidak ada bisa menjamin.

"Tidak cuma di Malaysia tapi di wilayah ini, orang kabur dari Myanmar harus diizinkan menerima akses demi mendapat suaka dan perlindungan," ucap UNICEF.

"Warga dari Myanmar yang sudah di luar negeri, tidak boleh dipaksa pulang saat mereka sedang mencari perlindungan internasional," sambung dia.

Malaysia Sempat Kecam Myanmar

Krisis di Myanmar bermula pada Februari 2021 lalu. Ketika itu junta militer mengudeta pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi.

Usai kudeta junta menangkap ribuan orang termasuk Suu Kyi dan pendukungnya yang berprofesi sebagai birokrat, mahasiswa, jurnalis sampai polisi dan tentara.

Ketika krisis di Myanmar memuncak secara mengejutkan Malaysia menyatakan sikap mengutuk. Aksi Malaysia dilakukan di tengah prinsip non-intervensi urusan internal yang berlaku sesama negara anggota ASEAN.

Menurut salah seorang anggota oposisi Malaysia, Charles Santiago, pemerintah harus sejalan dengan pernyataan kutukan dan kecaman. Salah satu cara bisa dilakukan ialah berhenti mendeportasi warga Myanmar.

"Mengirim pengungsi Myanmar ke negara yang bisa menyebabkan mereka dipenjara hingga disiksa bahkan dibunuh oleh junta membuat Pemerintah Malaysia terlibat dalam kejahatan," kata Santiago. (Kumparan.com)

Varian Omicron XBB Sudah Masuk ke Indonesia

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan omicron subvarian XBB sudah masuk ke Indonesia. Subvarian ini disebut-sebut sebagai biang kerok lonjakan angka kasus Covid-19 di berbagai negara termasuk negara tetangga, Singapura.

"Singapura sekarang kasusnya naik lagi ke 6.000 per hari karena ada varian baru yang namanya XBB. Varian ini juga sudah masuk ke Indonesia. Kita amati terus," ujar Budi dalam acara FMB9, Jumat (21/10).

XBB kali pertama terdeteksi di India pada Agustus 2022. Subvarian XBB pun kini menyebar di berbagai negara termasuk Bangladesh, Denmark, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia.

"XBB adalah versi hybrid dari dua strain Omicron varian BA.2," kata Amesh A. Adalja, lulusan senior di Johns Hopkins Center for Health Security, seperti dikutip dari Prevention.

Tidak seperti 'saudara-saudaranya', subvarian XBB terbilang memiliki nama cukup unik. Biasanya 'keturunan' Omicron menyandang nama 'B' dan diikuti deret angka.Sebastian Maurer-Stroh, direktur Bioinformatics Institute, mengatakan nama ini bukan nama resmi pemberian Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"'X' di sini singkatan dari rekombinan (salah satu varian yang diamati untuk virus) dan 'BB' untuk tampilan kronologis," kata Maurer-Stroh seperti dikutip dari Today Online.

Para ahli menduga infeksi subvarian XBB tidak akan separah pendahulunya. Wakil Dekan Penelitian di Saw Swee Hock School of Public Health Alex Cook menyebut sejauh ini infeksi tidak mengarah pada gejala lebih buruk. "Kasus memang meningkat, tapi jumlah perawatan intensif tidak meningkat signifikan," ujar Cook.

Gejala yang dilaporkan pun terbilang ringan. Dilansir dari Strait Times, Departemen Kesehatan Singapura melaporkan gejala umumnya ringan terutama pada orang yang telah divaksin. Gejala-gejalanya seperti, sakit tenggorokan, batuk pilek, dan demam ringan.

Gejala yang ditimbulkan subvarian XBB memang lebih ringan tetapi lebih menular dari varian sebelumnya. Leong Hoe Nam, ahli penyakit infeksi dari Rophi Clinic, menyebut faktanya kini subvarian XBB mendominasi virus di Singapura dan 'menjegal' virus lain.

"Seperti bagaimana Omicron menggantikan Delta, tapi dalam fase lebih cepat," katanya.

XBB dianggap memiliki kemampuan terbaik untuk menghindari perlindungan antibodi varian Covid-19. Sebuah studi pra-cetak dari China menyebut starin baru Omicro adalah "strain yang paling menghindari antibodi yang diuji, jauh melebihi BA.5 dan mendekati tingkat SARS-CoV-1 (virus corona penyebab SARS)."

Akan tetapi ahli menyarankan untuk tidak panik. Vaksin tetap memberikan perlindungan terutama dari perburukan infeksi.

Neraca Perdagangan Surplus, Indonesia bertahan di Tengah Krisis Global

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan menegaskan, capaian surplus neraca perdagangan September 2022 sebesar 4,99 miliar dolar AS menunjukkan kemampuan ekonomi Indonesia bertahan di tengah berbagai krisis.

