Rezim Zionis Terus Membangun Distrik Zionis Mengabaikan Penolakan Global
Keputusan rezim Zionis untuk membangun unit rumah baru di Tepi Barat ditentang oleh Uni Eropa dan beberapa negara di kawasan itu.
Rezim Zionis telah menyerukan keputusan baru untuk membangun 1.355 unit rumah baru bagi orang Yahudi di Tepi Barat yang diduduki. Menteri Perumahan Rezim Zionis telah mengumumkan pembangunan unit perumahan di Judea dan Samaria sebagai bagian penting dari investasi Zionis.
Pembangunan distrik zionis adalah salah satu kebijakan yang stabil dan berkelanjutan dari rezim Zionis. Tidak ada perdana menteri Israel yang menghentikan pembangunan permukiman di wilayah-wilayah pendudukan, bahkan menindaklanjutinya dengan serius.
Ada beberapa alasan utama pentingnya permukiman bagi Zionis.
Salah satu alasannya adalah karena permukiman tersebut sejalan dengan perkembangan wilayah-wilayah pendudukan. Perkembangan wilayah pendudukan secara langsung berkaitan dengan filosofi eksistensial rezim Zionis Israel
Rezim Zionis menduduki lebih dari 85% geografi Palestina, yang tentu saja dilakukan dengan dukungan kekuatan besar, terutama Amerika Serikat.
Alasan penting kedua terkait desakan Zionis Israel untuk melanjutkan pembangunan permukiman adalah bahwa rezim Zionis sedang menghadapi krisis demografis.
Penduduk Yahudi yang masuk ke wilayah pendudukan dari negara lain mendapat banyak janji, termasuk tidak perlu memikirkan masalah ekonomi, terutama perumahan.
Keputusan rezim Zionis untuk membangun unit rumah baru di Tepi Barat ditentang oleh Uni Eropa dan beberapa negara di kawasan itu.
Oleh karena itu, rezim Zionis berusaha mencegah migrasi terbalik orang Yahudi dengan membangun unit-unit baru. Rezim harus menghabiskan $ 70 juta untuk membangun 1.355 unit baru.
Isu lainnya adalah bahwa kabinet Zionis Israel kini sedang membangun unit baru dalam situasi di mana Perdana Menteri Naftali Bennett telah berulang kali menyatakan bahwa dia tidak akan mendukung dua pemerintah dalam menyelesaikan konflik dengan Palestina, tetapi tidak akan terus membangun permukiman.
Oleh karena itu, keputusan baru-baru ini untuk membangun unit baru menunjukkan bahwa Bennett juga beralih ke permukiman untuk menarik dukungan Zionis dan mengabaikan peraturan internasional dalam hal ini.
Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pada Desember 2016 yang menyerukan penghentian permukiman Zionis Israel di Wilayah Pendudukan, tetapi mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dengan dukungan mantan Presiden AS Donald Trump, mengabaikan resolusi tersebut.
Sekarang Naftali Bennett mengikuti jejak Netanyahu dalam mengabaikan resolusi tersebut.
Hal lain adalah bahwa keputusan kabinet Bennett untuk membangun unit rumah baru bertemu dengan pennolakan global serta kekhawatiran AS. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS telah menyatakan keprihatinan atas langkah Zionis Israel.
Kantor Kepala Kebijakan Lar Negeri Uni Eropa Josep Borrell telah mengeluarkan pernyataan yang menyerukan diakhirinya rencana tersebut. Pernyataan itu menekankan ilegalitas permukiman dan menekankan bahwa permukiman ini akan menghambat perdamaian yang langgeng dan komprehensif.
Pemerintah Mesir juga menentang keputusan Tel Aviv.
Terlepas dari keberatan ini, Israel terus melanggar hak-hak Palestina. Sejatinya, Israel telah sampai pada kesimpulan bahwa penolakan tidak akan berubah menjadi tindakan serius terhadap rezim, itu hanya masalah kata-kata.