Dinamika Asia Tenggara, 9 September 2023

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti; Jokowi: Mari kita kukuhkan Indo-Pasifik sebagai teater perdamaian.

Perkembangan lainnya dari negara-negara Asia Tenggara;

• Laos teruskan keketuaan, janji bangun ASEAN yang tangguh
• PM Malaysia Serukan Dunia Tak Tinggal Diam soal Myanmar-Korut-Palestina
• Myanmar dilewati, Filipina pegang keketuaan ASEAN 2026
• Indonesia dan Singapura perkuat kerja sama riset dan ekonomi digital
• Raja Lantik PM Baru Thailand Sretta Thavisin dan 33 Menteri
• Junta Myanmar Marah ke ASEAN Gegara Bahas Kekerasan Militer
• Bertemu PM Kamboja, Jokowi Ingin Impor Beras 250 Ribu Ton

Jokowi: Mari kita kukuhkan Indo-Pasifik sebagai teater perdamaian

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan para mitra untuk menjadikan Indo-Pasifik sebagai teater perdamaian dan inklusivitas.

“Ini adalah fondasi kunci yang akan mengantarkan ASEAN ke masa depan lebih baik; untuk rakyat dan untuk dunia. Inilah esensi yang dibangun keketuaan Indonesia; menjadikan ASEAN penting sebagai pusat pertumbuhan,” ujar Jokowi saat menutup KTT ASEAN 2023 di Jakarta, Kamis.

Indonesia menutup KTT ASEAN di Jakarta, Kamis, dan resmi menyerahkan tongkat keketuaan ASEAN kepada Laos, yang akan mulai memimpin blok regional Asia tenggara pada tahun 2024. Jokowi mengatakan bahwa KTT ASEAN 2023 telah menghasilkan 90 dokumen dan sejumlah kesepakatan konkret dengan negara mitra.

Meski demikian, Jokowi menyebut bahwa tugas ASEAN belum selesai dan tidak mungkin tuntas dalam satu keketuaan saja.

ASEAN, lanjut dia, akan terus menghadapi dinamika dan kompleksitas tantangan global.

“Untuk itu, kita harus bahu membahu menavigasi tantangan menjadi peluang, menavigasi rivalitas menjadi kolaborasi, menavigasi eksklusivitas menjadi inklusivitas, dan menavigasi perbedaan menjadi persatuan,” ucapnya.

KTT ASEAN 2023 digelar di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat (AS) dan China untuk berebut pengaruh di Indo-Pasifik, yang dikhawatirkan mengancam kestabilan dan perdamaian Asia Tenggara.

KTT ASEAN 2023 tidak hanya dihadiri oleh negara-negara anggota, tetapi juga negara mitra dari luar kawasan.

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris, Perdana Menteri China Li Qiang, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov bergabung dalam forum tiga itu bersama dengan para pemimpin negara-negara mitra lainnya, termasuk Jepang, Korea Selatan, India dan Australia.

KTT ASEAN 2023 juga menghasilkan sejumlah dokumen, baik berupa deklarasi maupun pernyataan bersama para pemimpin, tentang beberapa isu regional dan global, di antaranya soal peningkatan ekonomi dan pembangunan di kawasan, ketahanan pangan, dan masalah Laut China Selatan.

Beberapa dokumen yang disepakati pada KTT ke-43 ASEAN, antara lain ASEAN Concord ke-4 sebagai fondasi penyusunan Visi ASEAN 2045; deklarasi tentang perlindungan dan pendidikan anak usia dini di Asia Tenggara; deklarasi tentang ketahanan berkelanjutan, penguatan ketahanan pangan dan nutrisi dalam respons terhadap krisis; dan deklarasi tentang ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.

Laos teruskan keketuaan, janji bangun ASEAN yang tangguh

Laos menerima "tongkat estafet" keketuaan ASEAN dari Indonesia tahun ini dan akan menjadi ketua ASEAN pada 2024, dengan janji untuk membangun ASEAN yang semakin terhubung dan tangguh.