Situs Antara melaporkan, Mendag hari Rabu mengatakan, “Surplus perdagangan 4,99 miliar dolar AS ini dicatatkan di tengah sejumlah tekanan kondisi perekonomian global seperti lonjakan inflasi di sejumlah negara, konflik Rusia–Ukraina yang belum mereda, pengetatan kondisi keuangan di sebagian besar wilayah, serta pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih,”.

Surplus perdagangan September 2022 disumbang surplus perdagangan nonmigas sebesar 7,09 miliar dolar AS dan defisit perdagangan migas sebesar 2,10 miliar dolar AS. Surplus ini menjadi capaian surplus bulanan ke-29 secara berturut-turut sejak Mei 2020.

Secara kumulatif, neraca perdagangan Januari–September 2022 mengalami surplus 39,87 miliar dolar AS. Surplus perdagangan Januari–September 2022 ini ditopang oleh surplus nonmigas 58,75 miliar dolar AS serta defisit migas sebesar 18,89 miliar dolar AS. Angka tersebut jauh melebihi capaian surplus perdagangan tahun 2021 sebesar 35,33 miliar dolar AS.

“Meskipun harga komoditas cenderung melandai, permintaan global melemah dan terdapat ancaman resesi pada 2023, Indonesia diperkirakan masih dapat menikmati surplus neraca perdagangan di tahun ini,” ungkap Mendag.

Pada September 2022, total ekspor mencapai 24,80 miliar dolar AS atau turun 10,99 persen dibanding Agustus 2022 (MoM). Hal itu mengikuti pola penurunan bulanan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Ekspor tersebut didorong oleh penurunan ekspor nonmigas sebesar 10,31 persen MoM dan ekspor migas yang turun 21,41 persen MoM.

Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan, Tiongkok, AS, dan Jepang masih menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia pada September 2022 dengan nilai ekspor nonmigas sebesar 10,37 miliar dolar AS dan kontribusi sebesar 44,17 persen terhadap ekspor nonmigas nasional.

Beberapa pasar utama tujuan ekspor nonmigas Indonesia yang mengalami pertumbuhan tertinggi di bulan September 2022 (MoM) adalah Bangladesh dengan kenaikan 39,22 persen; diikuti Polandia naik 30,83 persen; Spanyol naik 20,00 persen; Jerman naik 15,86 persen; dan Filipina naik 5,50 persen.

Di antara sepuluh negara utama tujuan ekspor nonmigas Indonesia pada September 2022, hanya Filipina yang mengalami peningkatan secara bulanan (MoM) yang didukung utamanya oleh kenaikan ekspor kendaraan dan bagiannya (HS 87) yang naik 15,80 persen MoM dan bijih logam, terak, dan abu (HS 26) yang nilainya cukup tinggi.

“Kementerian Perdagangan optimis untuk terus mendorong peningkatan ekspor pada tiga bulan terakhir sehingga ekspor nonmigas tahun ini diharapkan dapat mencatat rekor tertinggi,” tegas Mendag.

Total impor Indonesia pada September 2022 mencapai nilai 19,81 miliar dolar AS, turun 10,58 persen dibanding Agustus 2022 (MoM), namun masih meningkat 22,01 persen dibanding September tahun lalu (YoY).

“Penurunan kinerja impor pada bulan September 2022 dipicu oleh menurunnya impor nonmigas sebesar 11,21 persen MoM dan penurunan impor migas turun 7,44 persen MoM,” jelas Mendag.

Penurunan impor di September ini diduga akibat terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang membuat impor menjadi semakin mahal.

Selain itu, penurunan impor turut disebabkan oleh menurunnya konsumsi domestik sebagaimana tercermin dalam prakiraan Indeks Penjualan Riil (IPR) Bank Indonesia yang terkontraksi 0,9 persen secara bulanan dan pelemahan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang melemah menjadi 124,7 pada September 2022.

Indonesia Dorong Rekontekstualisasi Islam secara Global

Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas mendorong rekontekstualisasi Islam yang sesuai dengan konteks kekinian dan nilai-nilai kemanusiaan serta membentuk cara berpikir dan mentalitas baru umat Islam seluruh dunia.

Situs Antara hari Jumat (21/10/2022) melaporkan, Menteri Agama Indonesia mengatakan, "Rekonstektualisasi Islam sangat penting untuk diingat dan diresonansi kembali, apalagi dunia saat ini sedang di ambang kekacauan seiring dengan adanya perang, resesi global, kelangkaan energi dan pangan, serta pertentangan antaragama dan keyakinan yang masih saja terjadi,".

"Sebagai manusia yang dianugerahi akal, kita tentu tidak boleh hanya diam. Kita harus memilih bagian mana yang bisa kita perbantukan bagi peradaban umat manusia," tegas Menag RI hari Jumat.

Menurut Menag, reaktualisasi Islam merupakan tantangan karena masih kuatnya otoritas wawasan Islam klasik, bahkan ada anggapan sebagai standar ortodoksi Islam.

