Transformasi Asia Barat, 6 Juni 2022

Perkembangan di negara-negara Asia Barat pekan lalu diwarnai berbagai isu penting seperti Sejak Awal 2022, 62 Warga Palestina Gugur di Tangan Tentara Zionis.

Selain itu, masih ada isu penting lain seperti Kekacauan Meningkat, Bennett: Israel di Ambang Keruntuhan!, Delegasi Israel Bertolak ke Bahrain, Gencata Senjata di Yaman, Diperpanjang Dua Bulan, Drone Buatan Dalam Negeri Pertama Irak, Mulai Diterbangkan, AS dan Saudi Kalah Pengaruh dari Hizbullah di Lebanon, Ini Buktinya, Ini Sikap terbaru Oman terkait Normalisasi dengan Rezim Zionis Israel, Raja Yordania kepada Macron: Langkah Sepihak Israel harus Dihentikan, Yaman Kirim Bantuan Makanan ke Warga Terkepung dengan Rudal.

Sejak Awal 2022, 62 Warga Palestina Gugur di Tangan Tentara Zionis

Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan bahwa 62 warga Palestina gugur syahid di tangan pasukan Zionis Israel sejak awal tahun 2022 selama peningkatan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah pendudukan.

Menurut kantor berita Mehr, Direktur Regional UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Adel Khedr mengatakan, 13 anak Palestina telah terbunuh sejak awal tahun ini, yang hampir dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah korban tahun lalu.

Dalam kejahatan terbaru, tentara rezim Zionis Israel menembak mati seorang remaja Palestina selama bentrokan di Betlehem selatan pada hari Jumat, 27 Mei 2022.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, Zaid Mohammad Saeed Ghnaim, 15 tahun ditembak mati pasukan Zionis di desa Al Khadir pada hari Jumat.

Sebagian besar warga Palestina yang gugur syahid oleh tentara Zionis adalah wanita, anak-anak dan remaja.

Pasukan rezim Zionis menyerang berbagai wilayah di Palestina untuk mencapai tujuan ekspansionis mereka dalam menduduki bumi Palestina. Mereka menangkap, menganiaya, mengusir dan membunuh warga Palestina. Tindakan seperti ini dilakukan hampir setiap hari.

Kekacauan Meningkat, Bennett: Israel di Ambang Keruntuhan!

Pejabat keamanan, intelijen dan politik rezim Zionis Israel merasa khawatir atas keruntuhan rezim ilegal ini. Di berbagai kesempatan, sebagian mereka memperingatkan hal itu.

Perdana Menteri rezim Zionis Naftali Bennett baru-baru ini juga menyinggung kekacauan di berbagai daerah di Palestina pendudukan dan mengakui bahwa Israel berada di ambang kehancuran.

"Israel sedang menghadapi ujian nyata dan menyaksikan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mendekati kehancuran serta menghadapi dilema bersejarah," kata Bennett dalam sebuah pesan kepada pemukim Zionis, seperti dimuat al-Watanvoice baru-baru ini.

Dia menembahkan, kita sekarang berada di periode ketiga keruntuhan Israel dan kita mendekati dekade kedelapan, dan kita semua menghadapi ujian yang nyata.

PM Zionis juga menyinggung kekacauan, pemilu berulang dan kelumpuhan kabinet (Knesset) dalam beberapa tahun terakhir. Bennett  mengatakan bahwa Israel telah mencapai salah satu momen paling sulit dari penurunannya.

Sejauh ini, beberapa pejabat politik, keamanan, militer, dan tokoh-tokoh ilmiah Zionis serta media telah berbicara tentang kemungkinan runtuhnya Israel.

Ari Shavit, seorang analis Yahudi untuk surat kabar Haaretz dalam sebuah analisis berjudul "Israel sedang sekarat", menulis, tidak ada tempat tinggal di Israel lagi dan Anda harus pergi dari sini.

Shaul Arieli, seorang jenderal Unit Cadangan Militer Israel dan pakar konflik Arab-Israel, juga menulis dalam surat kabar Haaretz bahwa Israel telah mendasarkan strateginya pada realisasi "Cita-cita Zionisme" di wilayah Palestina yang diduduki ke arah kegagalan, dan Israel berada di jalan menuju lenyapnya semua mimpi ini sepenuhnya.

Mantan PM Zionis Benjamin Netanyahu juga termasuk salah satu dari mereka yang telah menyatakan keprihatinan tentang keruntuhan Israel. Dia mengatakan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat Israel melihat ulang tahun pendiriannya yang ke-100, tetapi ini tidak pasti.

Delegasi Israel Bertolak ke Bahrain

Media rezim Zionis Israel mengonfirmasikan kunjungan sebuah delegasi rezim ini ke Bahrain untuk memperkokoh hubungan bilateral.

