Dinamika Asia Tenggara, 6 Februari 2021

Perkembangan di Asia Tenggara selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting seperti Kunjungan PM Malaysia ke Indonesia.

Selain itu, masih ada berita lainnya seperti Malaysia Targetkan Vaksinasi Corona Selesai Februari 2022, seputar kudeta militer di Myanmar, hari hijab di Filipina dan perkembangan lainnya.

Jokowi Terima Kunjungan PM Malaysia Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka

Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Dipantau melalui YouTube Sekretariat Presiden, penyambutan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Memasuki kompleks Istana Merdeka sekira pukul 10.30 WIB, Muhyiddin Yasin dan rombongan disambut oleh marching band dan pasukan berkuda dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Rombongan juga disambut tari-tarian dan iringan lagu daerah nusantara.

Tiba di halaman Istana Merdeka, nampak Presiden Jokowi menyambut Muhyiddin Yasin yang keluar dari mobil.

Keduanya tak berjabat tangan dan hanya menelengkupkan telapak tangan di depan dada. Baik Jokowi maupun Muhyiddin Yasin terlihat sama-sama mengenakan masker.

Jokowi dan Muhyiddin Yasin lantas berjalan beriringan ke lapangan Istana Merdeka untuk mengikuti upacara penyambutan resmi.

Terdengar instrumen lagu kebangsaan Malaysia dikumandangkan marching band, diikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Setelahnya, keduanya berjalan menuju beranda Istana Merdeka. Jokowi dan Muhyiddin Yasin lantas berbincang empat mata dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sebelumnya mengatakan, ada sejumlah hal yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Pada saat melakukan pertemuan bilateral tentunya kedua pemimpin akan membahas isu yang terkait bilateral, terutama bagi Indonesia yang menjadi penting sekali adalah isu perlindungan WNI yang tidanggal dan bekerja di Malaysia," kata Retno melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.

Selain membahas isu perlindungan WNI, kata Retno, Jokowi dan Muhyiddin Yassin juga akan membahas beberapa isu kawasan dan isu global.

Adapun ini merupakan kunjungan luar negeri pertama Muhyiddin Yassin pasca menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia sejak Maret 2020.

Malaysia Targetkan Vaksinasi Corona Selesai Februari 2022

Pemerintah Malaysia menargetkan proses vaksinasi virus Corona harus selesai pada Februari 2022.

Mereka menyatakan harus bisa memenuhi sasaran vaksinasi sebanyak 80 persen dari 32 juta penduduk.

Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, menyatakan dalam proses vaksinasi tahap pertama pada Februari sampai April 2021 menargetkan penyuntikan terhadap 500 ribu tenaga kesehatan dan pendukung.

Kemudian dalam program vaksinasi tahap dua, mereka menargetkan menyuntik 9.4 juta penduduk yang masuk dalam kelompok rentan infeksi Covid-19. Kegiatan itu direncanakan berlangsung pada April sampai Agustus mendatang, seperti dilansir CNN Indonesia dari Reuters, Jumat (5/2/2021).

Sedangkan pada tahap akhir, yakni antara Mei 2021 hingga Februari 2022, pemerintah Negeri Jiran bakal menyuntik 16 juta penduduk yang berusia 18 tahun ke atas.

Pemerintah Malaysia menyatakan pengiriman tahap pertama vaksin buatan Pfizer-BioNTech yang mereka pesan akan tiba pada 26 Februari mendatang.

Mereka membeli vaksin dari perusahaan farmasi itu sebanyak 25 juta dosis. Mereka juga membeli vaksin Corona Sputnik V dari Institut Gamaleya, Rusia, serta memesan vaksin Corona dari perusahaan farmasi China, Sinovac Biotech.

Selain itu, mereka juga membeli vaksin buatan AstraZeneca, yang salah satunya akan diperoleh dari fasilitas COVAX.

Aung San Suu Kyi Ditahan di Rumah Tapi Tak Boleh Ditemui

Pengacara pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, Khin Maung Zaw, mengatakan militer Myanmar menahan kedua kliennya itu di rumahnya masing-masing. Penahanan ini berlangsung setelah militer melakukan kudeta pada Senin kemarin.

Namun, kata Khin Maung Zaw, ia tidak mendapat izin dari militer Myanmar untuk menemui kliennya itu. Alasannya keduanya masih diselidiki. “Saya tidak bisa bertemu mereka karena saya diberitahu bahwa mereka masih diselidiki,” katanya dikutip dari Reuters, Sabtu, 6 Februari 2021.

Menurut Maung Zaw, dia baru bisa menemui Suu Kyi dan Win Myint ketika mereka muncul di pengadilan atau dikirim ke penjara. “Kami mengharapkan keadilan dari hakim, tapi belum pasti. Kami berharap yang terbaik, tapi bersiap untuk yang terburuk," ucap dia.

