Malaysia Tekankan Reformasi Mendasar di PBB

Menteri Luar Negeri Malaysia mengatakan, tantangan saat ini di dunia membutuhkan perubahan mendasar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Salah satu lembaga terkuat PBB adalah Dewan Keamanan yang menjadi tanda posisis negara-negara kuat di organisasi ini sejak awal pembentukannya. Faktanya Dewan Keamanan, khususnya hak veto bagi anggota pendirinya menjadi pembeda antara anggota-anggota tersebut yang bergabung dengan PBB pada tahap selanjutnya.

Meski demikian, Dewan Keamanan sepanjang hidupnya, kecuali dalam beberapa kasus terbatas, tidak mampu menjadi lembaga berpengaruh, khususnya dalam menjalankan tugas utamanya dengan baik, yakni menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Selain itu, berakhirnya perang dingin menunjukkan bahwa Dewan Keamanan PBB untuk meriah efisiensi membutuhkan reformasi mendasar, di mana hal yang terpenting adalah hak veto yang hanya dimiliki lima negara dunia dan ini merupakan alasan utama ketidakpuasan negara anggota lain.

Menurut laporan Reuters, Menlu Malaysia Zambry Abdul Kadir hari Rabu (5/7/2023) dalam pidatonya di sidang Kantor Koordinator Gerakan Non-Blok (GNB) di Baku seraya menyatakan bahwa PBB harus melakukan reformasi mendasar, mengatakan, "Di saat dunia menghadapi tantangan serius, reformasi ini akan sangat bermanfaat."

Diplomat senior Malaysia ini juga mengingatkan kekhawatiran negaranya terkait aksi-aksi menjijikkan seperti pembakaran al-Quran di Swedia. (MF)