Sampai saat ini, akibat tekanan mantan Presiden AS, Donald Trump untuk menormalisasi hubungan antara rezim-rezim Arab dengan rezim Zionis Israel, empat negara Arab, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan dan Maroko secara resmi menormalisasi penuh hubungan diplomatik dengan Tel Aviv.

Seperti dilaporkan al-Quds al-Arabi, berbagai media Israel melaporkan bahwa Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel, Alon Ushpiz Rabu (1/6/2022) malam bersama rombongan bertolak ke Manama.

Delegasi Israel di kunjungan ini akan menggelar pertemuan resmi dengan pejabat Bahrain termasuk menlu negara ini.

Sekaitan dengan ini, Koran Maariv mengutip deputi menlu Israel seraya mengisyaratkan urgensi hubungan dengan Bahrain menulis, "Misi dari pertemuan ini adalah mendukung hubungan bilateral dan membantu stabilitas regional serta melanjutkan kesepakatan yang diraih di pertemuan Negev."

Sementara itu, sidang bilateral pertama antara Bahrain dan rezim Zionis Israel digelar Agustus 2021 lalu.

Rezim Al Khalifa sejak menandatangani perjanjian normalisasi hubungan dengan rezim Zionis pada September 2020, berusaha memperluas hubungannya dengan Tel Aviv di seluruh sektor. Di sisi lain, rakyat Bahrain sejak saat itu hingga kini menggelar berbagai aksi demo menentang segala bentuk hubungan dengan rezim penjajah al-Quds.

Gencata Senjata di Yaman, Diperpanjang Dua Bulan

Kantor Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB untuk urusan Yaman mengumumkan, gencatan senjata di Yaman diperpanjang dua bulan.

Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, Kamis (2/6/2022) mengatakan, kedua pihak bertikai di Yaman, setuju dengan syarat-syarat yang disekapati sebelumnya, dan memperpanjang gencatan senjata untuk dua bulan.

Seiring dengan diumumkannya perpanjangan, maka hari ini gencatan senjata di Yaman, memasuki fase baru. Menurut Grundberg, upaya memberlakukan gencatan senjata di Yaman, akan terus dilakukan sampai dicapai sebuah mekanisme politik permanen.

Pada tanggal 2 April 2022, Utusan khusus PBB untuk Yaman, mengumumkan gencatan senjata dua bulan di negara itu, dan penghentian serangan militer darat, laut dan udara, serta membuka kesempatan masuknya 18 kapal bahan bakar ke pelabuhan Al Hudaydah, serta diterbitkannya izin terbang mingguan dari bandara Sanaa.

Meskipun demikian, Wakil Ketua Delegasi juru runding Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman mengatakan, negara-negara Koalisi Arab Saudi dan Amerika Serikat, terus melemahkan gencatan senjata kemanusiaan dan militer di Yaman.

Drone Buatan Dalam Negeri Pertama Irak, Mulai Diterbangkan

Organisasi Industri Militer Irak mengabarkan penerbangan perdana drone buatan dalam negeri pertama negara itu.

"Pesawat tanpa awak buatan dalam negeri pertama Irak, Saqr-1 untuk pertama kalinya ditebangkan hari ini, Rabu (1/6/2022)," tulis Organisasi Industri Militer Irak.

Kantor berita Irak, INA mengutip Direktur Organisasi Industri Militer Irak, Muhammad Sahib Al Daraji, melaporkan, industri militer Irak, baik itu bidang roket maupun drone, mengalami kemajuan signifikan, dan lembaga ini memproduksi sebuah drone bernama Saqr-1, yang hari ini menjalani uji terakhir dalam operasi bersama.

Menurutnya, "Drone ini bisa terbang hingga ketinggian empat kilometer, dan jarak tempuhnya mencapai 30 kilometer. Industri militer Irak juga akan memproduksi senapan yang dinamai Al Rafidain."

Sekitar setahun lalu Al Daraji mengabarkan bahwa Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Irak memesan pembuatan drone untuk mengawasi jalur pemindahan energi ke Organisasi Industri Militer Irak.

"Drone-drone buatan lembaga ini memiliki kegunaan intelijen, akan tetapi mereka juga dapat diubah menjadi drone bunuh diri. Ada tiga tipe drone Irak yang sudah melewati tahap uji coba, dan siap diproduksi secara massal," pungkasnya.

AS dan Saudi Kalah Pengaruh dari Hizbullah di Lebanon, Ini Buktinya

Amerika Serikat dan Arab Saudi mengklaim bahwa front perlawanan kehilangan mayoritas suara di parlemen Lebanon, tapi fakta terpilihnya kembali Nabih Berri sebagai ketua parlemen Lebanon menunjukkan kekalahan pengaruh kedua kekuatan tersebut.

Pada sidang anggota parlemen baru Lebanon yang berlangsung hari Selasa (31/5/2022), Nabih Berri terpilih kembali sebagai ketua parlemen Lebanon dalam pemungutan suara dengan 65 suara mendukung dari 128 suara. Empat puluh surat suara dinyatakan tidak sah, dan 23 suara abstain.