"Laos mendapat kehormatan untuk menjadi ketua ASEAN pada 2024. Kami akan berupaya untuk mencapai ASEAN yang lebih terhubung dan tangguh," kata Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone pada upacara penutupan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Kamis.

Perdana Menteri Siphandone menerima palu simbol keketuaan ASEAN dari Presiden RI Joko Widodo. Keketuaan Laos di ASEAN akan mengangkat tema "Enhancing Connectivity and Resilience".

Pada kesempatan itu, PM Laos juga menyampaikan ucapan selamat yang sebesar-besarnya kepada Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia atas keberhasilan penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN sepanjang 2023.

"Kami sangat memuji pencapaian yang diraih ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia yang mengusung tema 'ASEAN Penting: Pusat Pertumbuhan'," ujar Siphandone.

Dia pun mengatakan bahwa Laos akan melanjutkan kesuksesan keketuaan Indonesia pada masa keketuan negaranya pada 2024 dengan melakukan sejumlah upaya kolektif.

"Kami akan melanjutkan upaya kolektif antara lain sebagai berikut: fokus lebih jauh pada komunitas ASEAN, dan mewujudkan peluang dalam menghadapi tantangan dan perubahan geopolitik dan geo-ekonomi," kata PM Laos memaparkan.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pada masa keketuaan Laos, pihaknya akan memperluas hubungan eksternal ASEAN serta memperkuat sentralitas dan kesatuan ASEAN, juga mengembangkan arsitektur regional untuk stabilitas, perdamaian dan pembangunan di kawasan ASEAN.

"Kami juga akan meningkatkan konektivitas, mempersempit kesenjangan pembangunan (antar negara ASEAN), mendorong pencapaian karbon netral, dan mendorong transformasi digital di kawasan," ucapnya.

PM Siphandone juga menyampaikan bahwa Laos siap bekerja sama dengan anggota ASEAN lainnya dan para mitra ASEAN untuk keberhasilan keketuaan Laos.

"Kami menantikan untuk menyambut Anda semua dengan hangat di Laos,' ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemimpin negara ASEAN dan pemimpin negara mitra ASEAN yang menghadiri KTT ke-43 ASEAN.

Jokowi mengatakan bahwa selama pertemuan berlangsung dia merasakan ada optimisme dari semua yang hadir. Hal itu, kata dia, menguatkan harapan dan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan dalam mewujudkan kawasan ASEAN yang damai, adil dan sejahtera.

"Saatnya tongkat keketuaan diserahkan ke Laos. Mari kita terus perkuat kolaborasi dan kerja sama untuk ASEAN yang makmur dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik untuk semua," ucap Presiden Jokowi.

PM Malaysia Serukan Dunia Tak Tinggal Diam soal Myanmar-Korut-Palestina

Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan agar komunitas internasional tidak tinggal diam atas situasi terkini di Myanmar, Korea Utara (Korut), Palestina dan konflik yang tengah berlangsung antara Rusia-Ukraina.

Seperti dilansir The Star, Kamis (7/9/2023), seruan itu disampaikan Anwar saat berbicara dalam forum KTT Asia Timur ke-11 yang digelar secara bersamaan dengan KTT ASEAN ke-43 dan beberapa KTT lainnya di Jakarta, pekan ini.

Anwar menyatakan Malaysia prihatin atas situasi di Korut, yang secara gencar melakukan peluncuran rudal balistik dan program nuklirnya jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dia juga menegaskan bahwa ASEAN tidak bisa mengabaikan kekhawatiran atas situasi di Myanmar.

"Dan saya pikir kita dalam forum ini tidak bisa memilih untuk mengabaikan kekhawatiran negara-negara tetangga di kawasan ini. Kita harus menangani lebih dari 200.00 pengungsi (dari Myanmar)," ujarnya.

"Kita juga menolak kemunduran di Ukraina dan menyerukan dialog yang bermakna untuk mencapai resolusi damai," cetus Anwar.

