AS Tinjauan dari Dalam 4 Juli 2020

Dinamika di Amerika selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu seperti Presiden Donald Trump diisukan akan mundur dari pilpres AS 2020, Pelosi meminta AS menjatuhkan sanksi terhadap sektor pertahanan dan intelijen Rusia.

Selain itu masih ada isu lainnya di Amerika seperti para pendukung Trump mengalihkan dukungannya ke Biden, dan AS mendorong Eropa untuk memasukkan sayap politik Hizbullah dalam daftar organisasi teroris.

Ada Desas-desus Trump akan Mundur dari Pilpres 2020

Salah satu anggota Partai Republik AS mengkonfirmasi potensi pengunduran diri Presiden Donald Trump di pemilu presiden 2020 mendatang. Menurut laporan Fox News, salah satu anggota Partai Republik yang menolak disebutkan identitasnya mengatakan, jika respon negatif terhadap Trump dalam jajak pendapat terus berlanjut, ada potensi ia akan mundur dari pencalonan di pilpres mendatang.

"Ada suara bahwa jika Trump sampai pada kesimpulan dirinya akan kalah dari rival demokratnya di pilpres, maka ia akan mundur dari pencalonan," papar anggota Partai Republik ini. Namun, Tim Murtaugh, jubir tim sukses Trump menyatakan bahwa ini hoax paling besar.

Trump sebelumnya saat diwawancarai Fox News mengakui potensi kekalahan dirinya dalam pemilu mendatang. Laman Politico dalam laporannya menyebutkan, Trump seiring dengan meningkatnya jajak pendapat yang berakhir dengan hasil buruk bagi dirinya serta peringatan sejumlah sekutunya yang paling loyal bahwa ia akan menjadi presiden satu periode, sampai pada kesimpulan bahwa ia akan menjadi pecundang di piplres November 2020.

Berdasarkan jajak pendapat terbaru, kritikan luas atas respon pemerintah Trump terhadap wabah Corona dan instabilitas luas anti-rasisme menjadi penyebab utama meningkatnya ketidakpuasan warga Amerika.

Hasil survei lembaga poling Pew Research Center menunjukkan, 87 persen warga Amerika menilai Trump presiden lemah dan mereka tidak puas dengan kinerja presiden ini. Jika pilpres Amerika digelar hari ini, Joe Biden akan mengalahkan Trump dengan dukungan 57 persen suara, sementara Trump meraih 44 persen.

Pelosi: AS harus Menjatuhkan Sanksi terhadap Intelijen Rusia

Ketua DPR AS, Nancy Pelosi menyerukan sanksi terhadap sektor intelijen dan pertahanan Rusia setelah adanya laporan bahwa Moskow membawa anggota Taliban untuk membunuh tentara AS di Afghanistan.

Dalam sebuah pernyataan hari Kamis (2/7/2020), Pelosi mencela Presiden Donald Trump atas kegagalannya dalam membaca briefing tertulis tentang masalah ini, dan mengkritik presiden karena terus berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin meskipun intelijen AS mengatakan Moskow diduga bekerja untuk membunuh tentara Amerika dan sekutu.

"Kami memiliki rancangan undang-undang bipartisan yang kuat yang akan dikirim kepada presiden, tetapi Gedung Putih mengatakan mereka ingin kami menerapkan sanksi terhadap Rusia yang berkaitan dengan sektor intelijen dan pertahanan, sektor yang dituduh mungkin mengancam pria dan wanita berseragam kita (prajurit Amerika)," kata Pelosi kepada wartawan.

Trump mengatakan pada Rabu lalu bahwa dia tidak diberitahu tentang laporan upaya Rusia itu karena banyak pejabat intelijen AS meragukan kebenarannya. Sikap ini bertentangan dengan empat sumber AS dan Eropa.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia menolak tuduhan itu dengan mengatakan bahwa klaim tersebut telah menyebabkan ancaman terhadap para diplomat. Kedutaan Besar Rusia di Washington juga menyebut surat kabar The New York Times telah menurunkan laporan palsu. Taliban juga membantah telah berurusan dengan intelijen Rusia.