Suu Kyi dan Win Mynt ditahan pada Senin dini hari ketika tentara merebut kekuasaan. Polisi telah mengajukan dakwaan terhadap Suu Kyi karena mengimpor enam radio walkie-talkie secara ilegal, sementara Win Myint dituduh melanggar batasan Covid-19.

"Tentu saja, kami menginginkan pembebasan tanpa syarat karena mereka tidak melanggar hukum,” ucap Khin Maung Zaw.

Kepolisian Myanmar telah meminta Aung San Suu Kyi dan Win Myint ditahan untuk diinterogasi hingga 15 Februari.

DK PBB Desak Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan pembebasan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan lainnya yang ditahan oleh militer dalam kudeta Senin kemarin. Namun dalam pernyataannya, DK PBB tidak mengutuk kudeta tersebut.

"Menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan aturan hukum," bunyi keterangan resmi DK PBB seperti dikutip dari Reuters, Jumat, 5 Februari 2021.

Bahasa dalam pernyataan itu dinilai lebih halus daripada draf asli yang dibuat Inggris. Pernyataan ini juga tidak menyebutkan kudeta. Sikap ini ditengarai untuk mendapatkan dukungan dari Cina dan Rusia, anggota DK PBB yang secara tradisional melindungi Myanmar. Cina juga memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Myanmar dan hubungan dengan militer.

Misi PBB di Cina mengatakan Beijing berharap pesan utama dalam pernyataan itu dapat diperhatikan oleh semua pihak dan mengarah pada hasil yang positif di Myanmar. Belum ada komentar dari pemerintah Myanmar terkait hal ini.

Di tempat lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak militer Myanmar untuk menyerahkan kekuasaan dan membebaskan para pejabat dalam kudeta Senin kemarin. Hal ini Biden sampaikan dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya pada Kamis.

Joe Biden mengatakan Amerika Serikat sedang bekerja dengan sekutu dan mitra untuk mengatasi kudeta militer serta penangkapan terhadap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan warga sipil lainnya. "Tidak ada keraguan bahwa kekuatan demokrasi tidak pernah berusaha untuk mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilu yang kredibel," katanya.

"Militer Burma harus melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut dan membebaskan para pendukung dan aktivis serta pejabat yang telah mereka tangkap, mencabut pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan," katanya soal kudeta Myanmar.

Transisi Myanmar yang panjang dan bermasalah menuju demokrasi tergelincir pada hari Senin ketika komandan militer Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan. Militer menuding ada penyimpangan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi dengan telak. Komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara itu adil.

Facebook Diblokir, Warga Myanmar Pakai Twitter untuk Protes Kudeta Militer

Sejak junta militer Myanmar memblokir Facebook pada Kamis, ribuan orang di Myanmar telah menggunakan Twitter untuk menyuarakan protes kudeta militer, menurut unduhan aplikasi dan perkiraan Reuters.

Banyak yang menggunakan Twitter dengan tagar pro-demokrasi untuk mengkritik pengambilalihan kekuasaan oleh militer dan menyerukan protes damai sampai hasil pemilu November, yang dimenangkan secara telak oleh partai Aung San Suu Kyi, diakui junta militer.

Tagar #RespectOurVotes, #HearTheVoiceofMyanmar, dan #SaveMyanmar semuanya memiliki ratusan ribu interaksi pada hari Jumat, menurut pelacak tagar BrandMentions, dikutip dari Reuters, 5 Februari 2021.

Junta militer merebut kekuasaan pada 1 Februari dalam kudeta menggulingkan pemerintah Suu Kyi yang baru terpilih secara demokratis, dengan menuduh pemilu itu dicurangi. Komisi pemilihan umum Myanmar mengatakan pemilu itu berlangsung adil.

Seorang wanita nampan dari besi saat melakukan aksi protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 4 Februari 2021. Militer Myanmar mengatakan mengambil alih kekuasaan di negara itu selama satu tahun ke depan.

Beberapa hari setelah kudeta, otoritas militer melarang Facebook Inc, yang digunakan oleh setengah populasi Myanmar, hingga setidaknya 7 Februari demi "stabilitas", setelah penentang kudeta mulai menggunakan Facebook tersebut untuk berkampanye memprotes kudeta.

Tapi butuh beberapa jam bagi penyedia internet untuk memberlakukan larangan tersebut, sehingga para aktivis punya waktu untuk membuat akun Twitter dan membagikannya di profil Facebook mereka, menurut ulasan pesan media sosial.

Twitter pada Jumat berada di antara lima aplikasi yang paling banyak diunduh di Google dan toko Apple, menurut data dari perusahaan riset SensorTower.