"Namun saya ingin menekankan di sini, kekhawatiran yang dirasakan banyak dari kita, yang tidak diungkapkan secara terbuka, soal perlakuan yang tidak proporsional sehubungan dengan konflik baru-baru ini di Ukraina, dan konflik selama 75 tahun di wilayah Palestina yang diduduki," tegasnya.

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris, PM China Li Qiang dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov, serta PM India Narendra Modi menghadiri KTT Asia Timur tersebut, yang menawarkan kesempatan untuk diplomasi langsung dan tingkat tinggi antara negara-negara yang bersaing.

Komunitas internasional, tegas Anwar, tidak bisa mengabaikan serangan Israel secara terus-menerus terhadap hak-hak dasar, kehidupan dan martabat warga Palestina dari semua agama di tanah mereka sendiri.

Tidak hanya itu, Anwar juga menyoroti kebangkitan global untuk fasisme dan Islamofobia.

"Kami menegaskan kembali posisi kami bahwa pencemaran nama baik terhadap agama apa pun adalah pelanggaran hak asasi manusia, dan penghinaan terhadap hak beragama dan berkeyakinan," sebutnya.

"Dan saya pikir forum ini, yang dihadiri oleh semua pemimpin terkemuka, harus berupaya untuk mencoba dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat ini," cetus Anwar.

Myanmar dilewati, Filipina pegang keketuaan ASEAN 2026

Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencapai konsensus untuk tidak mengizinkan Myanmar memegang keketuaan blok tersebut pada 2026 sesuai jadwal semula sehingga posisinya akan digantikan oleh Filipina.

Konsensus tersebut dicapai dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta, Selasa.

Ketua ASEAN ditentukan sesuai abjad negara anggota dalam bahasa Inggris. Jika merunut jadwal maka Myanmar seharusnya memegang keketuaan ASEAN pada 2026, sedangkan Filipina (dalam bahasa Inggris ditulis Philippines) mendapat giliran pada 2027.

“Disepakati keketuaan ASEAN 2026 akan dipegang oleh Filipina dan ASEAN berkomitmen untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan (ke Myanmar),” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

ASEAN telah melarang para pemimpin junta Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi organisasi tersebut karena tak kunjung melaksanakan Konsensus Lima Poin, yang merupakan kesepakatan damai antara ASEAN dan pemimpin junta setelah militer menggulingkan pemerintahan terpilih melalui kudeta pada Februari 2021.

Staf Khusus Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Kawasan, I Gede Ngurah Swajaya, mengatakan bahwa meski Filipina dipastikan menjadi ketua ASEAN pada 2026, keketuaan selanjutnya tetap akan ditentukan sesuai abjad.

Ngurah menambahkan bahwa penetapan Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 ini perlu segera diputuskan sehingga Manila dapat melakukan persiapan secara matang.

Adapun rencana perdamaian Konsensus Lima Poin, yang disepakati ASEAN pada April 2021, akan tetap menjadi acuan ASEAN untuk melakukan pendekatan dalam menyelesaikan konflik di Myanmar.

Konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, serta menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

Indonesia dan Singapura perkuat kerja sama riset dan ekonomi digital

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa banyak kisah sukses dalam pengelolaan negara di Singapura yang layak dan bisa diadopsi di Indonesia, seperti yang disampaikan pada konferensi regional pertama sekaligus reuni Nanyang Technological University (NTU) Singapura di Jakarta yang dihadiri lebih dari 200 alumni.

“Indonesia dapat mencontoh bagaimana penggunaan teknologi berdasarkan riset yang berasal dari perguruan tinggi untuk banyak hal dalam proses administrasi dan pelayanan terhadap warganya”, kata Tito dalam keterangan tertulis dari KBRI Singapura di Jakarta, Selasa.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Singapura Suryopratomo, juga menyampaikan hal senada dalam diskusi panel pada konferensi regional tersebut.

“Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 2.000 startup, 2 decacorn, dan lebih dari 7 unicorn. Startup dengan pertumbuhan tertinggi berada di sektor layanan on-demand, teknologi finansial, dan e-commerce”, kata Suryopratomo.

Suryo yang akrab disapa Tommy itu menambahkan bahwa ekonomi digital Indonesia yang semakin pesat tumbuh sebesar 52 persen pada 2021 dengan total 53 miliar dolar AS (sekitar Rp807 triliun) dan diproyeksikan mencapai lebih dari 124 miliar dolar AS (sekitar Rp1,8 kuadriliun) pada akhir 2025.

Kondisi ini, lanjut Suryo, sangat tepat jika Indonesia melakukan kerja sama intensif dengan Singapura, sebagai salah satu pusat keuangan dan teknologi terbesar di dunia.

Dunia perguruan tinggi di Indonesia juga menempatkan NTU, universitas ternama yang menduduki posisi 5 se-Asia dan 26 sedunia, sebagai partner potensial.

Sementara itu Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Singapura, Igak Satrya Wibawa menyatakan bahwa NTU sebagai salah satu kampus dengan dana riset melimpah dan jaringan periset yang mumpuni dapat membantu dan bekerja sama dalam riset teknologi dan ekonomi digital.

"Hubungan antara Indonesia dan Singapura dalam sektor pendidikan tinggi ditandai oleh kerja sama yang kuat dan saling menguntungkan,“ kata Igak.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memfasilitasi potensi kerja sama tersebut melalui berbagai inisiatif, program pertukaran, dan usaha penelitian bersama.

Pada 2022 telah disepakati konsorsium penelitian antara NTU dengan ITB, UI, UGM dan ITS dengan nama INSPIRASI (Indonesia–NTU Singapore Institute of Research for Sustainability and Innovation) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan pada tiga pilar utama renewable energy, circular economy dan smart cities.

Lembaga riset bersama tersebut mendapat dukungan pendanaan dari NTU dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) selama lima tahun.

Igak menambahkan selain konsorsium riset, NTU juga tergabung dalam konsorsium enam universitas di Singapura dan lima universitas di Indonesia dalam kerja sama tri dharma pendidikan tinggi dengan nama RISING University Network.

Menurutnya, kerja sama tersebut tidak hanya mempromosikan pemahaman budaya dan keunggulan akademik, namun juga memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan keahlian serta berkontribusi pada kemajuan berbagai bidang studi.

Kick off konsorsium tersebut disepakati pada 2024 dengan beberapa program pertukaran mahasiswa dan staf pengajar antara kampus anggota konsorsium.

“Tahun 2023 ini tercatat 25 mahasiswa program IISMA menempuh studi selama satu semester di NTU, serta lima mahasiswa di SMU,” kata Igak.

Konferensi regional NTU juga dihadiri Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwook Fook Seng, para pimpinan NTU dan sejumlah kampus terkemuka Indonesia termasuk pimpinan BUMN dan industri di Indonesia.

Raja Lantik PM Baru Thailand Sretta Thavisin dan 33 Menteri

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn melantik perdana menteri baru, Srettha Thavisin, dan jaran menteri kabinetnya yang terdiri dari koalisi 11 partai pada Selasa (5/9).

Srettha, pemimpin Partai Pheu Thai, dan 33 menteri kabinetnya berjanji setiap kepada monarki dalam upacara pelantikan di Istana Dusit, Bangkok.

"Pemerintahan ini adalah pemerintahan rakyat. Kita semua di sini sebagai wakil rakyat," kata Srettha dalam pidato yang disiarkan televisi nasional Thailand setelah pelantikan berlangsung.

"Ada banyak masalah sehingga kami akan bekerja tanpa kenal lelah setiap hari. Kami akan memenuhi tuntutan masyarakat."

Srettha dijadwalkan akan menyampaikan pernyataan kebijakannya kepada parlemen pada Senin pekan depan.

Srettha terpilih menjadi PM Thailand melalui pemungutan suara di parlemen pada 22 Agustus lalu.