Pendukung Trump Alihkan Dukungan ke Biden

Ratusan pejabat AS yang pernah bekerja bersama mantan Presiden Republik George W. Bush, beralih ke calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, bukannya Presiden Donald Trump.

Komite aksi politik yang disebut "43 Alumni untuk Biden" membuat pengumuman itu dalam sebuah pernyataan pada Rabu (1/7/2020), seperti dikutip laman Press TV.

"Kami tahu apa yang normal dan apa yang tidak normal, dan apa yang kami lihat sangat tidak normal. Presiden adalah bahaya,” kata Jennifer Millikin, salah satu anggota 43 Alumni untuk Biden.

"November ini, kami memilih negara daripada pesta," kata Kristopher Purcel, salah satu anggota Alumni. "Kami percaya bahwa pemerintahan Biden akan mematuhi aturan hukum ... dan mengembalikan martabat dan integritas ke Gedung Putih."

Anggota lain, Karen Kirksey menyarankan agar inisiatif ini berhasil mendapatkan dukungan. "Kami benar-benar mendapat dukungan luar biasa untuk upaya kami," ujarnya.

Presiden Donald Trump sering disebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional AS oleh para pengkritiknya.

AS Dorong Eropa untuk Masukkan Sayap Politik Hizbullah dalam Daftar Teroris

Amerika Serikat telah lama menetapkan Hizbullah Lebanon sebagai organisasi teroris, dalam sebuah langkah untuk melawan poros perlawanan dan memenuhi keinginan rezim Zionis.

Washington sekarang meminta sekutunya di Eropa untuk mengambil langkah yang sama, tetapi permintaan ini ditentang oleh Uni Eropa. Sekelompok anggota DPR dan Senat AS dalam sebuah surat, meminta blok Eropa untuk mengumumkan dua sayap Hizbullah (politik dan militer) sebagai organisasi teroris dan melarang kegiatan mereka di benua Eropa.

Uni Eropa sendiri telah menetapkan sayap militer Hizbullah Lebanon sebagai organisasi teroris pada tahun 2013. Namun menyangkut sayap politiknya, blok Eropa menyatakan sayap politik Hizbullah adalah bagian tak terpisahkan dari lanskap politik Lebanon.

Surat yang dibuat oleh sekelompok anggota DPR dan Senat AS mendapat dukungan dari beberapa senator senior termasuk Ted Cruz dari Partai Republik dan Ben Cardin dari Demokrat.

Surat itu mengklaim bahwa AS berkomitmen untuk memerangi terorisme global dan para pendukungnya, dan mendorong keterlibatan sekutu Washington untuk menuntaskan upaya ini. Kami meminta Uni Eropa menetapkan Hizbullah Lebanon sebagai organisasi teroris.

"Hizbullah secara agresif memanfaatkan Eropa sebagai pijakan untuk kegiatan kriminal dan terorisnya, termasuk pencucian uang, penyelundupan narkoba, dan perekrutan anggota. Selain Amerika, Kanada, Dewan Kerjasama Teluk Persia, Liga Arab, dan beberapa negara lain telah mengambil tindakan seperti itu," kata surat tersebut.

Mereka menyambut keputusan pemerintah Jerman menetapkan Hizbullah Lebanon sebagai organisasi teroris dan langkah serupa yang diambil oleh Austria.

Namun, Uni Eropa menegaskan bahwa mengingat kompleksitas perimbangan politik antara masyarakat di Lebanon dan situasi rapuh di kawasan, Uni Eropa tetap yakin bahwa terlibat dalam dialog konstruktif dengan semua partai politik yang ada di negara itu tetap menjadi kunci bagi stabilitas Lebanon. Ini penting tidak hanya bagi keamanan Eropa tetapi juga untuk Asia Barat (Timur Tengah). (RM)