PM Malaysia: Perlu Strategi Baru Hadapi Junta Myanmar
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan perlunya strategi baru untuk membujuk junta militer Myanmar agar bersedia bekerja sama dengan ASEAN guna mencapai perdamaian.
PM Malaysia menilai, krisis yang sedang berlangsung di Myanmar saat ini mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan kawasan.
Setelah pertemuan dengan Presiden Filipina Marcos Jr di Manila, Anwar mengatakan bahwa dia menghargai pernyataan rekannya itu bahwa rencana perdamaian atau Konsensus Lima Poin yang disepakati antara ASEAN dan junta Myanmar harus dilaksanakan.
Tiga dari lima poin konsensus yang disepakati Myanmar dengan para pemimpin ASEAN adalah pengakhiran segera kekerasan di Myanmar, dialog antara semua pihak terkait, dan penunjukan utusan khusus.
Dua poin lainnya adalah soal penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN untuk Myanmar, dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.
"... tetapi saya pasti akan menyarankan untuk mencoba langkah-langkah baru bagaimana junta Myanmar dapat dibujuk untuk bekerja bersama ASEAN dan menyelesaikan masalah luar biasa yang tidak dapat dianggap murni sebagai masalah internal karena ini mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan kawasan," ujar Anwar.
Myanmar dilanda krisis sosial, politik, dan ekonomi sejak kudeta yang dilakukan oleh militer terhadap pemerintahan terpilih pada 2021.
Kelompok hak asasi manusia dan PBB menuduh militer telah melakukan tindakan kejam sebagai bagian dari upaya untuk menindas lawan-lawannya, yang mereka sebut sebagai "teroris" yang berusaha menghancurkan negara itu.
ASEAN, yang sejak lama memiliki prinsip tidak mencampuri urusan kedaulatan anggotanya, semakin frustrasi karena tak ada kemajuan dari junta untuk melaksanakan rencana perdamaian dalam Konsensus Lima Poin yang disepakati para pemimpin ASEAN dan para jenderal Myanmar tak lama setelah kudeta.
ASEAN, yang terdiri atas 10 negara anggota, telah mengucilkan para jenderal Myanmar dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi ASEAN.
Namun Malaysia, yang selama ini selalu lantang mengkritik junta, mendorong ASEAN untuk melakukan aksi yang lebih keras dibanding hanya pengucilan.(PH)