Amerika Tinjauan Dari Dalam 16 Februari 2019

Dinamika Amerika Serikat pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting antara lain: DPR AS Minta Trump Akhiri Dukungan Perang Saudi di Yaman, AS Gelar Konferensi Anti Iran di Warsawa, dan Trump Tingkatkan Tekanan terhadap Venezuela.

DPR AS Minta Trump Akhiri Dukungan Perang Saudi di Yaman

DPR AS pada hari Rabu (13/2/2019) meloloskan resolusi untuk mengakhiri dukungan Gedung Putih terhadap agresi Arab Saudi di Yaman. DPR memerintahkan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri dukungan militer AS kepada perang koalisi pimpinan Saudi di Yaman, dan menarik pasukan AS yang terlibat dalam perang itu dalam waktu kurang dari sebulan. Resolusi itu disahkan dengan 248 suara setuju dan 177 menolak.

Resolusi tersebut meminta Trump untuk menarik pasukan AS yang mempengaruhi perang dengan Yaman, dengan pengecualian pasukan yang diklaim untuk memerangi Al Qaeda di Semenanjung Arab, dalam waktu kurang dari 30 hari setelah resolusi diberlakukan.

DPR AS mensahkan resolusi itu setelah mendapat tekanan dari opini publik. Berdasarkan resolusi tersebut, pemerintah AS harus menghentikan penjualan senjata kepada Arab Saudi; sebuah masalah yang menjadi garis merah Trump.

Setelah kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, wartawan Saudi yang vokal mengkritik rezim Al Saud, pemerintah AS mendapat tekanan publik dunia agar menghentikan penjualan senjata kepada Saudi, namun Trump menolak menghentikannya.

Resolusi ini sebenarnya tidak ditujukan untuk membela rakyat Yaman, tetapi sebagai respon atas banyaknya kritik dari para politisi dan lembaga-lembaga Amerika terkait pembunuhan Khashoggi oleh rezim Al Saud. Anggota DPR AS, Steny Hoyer mengatakan, Trump telah mengabaikan undang-undang dan tidak menanggapi permintaan dewan, yang menuntutnya mengeluarkan sikap terkait skandal pembunuhan Khashoggi.

Keputusan DPR mencerminkan adanya perseteruan antara Trump dan kubu Demokrat, dan resolusi ini bertujuan menekan Gedung Putih. Trump mengancam akan memveto resolusi tersebut jika diloloskan oleh Senat. Namun, jika para politisi Amerika benar-benar ingin melaksanakan resolusi tersebut, mereka (DPR dan Senat) bisa menggagalkan veto presiden dengan mengumpulkan dua pertiga suara.

AS Gelar Konferensi Anti Iran di Warsawa

Amerika Serikat dan sekutunya menggelar konferensi anti-Iran di Warsawa, ibukota Polandia pada 13-14 Februari lalu. Dalam pertemuan itu, Wakil Presiden AS Mike Pence mendesak sekutu di Eropa untuk menarik diri dari perjanjian nuklir Iran dan menuduh mereka berusaha melanggar sanksi Washington terhadap Tehran.

Pence mengatakan skema yang dibuat oleh Uni Eropa untuk memfasilitasi perdagangan dengan Iran adalah upaya untuk melemahkan sanksi AS yang menargetkan Republik Islam. "Menyedihkan, beberapa mitra utama kita di Eropa belum begitu kooperatif. Bahkan, mereka telah memimpin upaya untuk menciptakan mekanisme untuk merusak sanksi kita," ujarnya.

Menurut Pence, itu adalah langkah keliru yang hanya akan memperkuat Iran, melemahkan Uni Eropa, dan menciptakan jarak lebih jauh antara Eropa dan Amerika Serikat. "Sudah tiba waktunya bagi mitra Eropa kami untuk menarik diri dari perjanjian nuklir Iran dan bergabung dengan kami saat kami menerapkan tekanan ekonomi dan diplomatik," pungkasnya.

