Dinamika Asia Tenggara, 4 Maret 2023

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya; PM Malaysia: Perlu Strategi Baru Hadapi Junta Myanmar.

Selain itu, masih ada isu lainnya dari berbagai negara Asia Tenggara seperti;

• Filipina: Perluasan akses pangkalan militer ke AS bukan untuk perang
• Dituduh berkhianat, pemimpin oposisi Kamboja divonis 27 tahun penjara
• Sejumlah perusahaan terdeteksi terus pasok avtur untuk junta Myanmar
• Menlu RI Tegaskan Komitmen Penegakkan HAM
• 35 Ribu Orang Terpaksa Mengungsi akibat Banjir di Malaysia
• 6.000 Tentara AS Ikut Latihan Perang di Thailand

PM Malaysia: Perlu Strategi Baru Hadapi Junta Myanmar

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan perlunya strategi baru untuk membujuk junta militer Myanmar agar bersedia bekerja sama dengan ASEAN guna mencapai perdamaian.

PM Malaysia menilai, krisis yang sedang berlangsung di Myanmar saat ini mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan kawasan.

Setelah pertemuan dengan Presiden Filipina Marcos Jr di Manila, Anwar mengatakan bahwa dia menghargai pernyataan rekannya itu bahwa rencana perdamaian atau Konsensus Lima Poin yang disepakati antara ASEAN dan junta Myanmar harus dilaksanakan.

Tiga dari lima poin konsensus yang disepakati Myanmar dengan para pemimpin ASEAN adalah pengakhiran segera kekerasan di Myanmar, dialog antara semua pihak terkait, dan penunjukan utusan khusus.

Dua poin lainnya adalah soal penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN untuk Myanmar, dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

"... tetapi saya pasti akan menyarankan untuk mencoba langkah-langkah baru bagaimana junta Myanmar dapat dibujuk untuk bekerja bersama ASEAN dan menyelesaikan masalah luar biasa yang tidak dapat dianggap murni sebagai masalah internal karena ini mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan kawasan," ujar Anwar.

Myanmar dilanda krisis sosial, politik, dan ekonomi sejak kudeta yang dilakukan oleh militer terhadap pemerintahan terpilih pada 2021.

Kelompok hak asasi manusia dan PBB menuduh militer telah melakukan tindakan kejam sebagai bagian dari upaya untuk menindas lawan-lawannya, yang mereka sebut sebagai "teroris" yang berusaha menghancurkan negara itu.

ASEAN, yang sejak lama memiliki prinsip tidak mencampuri urusan kedaulatan anggotanya, semakin frustrasi karena tak ada kemajuan dari junta untuk melaksanakan rencana perdamaian dalam Konsensus Lima Poin yang disepakati para pemimpin ASEAN dan para jenderal Myanmar tak lama setelah kudeta.

ASEAN, yang terdiri atas 10 negara anggota, telah mengucilkan para jenderal Myanmar dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi ASEAN.

Namun Malaysia, yang selama ini selalu lantang mengkritik junta, mendorong ASEAN untuk melakukan aksi yang lebih keras dibanding hanya pengucilan.

Filipina: Perluasan akses pangkalan militer ke AS bukan untuk perang

Keputusan Filipina untuk memberikan hak akses yang lebih luas atas pangkalan militernya kepada Amerika Serikat adalah bukan untuk berperang, melainkan untuk meningkatkan kemampuan mempertahankan diri dari ancaman luar, menurut kementerian pertahanan negara tersebut.

Menteri Pertahanan Filipina Carlito Galvez mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (2/3) bahwa situasi geopolitik yang dihadapi negaranya semakin tidak menentu.

"Kami bukan bersiap untuk perang, tapi kami bermaksud untuk mengembangkan kemampuan pertahanan menghadapi kemungkinan atau ancaman apa pun terhadap keamanan kami," kata Galvez.

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah beberapa senator dan seorang gubernur provinsi menyatakan keprihatinan dan penolakan terhadap keputusan Presiden Ferdinand Marcos Jr yang mengizinkan Amerika Serikat memanfaatkan empat pangkalan militer baru.

Sebanyak empat pangkalan militer itu di luar lima pangkalan yang telah disepakati pada perjanjian kerja sama pertahanan bilateral EDCA pada 2014.

Perjanjian EDCA membolehkan AS memanfaatkan pangkalan militer Filipina untuk latihan gabungan, prapenempatan perangkat pertahanan, dan pembinaan fasilitas seperti landasan pacu, kilang minyak, dan barak militer. Perjanjian tersebut tidak mengizinkan kehadiran permanen AS di Filipina.