Srettha berhasil meraup 375 suara gabungan dari anggota parlemen majelis rendah dan senator, pencapaian yang tidak bisa diraih calon PM sebelumnya dua kali, Pita Limjaroenrat.

Padahal, partai Pita merupakan pemenang pemilu pada Mei lalu.

Sebelum terjun ke dunia politik, Srettha merupakan pengusaha properti Thailand yang memulai karier sebagai asisten manajer di Procter & Gamble.

Ia lalu bergabung ke bisnis properti milik keluarganya, Sansiri. Perusahaan itu didirikan pada 1984 dan bergerak di bidang real estate.

Saat ini, perusahaan tersebut memiliki nilai sekitar $880 juta di pasar saham Thailand, demikian laporan Al Jazeera.

Srettha sempat menjabat sebagai presiden dan kepala eksekutif Sansiri. Namun, pada November 2022, ia bergabung dengan Partai Pheu Thai.

April lalu, menjelang pemilihan umum, Srettha kemudian mengundurkan diri dari posisi presiden dan kepala eksekutif Sansiri.

Srettha memutuskan terjun ke kancah politik karena merasa putus asa dengan situasi di Thailand.

"Saya merasa sedih dengan apa yang saya lihat," kata Srettha kepada Voice of America pada April lalu.

Ia kemudian berujar, "Karena perbedaan sosial, dalam hal pendidikan, dalam hal mendapat perawatan kesehatan, dalam hal dasar seperti menyiapkan makanan, masih belum seperti yang seharusnya untuk negara yang memiliki potensi besar seperti Thailand."

Dalam kampanyenya, Srettha berjanji akan menstimulasi ekonomi, keadilan sosial, dan pemerintahan yang bagus.

Dikutip Reuters, ia juga berjanji akan memprioritaskan masalah berkaitan dengan hak asasi manusia dalam 100 hari pertama di pemerintahannya.

Selain sebagai PM, Srettha juga menjabat sebagai Menteri Keuangan Thailand. Dia akan mengadakan rapat kabinet pada Rabu pekan ini.

Srettha juga akan mulai blusukan ke provinsi timur laut Khon Kaen, Udon Thani, dan Nongkhai untuk bertemu masyarakat dan mencari tahu lebih banyak tentang masalah rakyat.

Junta Myanmar Marah ke ASEAN Gegara Bahas Kekerasan Militer

Junta militer mengecam pernyataan bersama ASEAN, yang mengutuk kekerasan militer di Myanmar. Junta menyebut kecaman itu sebagai sikap sepihak.

Dilansir AFP, Myanmar menegaskan pernyataan ASEAN sebagai sikap yang "tidak obyektif" dan "sepihak". Pernyataan junta diterbitkan di surat kabar Global New Light of Myanmar, yang didukung negara.

Dalam pernyataan itu, Myanmar menyerukan ASEAN untuk mematuhi ketentuan dan prinsip-prinsip dasar Piagam ASEAN secara ketat, khususnya non-intervensi urusan dalam negeri negara-negara anggota.

Sebelumnya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta, para pemimpin negara anggota sepakat bahwa Filipina yang akan menggantikan Myanmar sebagai ketua ASEAN tahun 2026.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebut usai melakukan diskusi secara sangat terbuka mengenai masalah Myanmar, para pemimpin melakukan review tentang implementasi dari lima poin konsensus (5PC) di Myanmar.

"Kesimpulannya tidak ada kemajuan yang signifikan dalam implementasi 5PC," ujar Retno kepada awak media di Jakarta pada Selasa (5/9).

Retno mengatakan dari diskusi tersebut, para pemimpin memutuskan agar 5PC tetap menjadi rujukan utama, mendesak penghentian kekerasan di Myanmar, serta keketuaan ASEAN 2026 akan dipegang oleh Filipina.

