Transformasi Asia Barat, 13 November 2021

Perkembangan di negara-negara Asia Barat pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya; Saudi dan Anggota DK PBB Minta Perang Marib Dihentikan.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti Perdana Menteri Lebanon Dukung Kinerja Hakim al-Bitar, Saudi Tarik Pasukan dan Peralatan Militer dari Aden, Menlu UEA Bertemu Presiden Suriah di Damaskus, Kuwait Hentikan Layanan Visa untuk Warga Lebanon, Ayad Allawi Minta Ayatullah Sistani Turun Tangan Atasi Krisis Irak, Yordania: Semua Negara Arab Ingin Jalin Hubungan dengan Iran, Misi Diplomatik Qatar Wakili Kepentingan AS di Afghanistan, Tiga Pejabat Senior Mossad Mengundurkan Diri, Jihad Islam Palestina: Jika Ada Tahanan yang Gugur, Kami Siap Perang.

Saudi dan Anggota DK PBB Minta Perang Marib Dihentikan

Perwakilan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, setelah bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Yaman, merilis pernyataan yang menuntut penghentian perang di Provinsi Marib.

Mohammed Al Jaber, Dubes Saudi untuk Yaman, Rabu (10/11/2021) seperti dikutip Saudi Press Agency, SPA, menggelar pertemuan dengan wakil lima negara anggota tetap DK PBB yaitu Amerika Serikat, Inggris, Cina, Rusia dan Prancis.

Setelah pertemuan ini, wakil lima negara anggota tetap DK PBB merilis pernyataan bersama yang mendesak pentingnya solusi politik untuk mengakhiri krisis Yaman, dan menuntut penghentian segera pertempuran di Provinsi Marib, tengah Yaman.

Dalam pertemuan itu juga ditekankan dukungan terhadap upaya Utusan khusus PBB untuk Yaman, dan solusi politik di bawah pengawasan PBB, serta pemerintah terguling Yaman dibawah Abd Rabbuh Mansour Hadi.

Perdana Menteri Lebanon Dukung Kinerja Hakim al-Bitar

Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati menyatakan dukungannya kepada Hakim Tareq al-Bitar, yang memimpin penyelidikan kasus ledakan di pelabuhan Beirut.

Mikati dalam sebuah pernyataan hari Rabu (10/11/2021), menekankan perlunya untuk menyelesaikan pengusutan kasus ledakan di pelabuhan Beirut.

"Lembaga peradilan yang kredibel adalah satu-satunya lembaga resmi untuk mengumumkan hasil penyelidikan," tegasnya seperti dilaporkan al-Ahed News.

Menanggapi kritikan terhadap kinerja Tareq al-Bitar dalam menangani kasus tersebut, Mikati menuturkan pemerintah tidak ikut campur dalam urusan peradilan, tetapi mendukung penyidik khusus untuk melanjutkan pekerjaannya.

Politisasi kasus ledakan Beirut yang dilakukan oleh Hakim Tareq al-Bitar telah menyulut protes dari beberapa kelompok Lebanon, termasuk Hizbullah.

Ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut pada 4 Agustus 2020, menewaskan 211 orang dan melukai lebih dari 6.000 lainnya, serta menimbulkan kerusakan besar di ibu kota Lebanon.

Hampir 3.000 ton amonium nitrat, yang digunakan untuk membuat pupuk, dibiarkan berada di gudang pelabuhan Beirut selama bertahun-tahun.

Saudi Tarik Pasukan dan Peralatan Militer dari Aden

Sebuah sumber di kota Aden mengatakan Arab Saudi menarik peralatan militer dan sejumlah besar pasukannya dari Aden menggunakan kapal dan pesawat kargo.

Menurut laporan media Rusia, Sputnik, sekelompok pasukan Saudi meninggalkan kota Aden di Yaman Selatan pada Selasa (9/11/2021).

Pasukan Arab Saudi di pusat komando koalisi pimpinan Saudi-Uni Emirat Arab di daerah al-Sha'b, barat Aden telah menarik peralatan militer dan kendaraan lapis baja mereka dari daerah itu.

"Peralatan militer Saudi meninggalkan kota Aden menggunakan sebuah kapal dari pelabuhan al-Zait dengan pengawalan yang ketat," kata sumber tersebut.

"Secara bersamaan, sebuah pesawat kargo Saudi juga tiba di bandara Aden untuk mengangkut peralatan militer dan pasukan," tambahnya.

Pada November 2019, koalisi agresor Saudi mengumumkan penempatan kembali pasukannya di Aden untuk menggantikan tentara Uni Emirat Arab, yang telah menduduki kota itu selama empat tahun.

UEA dan Arab Saudi telah lama berselisih di Yaman Selatan sehingga tentara bayaran mereka banyak terlibat bentrokan bersenjata di negara tersebut.

Menlu UEA Bertemu Presiden Suriah di Damaskus

Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan bertemu dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad di Damaskus untuk membahas peluang meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara.