Keputusan Marcos, sebagaimana diumumkan saat kunjungan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bulan lalu, muncul di tengah kekhawatiran terhadap tindakan China di Laut Cina Selatan dan ketegangan yang muncul atas Taiwan, yang diakui China sebagai bagian dari negaranya.

Galvez tidak memberikan nama pangkalan militer baru yang akan dibuka untuk Amerika Serikat.

Sementara itu, seorang mantan panglima militer Filipina menyatakan bahwa Amerika Serikat telah meminta akses pangkalan militer di daerah Isabela, Zambales, dan Cagayan yang terletak di pulau Luzon di utara negara tersebut yang dekat dengan Taiwan.

Ia juga mengatakan, AS turut meminta akses pangkalan militer Palawan di barat daya negara tersebut, dekat dengan Kepulauan Spratly yang diperebutkan di Laut China Selatan.

Gubernur Provinsi Cagayan Manuela Mamba yang menolak perluasan akses pangkalan militer tersebut, menyatakan bahwa ia tidak mau EDCA menimbulkan masalah dengan China pada sebuah rapat dengar pendapat di Senat Filipina.

"Jangan sampai kita katakan (pada China) bahwa mereka adalah musuh kita karena AS," kata Mamba.

Otoritas China juga menyatakan bahwa akses tambahan yang diberikan Filipina kepada AS dapat merusak stabilitas regional dan meningkatkan ketegangan.

Dituduh berkhianat, pemimpin oposisi Kamboja divonis 27 tahun penjara

Pemimpin oposisi Kamboja Kem Sokha, Jumat, divonis 27 tahun hukuman penjara karena tuduhan pengkhianatan, sehingga merupakan pukulan lagi kepada kekuatan prodemokrasi negara tersebut yang sudah tersudut.

Mantan Ketua Partai Penyelamat Nasional Kamboja yang sekarang sudah bubar itu, ditangkap aparat pada September 2017 di rumahnya di Phnom Penh.

Penangkapan tersebut dilakukan dengan tuduhan bahwa pria berusia 69 tahun itu berusaha menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen, yang telah berkuasa sejak 1985.

Kem Sokha menyangkal tuduhan tersebut, mengatakan bahwa ia tidak berkonspirasi dengan kekuatan asing.

Persidangannya dimulai pada 15 Januari 2020, dan memerlukan waktu lebih tiga tahun bagi Pengadilan Kota Phnom Penh dengan melewati puluhan sesi sidang sebelum hakim ketua Kouy Sao menjatuhkan putusan tersebut.

"Saya harap pengadilan akan membatalkan dakwaan terhadap saya sehingga kita bisa mencapai rekonsiliasi nasional dan persatuan nasional," kata Kem Sokha sebelumnya.

Jaksa mengajukan klip video pendek sebagai bukti dugaan kolusi Kem Sokha dengan kekuatan asing.

Klip video itu memperlihatkan Kem Sokha yang berkata pada pendukung partai di Australia pada 2013 bahwa ia telah menerima saran dari Washington tentang membangun gerakan oposisi.

Kem Sokha dan tim pembelanya berulang kali berargumen bahwa bukti rekaman video seharusnya ditampilkan secara lengkap, bukan klip yang diedit.

Mengenai kasus tersebut, Dubes Amerika Serikat untuk Kamboja Patrick Murphy mengatakan bahwa ia "terganggu" dengan tuduhan yang dibuat terhadap Washington.

Jaksa dan pengacara yang mewakili pemerintah tidak menyebutkan nama negara asing yang diduga terlibat.

Menyusul penangkapannya, partai oposisi Kem Sokha dibubarkan paksa pada November 2017. Pada pemilihan majelis rendah bulan Juli 2018, Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa memenangkan semua 125 kursi, memungkinkan Hun Sen untuk memperpanjang kekuasaannya selama lima tahun lagi.

Sejumlah perusahaan terdeteksi terus pasok avtur untuk junta Myanmar

Sejumlah perusahaan terdeteksi masih terus mengirimkan bahan bakar pesawat atau avtur ke Myanmar di tengah kejahatan perang yang terus dilakukan oleh militer, kata Amnesty International dan Global Witness, Rabu (1/3).

Kedua lembaga tersebut mengidentifikasi bahwa sejumlah perusahaan telah terlibat dalam rantai pasok itu, kata Amnesty International dalam pernyataan tertulis di situs webnya.

“Kami telah melacak pengiriman baru bahan bakar penerbangan yang kemungkinan berakhir di tangan militer Myanmar, yang secara terus-menerus melakukan serangan udara yang melanggar hukum,” kata Monste Ferre, Peneliti dan Penasihat Bisnis dan HAM Amnesty International.

Serangan-serangan tersebut, lanjut Ferrer, telah mengakibatkan terbunuhnya warga sipil, termasuk anak-anak.