Pengamat politik Lebanon, Nasib Hatit kepada Al-Alam News Agency hari Selasa mengatakan bahwa kemenangan Nabih Berri untuk ketujuh kalinya di parlemen Lebanon menandai kegagalan plot AS dan Arab Saudi untuk memajukan kandidat pilihannya sebagai ketua parlemen Lebanon.

"Fakta hari ini menjadi bukti bahwa Amerika Serikat maupun duta besar Saudi untuk Lebanon tidak bisa mempengaruhi mayoritas suara di parlemen, tetapi kekuatan nasionalis dan perlawanan masih memegang mayoritas suara.

Selama ini media anti-perlawanan mengklaim bahwa Hizbullah Lebanon dan sekutunya telah gagal memenangkan mayoritas suara di parlemen, tetapi terpilihnya kembali Nabih Berri menunjukkan bahwa tuduhan ini hanyalah propaganda belaka.

Sebelumnya, Pemimpin Al-Quwat al-Lubnania, Samir Geagea, yang berafiliasi dengan Arab Saudi dan Amerika Serikat, mengklaim bahwa Hizbullah telah kehilangan mayoritas suara di parlemen Lebanon.

Ini Sikap terbaru Oman terkait Normalisasi dengan Rezim Zionis Israel

Menteri Luar Negeri Oman, Sayid Badr Al-Busaidi menyatakan, negaranya tidak akan pernah terlibat dalam proses kesepakatan damai dengan rezim Zionis Israel.

Empat negara Arab, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan dan Maroko atas desakan Amerika Serikat dan tanpa mengindahkan kejahatan Tel Aviv terhadap rakyat Palestina, pada tahun 2020 menormalisasi hubungannya dengan rezim penjajah Zionis.

Menurut laporan al-Khaleej Online, Sayid Badr Al-Busaidi Sabtu (28/5/2022) di statemennya mengungkapkan, Muscat tidak akan bergabung dengan Kesepakatan Abraham (normalisasi hubungan dengan rezim Zionis), dan lebih memilih inisiatif yang mendukung rakyat Palestina.

Menlu Oman juga menjelaskan, segala bentuk kesepakatan dalam Kesepakatan Abraham "harus didasarkan pada solusi dua negara dan mengarah pada solusi akhir, langgeng, dan adil untuk masalah Palestina."

Disebutkan bahwa langkah negara-negara yang menormalisasi hubungannya dengan rezim Zionis telah memicu gelombang penentangan di negara-negara Arab dan Islam.

Raja Yordania kepada Macron: Langkah Sepihak Israel harus Dihentikan

Raja Yodania, Abdullah II di kontak telepon dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron menekankan urgensi dihentikannya langkah sepihak rezim Zionis Israel yang melemahkan peluang perdamaian.

Seperti dilaporkan ISNA, Abdullah II Sabtu (4/6/2022) di kontak telepon dengan Macron membahas isu-isu terkait keamanan pangan.

Raja Yodania dan presiden Prancis membicarakan hubungan bilateral dan transformasi regional.

Abdullah II di kontak telepon ini menyinggung kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina dan menegaskan pentingnya langkah sepihak Israel yang melemahkan peluang perdamaian dihentikan.

Selama beberapa pekan terakhir, serangan militer Israel terhadap warga Palestina meningkat drastis, dan tentara rezim ilegal ini di banyak kasus menembak langsung warga Palestina.

Zionis hampir setiap hari menyerang berbagai wilayah Palestina untuk meraih ambisi ekspansionisnya dan menembak mati, melukai atau menangkap warga Palestina.

Yaman Kirim Bantuan Makanan ke Warga Terkepung dengan Rudal

Orang-orang Yaman menemukan cara baru untuk mengirim bantuan kepada warga negara itu yang terkepung di wilayah Al Duraihmi, Provinsi Al Hudaydah.

Militer dan komite rakyat Yaman, Selasa (31/5/2022) menggunakan metode baru untuk mengirim bantuan makanan kepada warga yang terkepung di Distrik Al Duraihmi, Provinsi Al Hudaydah.

Mereka mengisi bagian dalam rudal dengan daging dan berbagai jenis bahan makanan lain, lalu ditembakan ke arah Al Duraihmi.

Setiap harinya, militer dan komite rakyat Yaman, menembakan delapan hingga 10 rudal penuh bahan makanan ke Al Duraihmi, dan sampai sekarang sekitar 2.500 rudal sudah ditembakan ke wilayah itu.

Distrik Al Duraihmi, di Provinsi Al Hudaydah yang terletak di pesisir pantai Barat Yaman, merupakan bagian dari gencatan senjata yang disepakati Yaman, dan delegasi pemerintah Abd Rabbuh Mansour Hadi pada Desember 2018 di Jenewa, akan tetapi pasukan Koalisi Arab Saudi ratusan kali melanggar gencatan senjata itu.