Misalnya, kata Menag, terkait dengan cara pandang klasik yang menempatkan nonmuslim sebagai musuh, sekurang-kurangnya sebagai pihak yang harus dicurigai dan diwaspadai. Nonmuslim dinyatakan tidak punya kedudukan dan hak yang setara dengan muslim di berbagai ruang publik.

"Ini menjadi tantangan tersendiri bagi akademisi, tidak hanya pada aspek pandangan keagamaan saja, tetapi juga otoritas pandangan tersebut yang nyata berpengaruh secara luas dan membentuk cara berpikir dan mentalitas umat Islam seluruh dunia," kata Menag.

Untuk mewujudkan reaktualisasi Islam, menurut Menag, perlu bangunan strategi yang menggabungkan tiga elemen utama. Pertama, mendorong berkembangnya wacana rekontekstualisasi Islam melalui wahana-wahana akademis dan intelektual.

Elemen kedua, mendorong terbentuknya konsensus-konsensus di antara kekuatan-kekuatan politik global untuk mendukung upaya rekontekstualisasi Islam dan melegitimasi pandangan Islam yang sesuai konteks kekinian dan nilai-nilai kemanusiaan.

Elemen ketiga, mendorong tumbuhnya gerakan sosial di tingkat akar rumput untuk menerima nilai-nilai kemanusiaan sebagai nilai universal yang mempersatukan seluruh umat manusia serta mengoperasionalkannya dalam kehidupan sosial budaya yang nyata.

"Karena yang dihadapi adalah masalah global, strategi untuk mengatasinya pun harus berskala global pula," kata Menag.

Untuk itu, Menag berharap AICIS menghasilkan peta jalan yang dapat dieksekusi dengan melibatkan para pemimpin dunia, bukan hanya pemimpin agama dan bukan hanya agama Islam saja, melainkan seluruhnya secara inklusif, termasuk para pemimpin politik, pemimpin organisasi-organisasi sosial dan pusat-pusat pendidikan, serta selebriti.

"Kalau perlu tunjuk duta (emiserries) untuk penugasan menjalankan strategi ini. Artinya, ikhtiar ini memerlukan effort yang serius," kata Menag.

Upaya ini, kata dia, menuntut dibangunnya argumentasi yang kokoh secara akademis dan dukungan legitimasi yang kuat secara global.

"Jika ini berhasil, pandangan yang menentang upaya rekontekstualisasi Islam dengan sendirinya akan terpinggirkan," kata Menag.

Bagi Indonesia, lanjut Menag, rekontekstualisasi Islam bukan lagi sekadar kehendak, melainkan sudah dilakukan. Salah satu contohnya adalah yang dilakukan para ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang telah memberikan legitimasi keagamaan terhadap keberadaan NKRI berdasarkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menag mengatakan bahwa Indonesia bukan teokrasi, bukan negara Islam, melainkan negara yang pluralistik dan demokratis serta menempatkan seluruh warganya dalam kedudukan dan martabat yang sepenuhnya setara, baik dalam hak maupun kewajiban, tanpa memedulikan latar belakang suku, golongan, dan agama.

"Para ulama memberikan legitimasi tersebut lengkap dengan segala argumentasi keagamaan (teologis) yang kokoh," ujarnya.

Menag menjelaskan bahwa pemikiran para ulama Indonesia yang tertuang dalam argumentasi teologis untuk melegitimasi keberadaan NKRI merupakan hasil ijtihad baru yang tidak ditemukan dalam wacana Islam klasik.

Hasil ijtihad para ulama Indonesia tersebut, kata dia, berhasil memperoleh dukungan yang kokoh dari umat Islam Indonesia serta membentuk cara pandang dan mentalitas keagamaan mereka.

"Hal semacam ini tidak ditemui di belahan dunia Islam lainnya. Kita perlu mengampanyekan cara pandang para ulama Indonesia tersebut ke seluruh dunia dengan memperluas konteksnya dari keindonesiaan menjadi kemanusiaan," katanya.

Pembukaan AICIS 2022 ditandai dengan memukul gendang belik secara bersamaan oleh Menag, Gubernur NTB, Dirjen Pendis, Rektor UIN Mataram, dan Ketua AICIS. Hadir dalam pembukaan AICIS, Tuan Guru Lalu Turmudzi Badarudin, para rektor PTKN, Staf Khusus Menteri Agama, dan sejumlah narasumber, di antaranya Yenny Wahid dan James B. Hoestery.

AICIS Ke-21 dilaksanakan pada 20–22 Oktober 2022 dengan tema Future Religion in G-20, Digital Transformation, Knowledge Management, and Social Resilience.

AICIS diikuti akademikus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan peserta lainnya. Ajang akademis ini melibatkan para narasumber kunci dan pembicara undangan yang berasal dari mancanegara,dan dari latar belakang agama yang berbeda.