“Sejak kudeta militer pada 2021, junta militer secara brutal menekan para pengkritiknya dan menyerang warga sipil dari darat dan udara. Pasokan bahan bakar pesawat yang sampai ke militer memungkinkan kejahatan perang ini terjadi. Pengiriman ini harus dihentikan sekarang,” kata dia.

Dalam laporannya, Amnesty International bekerja sama dengan Global Witness dan Burma Campaign Inggris menyebut ada beberapa perusahaan Asia dan Eropa yang kemungkinan terlibat dalam transaksi bahan bakar avtur dengan militer Myanmar.

Kapal tanker minyak Prime V, yang berlayar dari Sikka di India pada 28 November 2022, diketahui menurunkan bahan bakar pesawat kelas Jet A-1 di pelabuhan Thilawa, Myanmar.

Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan itu adalah Reliance Industries Ltd dari India.

Sementara itu, Sea Trade Marine dari Yunani menjadi penerima manfaat Prime V, sedangkan perusahaan P&I Club dari Jepang terlibat dalam menyediakan asuransi perlindungan dan ganti rugi.

Amnesty International mengatakan telah menghubungi perusahaan-perusahaan tersebut.

Namun, hanya Japan P&I Club yang merespons dan mengatakan bahwa mereka mematuhi sanksi yang berlaku pada saat itu. Mereka juga mengatakan pertanggungan asuransinya dapat diakhiri jika sebuah kapal terlibat dalam aktivitas ilegal.

Tidak ada kesan bahwa Prime V melanggar hukum yang berlaku dalam pengiriman itu.

Kapal tanker lain, Big Sea 104, juga terdeteksi melakukan pengiriman bahan bakar ke Myanmar. Kapal tersebut berangkat dari Kilang Minyak Bangchak di Pelabuhan Bangkok, Thailand pada sekitar 8 Oktober 2022.

Adapun kilang tersebut dimiliki oleh perusahaan publik Thailand, Bangchak Corporation Plc.

Perusahaan Thailand lainnya, Prima Marine Plc., adalah penerima manfaat dari Big Sea 104, sedangkan P&I Club yang berbasis di Luxemburg menyediakan asuransinya.

Amnesty International mendesak negara-negara untuk bertindak, menangguhkan ekspor dan pengiriman bahan bakar penerbangan ke Myanmar.

Penyelidik senior di Global Witness Hanna Hindstrom, yang turut membantu penelitian, mengatakan bahwa pihaknya juga mendesak perusahaan-perusahaan untuk menyetop memasok bahan bakar yang dapat memfasilitasi militer Myanmar untuk terus melakukan kekejaman.

“Kami meminta lebih banyak negara untuk memberlakukan atau memperkuat kontrol untuk mencegah pasokan ini,” ujar Hindstrom.

Menlu RI Tegaskan Komitmen Penegakkan HAM

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia, ketika berbicara dalam Sidang ke-52 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa pada Selasa (27/2).

Menlu RI dalam pengarahan media secara daring melalui YouTube resmi Kemlu RI, Rabu mengatakan, “Tahun ini merupakan tahun peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam pernyataan nasional di dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan bahwa Deklarasi Universal HAM bertujuan untuk menjadikan dunia menjadi lebih adil, setara, dan inklusif,”.

Untuk itu, dia memaparkan tiga hal yang perlu dilakukan dalam upaya penegakan HAM.

Pertama, dengan memajukan aksi nyata untuk kemanusiaan, mengingat penghormatan terhadap HAM adalah syarat mutlak untuk terciptanya perdamaian dan stabilitas.

“Kita harus menghentikan perang dan konflik. Solusi damai untuk konflik harus dikedepankan, termasuk di Afghanistan, Palestina, Myanmar, dan Ukraina,” kata Retno.

Secara khusus, dia menyatakan bahwa dunia tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina, menyusul insiden di Huwara baru-baru ini yang menunjukkan bahwa situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina semakin memburuk.

"Saya juga sampaikan komitmen Indonesia untuk membantu penyelesaian masalah Myanmar dan mendukung pemenuhan hak perempuan di Afghanistan,” kata dia.

Kedua, meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran HAM sebagai aspek penting dalam perlindungan HAM.

Dalam hal ini, Menlu Retno menyampaikan di hadapan PBB bahwa Presiden Joko Widodo telah mengakui dan menyesali 12 insiden pelanggaran HAM masa lalu.

“Keberanian mengakui kesalahan ini penting untuk mencegah hal yang sama terjadi di masa depan—dan Indonesia memiliki keberanian untuk melakukan itu,” kata dia.

