Pesan dari Tingginya Partisipasi dalam Pemilu Parlemen Irak

Pars Today - Bertentangan dengan berbagai perkiraan, pemilu parlemen Irak mendapat sambutan luas dari rakyat negara itu dengan lebih dari 55 persen warga Irak berpartisipasi dalam proses pemilihan.

Menurut laporan Pars Today, pemilu parlemen Irak yang keenam pasca-Saddam digelar pada 11 November 2025. Komisi Pemilihan Umum Independen Irak mengumumkan bahwa setelah menghitung 99,7 persen suara, tingkat partisipasi nasional dalam pemilu 2025 mencapai lebih dari 55 persen.

Dalam pemungutan suara umum, 10,898 juta dari 20 juta pemilih yang berhak datang ke tempat pemungutan suara (54 persen). Untuk pemungutan suara khusus bagi militer dan aparat keamanan, partisipasi mencapai 82 persen, sementara tingkat partisipasi warga Irak di luar negeri tercatat 31 persen. Secara keseluruhan, lebih dari 12 juta dari 21 juta pemilih ikut serta dalam pemilu ini.

Sebagai perbandingan, dalam pemilu parlemen 2021, hanya 41 persen pemilih yang berpartisipasi, tingkat terendah sepanjang sejarah Irak.

1. Kegagalan Seruan Boikot

Salah satu pesan penting dari meningkatnya partisipasi adalah bahwa seruan boikot tidak berhasil.

Rakyat Irak memilih untuk berpartisipasi secara aktif dan memainkan peran mereka dalam pembentukan struktur kekuasaan.

Pemimpin arus Sadr, Moqtada Al-Sadr, beberapa jam sebelum pemungutan suara kembali menyerukan kepada para pendukungnya untuk tidak ikut memilih, bahkan menyarankan mereka untuk menerima uang bila ditawari, tetapi membatalkan surat suara.

Namun, peningkatan partisipasi sebesar 14 persen dibandingkan pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa ajakan boikot dari kubu Sadr gagal total.

2. Ujian Legitimasi Demokrasi Irak

Partisipasi tinggi juga merupakan ujian bagi legitimasi dan efektivitas sistem demokrasi Irak.

Beberapa kelompok politik domestik dan bahkan sejumlah negara asing disebut berupaya menekan angka partisipasi agar pemerintahan hasil pemilu tampak lemah secara legitimasi.

Namun, hasil sebaliknya justru menunjukkan bahwa rakyat Irak tetap percaya pada proses demokratis.

Menurut para analis, pemilu 11 November bukan sekadar ajang perebutan kursi parlemen, melainkan juga tes bagi stabilitas dan keberlangsungan demokrasi di Irak.

3. Dampak Terbalik dari Tekanan AS

Meningkatnya partisipasi juga menunjukkan bahwa ancaman Amerika Serikat terhadap kelompok perlawanan Irak tidak menurunkan semangat pemilih bahkan memberi efek sebaliknya, memperkuat tekad rakyat untuk datang ke TPS sebagai bentuk penolakan terhadap intervensi asing.

4. Dukungan terhadap Pemerintahan Sudani

Hasil pemilu menunjukkan bahwa koalisi "Pembangunan dan Rekonstruksi" yang dipimpin Perdana Menteri Mohammed Shia’ Al-Sudani memperoleh jumlah kursi terbanyak.

Hal ini menunjukkan adanya tingkat kepuasan relatif rakyat Irak terhadap kinerja pemerintahan Sudani selama empat tahun terakhir.

Namun, kemenangan ini belum menjamin Sudani akan kembali menjadi perdana menteri, karena konstitusi Irak mensyaratkan pembentukan "Al-Kutlah Al-Akbar" (fraksi terbesar di parlemen) melalui koalisi antarpartai sebelum penunjukan perdana menteri baru.

Sejak 2003, hanya Nouri al-Maliki yang berhasil menjabat dua periode berturut-turut sebagai perdana menteri Irak.

5. Stabilitas Keamanan dan Kemajuan Pemilu

Pemilu kali ini juga berlangsung dengan tingkat keamanan tertinggi sepanjang sejarah Irak pasca-invasi.

Minimnya insiden dan gangguan menunjukkan bahwa Irak kini memiliki pengalaman dan kapasitas lebih matang dalam menyelenggarakan pemilu nasional secara aman dan tertib.

Secara keseluruhan, tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemilu 2025 mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap proses politik, kemandirian nasional, dan stabilitas demokrasi Irak.(sl)