"Keketuaan ASEAN 2026 akan dipegang oleh Filipina dan ASEAN berkomitmen untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan," ungkap Retno.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr juga telah menyatakan bahwa negaranya siap menjadi ketua ASEAN 2026.

Dia mengaku siap memperkuat fondasi guna membangun dan menavigasi ASEAN.

"Dengan senang hati saya mengumumkan bahwa Filipina siap untuk memimpin dan memimpin ASEAN pada tahun 2026. Kami akan memperkuat fondasi pembangunan komunitas kami dan menavigasi ASEAN saat memulai babak baru," kata Marcos, seperti dikutip laman resmi pemerintah Filipina.

Kepada AFP, juru bicara junta Myanmar Zaw Min Tun mengonfirmasi bawha Myanmar tidak akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2026.

Negeri Seribu Pagoda itu juga sebelumnya menarik diri dari kepemimpinan ASEAN pada tahun 2006 karena potensi boikot oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara internasional lainnya.

Bertemu PM Kamboja, Jokowi Ingin Impor Beras 250 Ribu Ton

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keinginan Indonesia untuk mengimpor beras dari Kamboja sekitar 250 ribu ton per tahun. Hal ini disampaikan Jokowi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/9/2023).

“Hari ini saya ingin menyampaikan tiga hal, yang pertama terkait kerja sama ketahanan pangan. Saya mengapresiasi sambutan Kamboja terkait keinginan Indonesia untuk mengimpor beras dari Kamboja sekitar 250 ribu ton beras per tahun,” kata Jokowi.

Sementara Indonesia, kata Jokowi, juga siap mendukung infrastruktur ketahanan pangan Kamboja melalui pasokan pupuk dan pelatihan bidang pertahanan.

“Indonesia juga siap untuk mendukung infrastruktur ketahanan pangan Kamboja melalui pasokan pupuk dan pelatihan bidang pertahanan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan rencana tambahan impor beras sebanyak satu juta ton dari India demi mengamankan pasokan dalam negeri, batal. Pembatalan impor itu juga seiring dengan keputusan India yang melarang ekspor berasnya demi mengamankan kebutuhan dalam negeri.

“India lagi melarang ekspor berasnya. (Stok) kita aman, insya Allah,” kata Zulkifli saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Senin (4/9/2023).

Seperti diketahui, tahun ini pemerintah mengimpor beras sebanyak dua juta ton lewat penugasan kepada Perum Bulog. Namun, beras-beras itu hanya didatangkan dari Thailand dan Vietnam. Kedua negara itu diketahui juga tengah melakukan langkah proteksi terhadap pasokan pangan dalam negerinya.

Zulkifli mengungkapkan, sebetulnya India memiliki pasokan beras sebanyak tujuh juta ton sedangkan kebutuhan dalam negerinya hingga akhir tahun ini hanya sekitar tiga juta ton sehingga terdapat surplus empat juta ton. Namun, India lebih memilih menutup keran ekspor demi mengantisipasi dampak buruk dari cuaca kemarau ekstrem El Nino yang bisa berdampak pada penurunan produksi.

“India juga akan pemilu dan inflasinya cukup tinggi, jadi oleh pemerintah India yang terkait pangan akan dilarang ekspor agar harga turun dan inflasi terkendali karena musuh pemerintah kalau mau pemilu itu inflasi,” kata Zulkifli.

Meski gagal mendapatkan pasokan tambahan, Zulhas yakin dengan stok cadangan beras di Bulog sebanyak 1,6 juta ton. Ia optimistis Bulog bisa menjadi stabilitas beras pasokan dan harga meski harus diakui harga terus dalam tren meningkat.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Isy Karim menjelaskan, sesuai standar Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) Indonesia setidaknya perlu memiliki cadangan beras sekitar 1,5 juta ton. Dengan kata lain, rekomendasi itu sudah dijalankan saat ini. Isy mengatakan, stok di Bulog sebanyak 1,6 juta ton harus dapat dikelola secara tepat agar bisa menjadi penyangga beras nasional di tengah situasi seperti saat ini.