Ketiga, memperkuat arsitektur HAM melalui pentingnya Dewan HAM PBB beradaptasi dengan tantangan HAM terkini.

Untuk itu, imparsialitas, transparansi dan dialog harus menjadi ruh Dewan HAM.

“Dewan HAM tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat untuk rivalitas geopolitik,” ujar dia.

Retno juga menyampaikan bahwa Indonesia terus berupaya untuk memperkuat mekanisme HAM di kawasan, antara lain melalui pelembagaan Dialog HAM Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Terakhir, dalam pertemuan tersebut, dia mengungkapkan langkah Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026 dengan mengangkat tema “Inclusive Partnership for Humanity”, dan meminta dukungan semua negara atas pencalonan tersebut.

Menurut Retno, perang di Ukraina masih mewarnai perdebatan di pertemuan Dewan HAM.

Konflik tersebut dianggap sebagai penyebab terjadinya pelanggaran HAM berat selama tahun 2022.

Selain itu, isu-isu non tradisional seperti perubahan iklim, aksi terorisme, dan kemunduran perlindungan hak kelompok rentan, termasuk pemenuhan hak perempuan dan anak, serta pembatasan ruang sipil akibat konflik, juga menjadi pokok pembahasan.

Sebagaimana Indonesia, negara lainnya juga mengangkat perlunya dialog dan kerja sama untuk pemajuan HAM, serta penguatan Dewan HAM dan seluruh mekanismenya.

Secara khusus, Indonesia mengingatkan agar negara anggota PBB tidak melupakan pelanggaran HAM dan kekerasan yang terus terjadi di Palestina di tengah perhatian dunia yang tertuju pada situasi lain.

35 Ribu Orang Terpaksa Mengungsi akibat Banjir di Malaysia

Banjir yang melanda wilayah selatan Malaysia menewaskan sedikitnya tiga orang dan memaksa 35 ribu lainnya meninggalkan rumah mereka.

Banjir merupakan fenomena tahunan di Malaysia mengingat angin musiman timur laut yang memicu curah hujan lebat dan berlanjut dari bulan November hingga Maret.

Menurut laporan CNA, Negara Bagian Johor di selatan Malaysia paling menderita akibat bencana banjir dan hingga hari Jumat (3/3/2023) waktu setempat, tercatat 31.865 orang dipindahkan ke pusat penyelamatan banjir.

Selain itu, kota Segamat di negara bagian Johor mengalami kerugian paling besar dan sebanyak 11.941 orang dipindahkan ke pusat penyelamatan.

Sampai saat ini, jumlah korban banjir dilaporkan sebanyak tiga orang, di mana dua orang di antaranya adalah warga lanjut usia. Awal hari Rabu lalu seorang pria di negara bagian Johor meninggal dunia setelah mobilnya terbawa arus banjir.

Menurut keterangan Departemen Meteorologi Malaysia, curah hujan Jumat siang hingga Sabtu (4/3/2023) pagi diprediksikan terjadi di sejumlah titik Johor, dan terus berlanjut di sebagian wilayah hingga Ahad malam.

6.000 Tentara AS Ikut Latihan Perang di Thailand

Ribuan tentara Amerika Serikat (AS) bergabung dengan pasukan militer Thailand dan Korea Selatan (Korsel) dalam latihan perang yang digelar di pantai Thailand pada Jumat (3/3) waktu setempat. Latihan perang itu disebut sebagai salah satu latihan militer tahunan terbesar di kawasan Asia.

Seperti dilansir AFP, Jumat (3/3/2023), latihan perang bernama Cobra Gold yang digelar setiap tahun itu telah memasuki tahun ke-42. Latihan ini menyatukan ribuan tentara dari AS, Thailand dan beberapa negara lainnya untuk menjalani pelatihan militer selama beberapa hari.

Washington diketahui berupaya memperkuat aliansi militer di kawasan dalam menghadapi keagresifan China.

"Sementara kita semua berbicara bahasa yang berbeda, kita bersatu dengan ikatan yang sama dalam mengupayakan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, yang merupakan inti dari Cobra Gold," ucap kapten Marinir AS Jonathan Coronel kepada wartawan.

Tentara-tentara AS, Thailand dan Korsel meluncurkan operasi amfibi gabungan di dekat pangkalan Angkatan Laut di sebelah timur negara tersebut, di mana jet-jet tempur mengudara dan tank-tank bergerak di atas pasir.

"Thailand, AS dan Korea Selatan: kami memiliki kerja sama yang baik di kawasan ini," ujar Panglima Angkatan Laut Thailand Cherngchai Chomcherngpat.

"Sangat penting untuk berlatih bersama... Jika ada ketegangan di kawasan, kami saling mengenal," imbuhnya.