Sheikh Abdullah Al Nahyan dalam pertemuan hari Selasa (9/11/2021), menekankan dukungan UEA untuk upaya stabilisasi di Suriah, dan mengatakan apa yang terjadi di Suriah telah mempengaruhi semua negara Arab.

"UEA yakin bahwa Suriah di bawah kepemimpinan Presiden al-Assad dan kerja sama rakyatnya, mampu mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perang," ujarnya.

Dia menyatakan bahwa negaranya selalu siap untuk menawarkan bantuan kepada rakyat Suriah, dan UEA selalu mendukung rakyat Suriah.

Pada kesempatan itu, Presiden Assad juga menekankan penguatan hubungan persaudaraan dan kuat antara Suriah dan UEA. Dia mengapresiasi sikap realistis dan benar yang diambil oleh Abu Dhabi.

Kedua belah pihak kemudian berdiskusi tentang hubungan bilateral dan pengembangan kerja sama di berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama serta peningkatan upaya untuk menemukan peluang baru kerja sama ini, khususnya di sektor penting dengan tujuan meningkatkan kemitraan investasi.

Presiden Suriah dan menlu UEA juga bertukar pandangan tentang perkembangan di dunia Arab dan regional. Mereka sepakat untuk melanjutkan konsultasi dan koordinasi mengenai berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dunia Arab demi memenuhi keinginan rakyatnya, yang terbebas dari intervensi asing.

Kunjungan menlu UEA ke Damaskus mendapat sorotan luas dari berbagai media, karena ini menjadi perjalanan pertamanya sejak perang pecah di Suriah 10 tahun lalu.

Kuwait Hentikan Layanan Visa untuk Warga Lebanon

Pemerintah Kuwait telah menghentikan penerbitan semua jenis visa untuk warga negara Lebanon.

Seperti dilaporkan media Kuwait, al-Qabas, Rabu (10/11/2021), setelah munculnya krisis diplomatik antara negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk Persia (P-GCC) dan Lebanon, Kementerian Dalam Negeri Kuwait menangguhkan layanan visa untuk warga negara Lebanon sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Keputusan itu mencakup penangguhan penerbitan visa kunjungan keluarga, turis, perjalanan bisnis atau dinas pemerintah, dan visa kerja.

Sebelumnya, pemerintah Kuwait juga menangkap 16 orang dengan tuduhan mendukung Hizbullah Lebanon.

Pernyataan Menteri Informasi Lebanon, George Kordahi tentang perang Yaman telah membuat negara-negara anggota P-GCC memutuskan hubungan mereka dengan Lebanon.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait telah menarik duta besarnya dari Beirut dan meminta duta besar Lebanon untuk meninggalkan negara mereka.

Ayad Allawi Minta Ayatullah Sistani Turun Tangan Atasi Krisis Irak

Ketua Partai Jabha Al Wataniya Al Madaniya Irak, yang juga mantan Perdana Menteri, mengirim surat kepada Ayatullah Ali Sistani, dan meminta bantuan Marja Syiah Irak itu untuk turun tangan menyelesaikan krisis di negara ini.

Juru bicara Partai Jabha Al Wataniya Al Madaniya, Leili Abdulatif, Kamis (11/11/2021) seperti dikutip Shafaq News mengatakan, Ayad Allawi dalam suratnya meminta Ayatullah Sistani segera turun tangan untuk menjaga perdamaian sosial, dan kesepakatan nasional.

Ia menambahkan, Allawi juga menekankan bahwa Irak saat ini berada dalam situasi yang menyedihkan karena berbagai macam permasalahan, dan konflik yang mengancam eksistensi negara ini.

Menurut mantan PM Irak, konflik, kegagalan dan polarisasi kekuatan bukan hanya mempengaruhi komunitas politik Syiah, tapi juga Ahlu Sunnah, dan Kurdi.

Oleh karena itu Ayad Allawi meminta Ayatullah Sistani mengambil tindakan efektif dan praktis untuk mengubah situasi penuh ketegangan di Irak menjadi tenang dan kesepatakan nasional tercapai.

Yordania: Semua Negara Arab Ingin Jalin Hubungan dengan Iran

Menteri Luar Negeri Yordania menilai hubungan regional harus berlandaskan prinsip bertetangga yang baik, dan dihindarinya intervensi dalam urusan internal setiap negara.

Ayman Safadi, Jumat (12/11/2021) seperti dikutip situs Ammon News menuturkan, "Semua negara Arab di kawasan ingin menjalin hubungan yang baik dengan Iran."

Kepada stasiun televisi France24, Ayman Safadi mengatakan, "Yordania tidak mengontak perwakilan dari pihak mana pun, kami langsung berbicara dengan pemerintah Iran, saya berbicara langsung dengan Menlu Iran melalui sambungan telepon."

Ia menambahkan, "Sikap kami jelas, dan kami menginginkan hubungan regional yang berlandaskan prinsip bertetangga yang baik, dan dihindarinya campur tangan dalam urusan internal setiap negara, dan banyak permasalahan yang harus dikaji dalam hal ini."