Konferensi di ibukota Polandia tersebut dihadiri oleh lebih dari 60 negara, tetapi kekuatan-kekuatan Eropa seperti Jerman, Perancis dan Inggris menolak mengirim diplomat tinggi mereka. Uni Eropa berulang kali menyatakan dukungan untuk perjanjian nuklir Iran sejak Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari JCPOA.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menggambarkan konferensi anti-Iran itu sebagai "mati sebelum berkembang." "AS telah memutuskan untuk memulai pertemuan tersebut meskipun banyak dari agendanya masih kabur, karena perpecahan yang mendalam antara sekutu atas permusuhan ekstrim pemerintahan Trump terhadap Iran," ujarnya.

Karena keengganan Eropa untuk menghadiri konferensi yang hanya berfokus pada Iran, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan pejabat Amerika lainnya akhirnya memasukkan isu-isu Timur Tengah lainnya, termasuk konflik di Suriah dan Yaman dalam agenda konferensi.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengklaim bahwa ini adalah pertemuan puncak bersejarah di mana para pemimpin Israel dan Arab bertemu di ruang pertemuan dan membahas bahaya bersama Iran. "Tidak ada perbedaan pandangan dari semua negara tentang "ancaman Iran". Amerika sedang mencari sanksi lebih banyak dan akan memberikan lebih banyak tekanan pada pemerintah Iran," kata Pompeo.

Niels Annen, Deputi Menteri Luar Negeri Jerman mengatakan, "Jawaban kami sangat sederhana. Eropa bergerak dengan cara yang bersatu dan bijaksana. Kami mengandalkan tekanan dan dialog. Eropa akan tetap komitmen dengan JCPOA."

Trump Tingkatkan Tekanan terhadap Venezuela

Presiden Amerika Donald Trump dalam wawancara dengan televisi CBS baru-baru ini, mengatakan aksi militer terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro tetap "sebuah pilihan."

Trump mengambil pendekatan keras terhadap pemerintahan Maduro di Venezuela, setelah mengakui pemimpin oposisi, Juan Guaido sebagai presiden interim negara itu. Trump belum mengesampingkan intervensi militer di Venezuela dan menolak menjawab apakah ia mempertimbangkan untuk mengirim pasukan ke negara itu atau tidak.

Pada hari Jumat (15/2/2019), AS mengumumkan sanksi baru terhadap lima pejabat tinggi Venezuela, yang dekat dengan Presiden Maduro. Sanksi baru ini akan memblokir aset milik lima pejabat Venezuela dan kepala perusahaan minyak negara.

Sanksi itu menargetkan Direktur Dinas Intelijen Venezuela, Manuel Ricardo Cristopher Figuera, komisaris pertamanya Hildemaro Jose Rodriguez Mucura, komandan Direktorat Jenderal Kontra-Intelijen Militer Venezuela, Ivan Rafael Hernandez Dala, kepala unit polisi yang dikenal sebagai FAES, Rafael Enrique Bastardo Mendoza, dan presiden perusahaan minyak nasional Venezuela, Manuel Salvador Quevedo Fernandez.

"Departemen Keuangan AS terus menargetkan para pejabat yang telah membantu Maduro dalam menekan rakyat Venezuela," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan pada Jumat kemarin.

Sementara itu, Presiden Maduro menyebut langkah AS untuk mengirim bantuan ke Venezuela sebagai teater politik, dan mencatat bahwa Washington hanya ingin merusak stabilitas Venezuela lebih dalam lagi. "Pertunjukan teater yang ingin dilakukan pada 23 Februari, tidak akan terjadi," tegasnya.

Sebelum ini Guaido mengatakan bahwa bantuan AS akan tiba di Venezuela pada 23 Februari.

Presiden Maduro dalam wawancara dengan televisi Al Mayadeen, Lebanon (12/2/2019) menuturkan, kubu oposisi pimpinan Juan Guaido dan para pendukungnya adalah boneka pelayan pemerintahan ekstremis Donald Trump yang ingin menjajah Venezuela. Dia menyatakan kepercayaannya kepada Angkatan Bersenjata Venezuela dan kepatuhan mereka atas perubahan yang dimulai sejak masa pemerintahan Hugo Chavez.

Presiden Venezuela menyampaikan terimakasih kepada bangsa Arab dan Muslim di belahan dunia lain yang menggelar unjuk rasa menunjukkan solidaritas kepada pemerintahan konstitusional Caracas. Ia juga menyatakan apresiasinya atas cita-cita perjuangan Palestina dan para tahanan di penjara rezim Zionis Israel. (RM)