Saat Rezim Israel Tolak Bekerja Sama dengan Dewan HAM PBB
Rezim Zionis Israel menolak bekerja sama dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Wakil rezim ilegal Israel di Majelis Umum PBB menyatakan bahwa Tel Aviv tidak akan bekerja sama dengan kelompok kerja investigasi dewan ini untuk menyelidiki serangan rezim Zionis baru-baru ini di Jalur Gaza pada Mei 2021.
Sekaitan dengan ini, Deplu Israel menentang kunjungan pelapor Dewan HAM PBB di Palestina pendudukan untuk menyelidiki dakwaan dan kejahatan perang rezim ini terhadap rakyat Palestina. Tel Aviv Kamis (17/2/2022) menolak permintaan kunjungan kelompok kerja investigasi yang dipimpin Navi Pillay, utusan khusus PBB. Rencana kunjungan ini sebagai bagian dari penyelidikan terkait perang yang dikobarkan Israel terhadap Jalur Gaza pada tahun lalu.
Sementara itu, Wakil tetap Israel di Majelis Umum PBB, Meirav Eilon Shahar dalam sebuah suratnya kepada Navi Pillay menuduh utusan khusus Dewan HAM PBB ini dan menyatakan bahwa Tel Aviv menganggapnya sebagai sosok dan pemimpin aktivitas anti-Israel.
Rezim Zionis Israel merupakan salah satu pelanggar HAM terbesar di dunia. rezim ini berulang kali menyerang dengan sadis rakyat Palestina di berbagai wilayah pendudukan. Khususnya di daerah pemukiman warga Palestina di Jalur Gaza yang merupakan salah satu daerah terpadat penduduknya di dunia dan selama beberapa tahun terakhir berulang kali menjadi target serangan darat dan udara rezim ilegal ini.
Serangan ini bukan saja merusak infrastruktur dan pusat-pusat publik seperti gedung sekolah dan rumah sakit, tapi juga menghancurkan puluhan ribu rumah warga tertindas Palestina di daerah ini, serta menewaskan dan melukai ribuan warga Palestina. Serangan ini membangkitkan protes luas berbagai lembaga dan organisasi HAM termasuk Dewan HAM PBB. Meski demikian, Tel Aviv yang mendapat dukungan penuh Amerika Serikat, bukan saja melanjutkan kejahatannya terhadap rakyat Palestina, bahkan menolak permintaan internasional terkait kehadiran pengamat dan pelapor untuk menyelidiki dimensi kejahatan rezim ilegal ini terhadap rakyat Palestina.
Sekarang, dalam langkah terbarunya, Tel Aviv sekali lagi menentang kunjungan pelapor Dewan Hak Asasi Manusia PBB ke Palestina pendudukan untuk menyelidiki dimensi tragis dari serangan skala besar terbaru rezim Zionis di Jalur Gaza. Pada Mei 2021, rezim Zionis melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap rakyat Gaza yang berlangsung selama sebelas hari. Operasi tersebut menggunakan pesawat tempur serba guna terhadap warga Palestina dan meledakkan ratusan bom berpemandu laser terhadap berbagai sasaran di Jalur Gaza. Serangan itu menewaskan ratusan warga Palestina dan melukai ribuan lainnya; Selain itu, banyak rumah dan infrastruktur ekonomi di Jalur Gaza hancur.
Ahmad Abuzahri, pengamat politik mengatakan, Israel melancarkan perang total terhadap rakyat Palestina dengan menarget Jalur Gaza serta seluruh pusat sipil termasuk gedung sekolah, masjid, rumah pemukiman dan instansi pemerintah. Dan langkah ini memicu respon luas muqawama dan bangsa Palestina.
Beberapa hari setelah berakhirnya konflik, Dewan Hak Asasi Manusia PBB memutuskan untuk membentuk kelompok kerja untuk menyelidiki kejahatan rezim Zionis terhadap hak asasi manusia di wilayah Palestina. Rencana tersebut diratifikasi dengan suara 24 setuju, 9 menentang dan 14 abstain. Rencana ini disambut baik oleh Palestina dan ditentang oleh rezim Zionis sejak awal. Meski demikian upaya Dewan HAM untuk menindaklanjuti rencana tersebut terus berlanjut dan permintaan kunjungan pelapor Dewan ini ke Palestina pendudukan juga diajukan untuk tujuan tersebut.
Faktanya Israel bukan saja di tahun-tahun terakhir melancarkan serangan sadis terhadap Jalur Gaza dan membantai rakyat Palestina serta menghancurkan infrastruktur dan rumah mereka, tapi sejak tahun 2007 sampai kini memblokade total daerah padat penduduk Palestina tersebut. Langkah Israel ini merupakan bukti nyata kejahatan terhadap kemanusiaan.
Michelle Bachelet, ketua Komisaris Tinggi HAM PBB mengatakan, Jalur Gaza adalah penjara terbuka terbesar di dunia. (MF)