Dari sekitar 1.500 akun Twitter baru yang ditinjau oleh Reuters dan diaktifkan dalam dua hari terakhir menggunakan tagar terkait Myanmar, sebagian besar mengidentifikasi diri mereka sebagai penentang pemerintahan militer, sementara beberapa akun pro-militer mengunggah tautan ke siaran pers junta militer.

Beberapa aktivis pro-demokrasi menggunakan tagar #MilkTeaAlliance, untuk meminta dukungan kepada gerakan pemuda lintas batas yang mendorong demokrasi.

Tagar, yang dimulai di Thailand pada bulan April, digunakan secara mencolok oleh aktivis Hong Kong, Thailand, dan Taiwan, dengan Twitter menjadi alat utama bagi para aktivis pro-demokrasi di kawasan Asia.

Twitter menolak berkomentar tentang lonjakan pengguna di Myanmar dan sarana protes kudeta militer.

Akali Kudeta Myanmar, Para Anggota Parlemen Ambil Sumpah di Rumah

Kudeta Myanmar tak menghalangi para anggota parlemen untuk menggelar pengucapan sumpah jabatannya. Dikutip dari Channel News Asia, beberapa dari mereka memutuskan untuk menggelar pengucapan sumpah jabatan dari rumah dinas mereka di Naypyitaw.

Salah satu anggota parlemen dari partai National League for Democracy (NLD), Phyu Phyu Thin, mengatakan bahwa itulah cara mereka melawan kudeta Myanmar. Ia berkata, jangan sampai kudeta menghalangia ia dan kolega-koleganya untuk berbakti kepada Myanmar.

"Kami bisa menggelar rapat atau sidang parlemen dari manapun, kapanpun, selama anggota-anggotanya berkumpul. Kepercayaan yang diberikan oleh para pemilih tak bisa dihapus," ujar Phyu Phyu Thin, Jumat, 5 Februari 2021.

Phyu Phyu Thin melanjutkan, ia akan mencoba mengajak anggota parlemen lainnya, yang belum menyatakan sumpah, untuk mengikuti langkahnya. Rencana ia, begitu semua anggota parlemen terpilih sudah mengucapkan sumpah jabatannya, kegiatan-kegiatan legislatif akan digelar dan disebar secara online.

"Kami akan mencoba melawan sikap diktator militer Myanmar. Kami, sebagai anggota parlemen, memiliki semangat yang sama dengan warga Myanmar yaitu semangat menghapus teror yang disebar militer," ujarnya menegaskan.

Filipina Tetapkan 1 Februari Sebagai Hari Hijab Nasional

Dewan Perwakilan Rakyat Filipina telah menyetujui RUU yang menyatakan hari pertama pada bulan Februari sebagai Hari Hijab Nasional.

Dikutip dari laman Arab News, Selasa (2/2/2021) hal ini bertujuan untuk mempromosikan "pemahaman yang lebih dalam" tentang praktik Muslim, serta toleransi terhadap agama lain di seluruh negeri.

Kongres dengan suara bulat menyetujui RUU tersebut, yang belum menjadi undang-undang, pada Selasa, 26 Januari, dengan 203 anggota parlemen memberikan suara untuk langkah tersebut.

Perwakilan partai Anak Mindanao Amihilda Sangcopan, penulis utama dan sponsor RUU DPR No. 8249, berterima kasih kepada semua anggota parlemen Filipina karena mengesahkan undang-undang tersebut dan meminta anggota Senat untuk mendukung langkah tandingan.

Undang-undang tersebut berupaya untuk mempromosikan pemahaman yang lebih besar di antara non-Muslim tentang praktik dan "nilai mengenakan jilbab sebagai tindakan kesopanan dan martabat bagi wanita Muslim" dan mendorong wanita Muslim dan non-Muslim "untuk merasakan manfaat dari mengenakannya."

Tindakan tersebut juga bertujuan untuk menghentikan diskriminasi terhadap pengguna hijabn dan kesalahpahaman yang jelas tentang pilihan busana, yang sering disalahartikan sebagai simbol penindasan, terorisme, dan kurangnya kebebasan.

RUU tersebut juga berupaya untuk melindungi hak kebebasan beragama bagi perempuan Muslim Filipina dan "mempromosikan toleransi dan penerimaan agama dan gaya hidup lain" di seluruh negeri.

Sangcopan mengatakan bahwa "wanita berhijab telah menghadapi beberapa tantangan di seluruh dunia," mengutip contoh dari "beberapa universitas di Filipina yang melarang pelajar Muslim mengenakan hijab."

"Beberapa dari siswa ini terpaksa melepas hijabnya untuk mematuhi peraturan dan ketentuan sekolah, sementara ada pula yang terpaksa putus sekolah dan dipindahkan ke institusi lain. Ini jelas merupakan pelanggaran kebebasan beragama siswa," katanya.