Menurut Menlu Yordania, semua negara Arab kawasan ingin menjalin hubungan yang baik dengan Iran, dan untuk mewujudkan hal ini diperlukan hubungan yang transparan, dan berlandaskan prinsip penghormatan terhadap negara tetangga, serta tidak boleh ada intervensi.

Misi Diplomatik Qatar Wakili Kepentingan AS di Afghanistan

Pemerintah Qatar bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat di Afghanistan.

Kabar itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dan Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani di Doha, Jumat (12/11/2021).

Mereka menyatakan kedua negara sepakat bahwa Doha akan bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan Washington di Afghanistan.

Menurut kantor berita Afghanistan (AVA), kesepakatan tersebut akan berlaku efektif pada 31 Desember 2021.

Pemerintah Qatar setuju untuk membentuk kantor perlindungan kepentingan AS di kedutaannya di Kabul dan menyediakan layanan konsuler kepada warga AS yang ingin meninggalkan Afghanistan serta warga Afghanistan yang memenuhi syarat.

Doha memiliki hubungan baik dengan Taliban. Setelah AS menyelesaikan penarikan pasukan, maskapai Qatar Airways membantu mengevakuasi warga Amerika, Afghanistan, dan warga negara lain dari Kabul.

Pertengahan Agustus lalu, AS menutup kedutaannya di Kabul dan mengevakuasi semua stafnya dari Afghanistan.

Tiga Pejabat Senior Mossad Mengundurkan Diri

Tiga pejabat senior Dinas Intelijen Israel (Mossad) dilaporkan telah mengundurkan diri.

"Tiga anggota senior Mossad mengundurkan diri dalam beberapa pekan terakhir," kata laporan Channel 13 Israel seperti dikutip Farsnews, Kamis (11/11/2021).

Ketiga perwira tersebut memiliki pangkat yang setara dengan mayor jenderal di militer. Kepala divisi teknologi, kepala operasi, dan kepala divisi "kontra-terorisme" dikatakan telah meninggalkan Mossad. Seorang pejabat lain juga sedang mempertimbangkan untuk berhenti.

Surat kabar The Times of Israel menulis bahwa alasan mereka meninggalkan dinas intelijen Zionis tampaknya karena tidak setuju dengan keputusan baru Direktur Mossad, David Barnea.

Pengunduran diri ini dikatakan terkait langsung dengan keputusan yang dibuat oleh Barnea untuk membagi tanggung jawab di dinas intelijen dan divisi-divisi yang ada.

Jihad Islam Palestina: Jika Ada Tahanan yang Gugur, Kami Siap Perang

Rezim Zionis Israel hingga sekarang mengabaikan aksi mogok makan dalam jangka waktu lama yang dilakukan oleh beberapa tahanan Palestina. Jika dibiarkan dan tidak dipenuhi tuntutannya, aksi tersebut bisa membahayakan nyawa para tahanan.

Jihad Islam Palestina segera menanggapi sikap rezim Zionis tersebut dan memperingatkan bahwa jika salah satu dari tahanan Palestina yang mogok makan gugur, maka kelompok perlawanan siap untuk memulai perang.

Khidr Habib, anggota senior Jhad Islam Palestina pada hari Selasa (9/11/2021) menyebut Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan para tahanan Palestina.

"Rakyat Palestina tidak akan meninggalkan para tahanan sendirian dan siap untuk memulai perang jika ada tahanan yang syahid," kata Khidr Habib seperti dilansir kantor berita Palestina, Sama.

Dia lebih lanjut menyinggung unjuk rasa yang diselenggarakan oleh Jihad Islam untuk mendukung para tahanan Palestina, dan mengatakan, para tahanan akan berhenti berjuang hanya setelah tuntutan mereka dipenuhi.

"Enam tahanan Palestina telah mogok makan sebagai tanggapan atas penahanan administratif yang dilakukan oleh penjara-penjara rezim Zionis dan Shabak (Shin Bet). Beberapa dari tahanan telah mogok makan selama lebih dari 115 hari. Periode kekalahan telah berlalu dan para tahanan tidak akan menyerah," pungkasnya.

Dalam beberapa bulan terakhir, mogok makan para tahanan Palestina telah meningkat sebagai protes atas penahanan administratif dan tuntutan agar dibebaskan dari penjara.

Laporan resmi menunjukkan bahwa sebagian besar tahanan dalam penahanan administratif adalah para tahanan lama yang telah dipenjara Israel selama beberapa tahun, dan saat ini mereka berjumlah sekitar 540 orang.

Penahanan administratif adalah semacam hukuman penjara tanpa pengadilan atau dakwaan dan tuduhan, di mana otoritas rezim Zionis bisa memenjarakan warga Palestina hingga enam bulan dan bahkan bisa memperpanjang penahanan itu hingga waktu yang tak terbatas.