Apa yang Sedang Terjadi di Gaza?

Pars Today - Di tengah berlanjutnya serangan dan penghancuran Zionis Israel di Gaza, sebuah rencana baru yang sangat berbahaya sedang dipersiapkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Rencana itu mencakup pembagian Gaza menjadi zona merah dan hijau, pengungsian massal penduduk, serta pelemahan kekuatan perlawanan, di mana semuanya dalam kerangka strategi kolonial yang lebih luas.

Menurut laporan Rai Al-Youm, pelanggaran gencatan senjata yang terus berlangsung, serangan udara intensif, penghancuran rumah dan sekolah, serta kelaparan yang disengaja hanyalah satu sisi tragedi. Di balik semua itu, ada sebuah proyek besar yang sedang disusun diam-diam.

Rencana Pembagian Gaza: Zona Merah dan Zona Hijau

Rincian rencana ini mulai terlihat secara bertahap dan jika diterapkan, akan menjadi salah satu proyek paling berbahaya dalam sejarah Gaza. Tujuan utamanya adalah:

membagi Gaza ke dalam wilayah-wilayah kontrol,

menguasainya secara bertahap,

dan memberikan "legitimasi" untuk kelanjutan pembantaian dan pengusiran penduduk.

Amerika Serikat berupaya menciptakan dua wilayah pengaruh:

Wilayah yang dikendalikan langsung oleh militer Israel

Wilayah yang masih terdapat keberadaan Hamas

Rancangan itu membagi Gaza menjadi:

Zona Hijau → tempat pembangunan kamp hunian sementara yang dilengkapi fasilitas kesehatan dan pendidikan,

Zona Merah → wilayah yang tetap berada di bawah operasi militer intensif Israel.

Masuknya Tim Teknik dan Pembangunan Kamp Pengungsian

Tim teknik dari luar dilaporkan telah tiba di Gaza untuk melakukan:

pembersihan puing-puing,

penjinakan amunisi yang belum meledak,

dan pembangunan pusat-pusat hunian sementara.

Menurut laporan Wall Street Journal, keamanan internal kamp-kamp ini masih menjadi tanda tanya besar. Tidak jelas bagaimana Amerika akan mencegah infiltrasi para pejuang Hamas. Salah satu opsi yang sempat diajukan adalah menggunakan kelompok lokal pro-Israel, tetapi rencana itu ditolak karena kelompok ini dinilai tidak disiplin dan memiliki latar belakang kriminal.

Beberapa sumber mengatakan tujuan Amerika adalah mengurangi wilayah yang dikuasai Hamas, sehingga kelak bisa digantikan oleh pasukan internasional berdasarkan resolusi Dewan Keamanan dan bekerja sama dengan polisi lokal Palestina.

Penolakan Keras dari Hamas

Hamas menolak sepenuhnya rencana pembagian Gaza dan menyebutnya sebagai bentuk penjajahan berbaju baru. Hamas juga menolak resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru yang membuka kemungkinan pengerahan pasukan internasional, dengan alasan bahwa hal itu berusaha memaksakan sistem pemerintahan baru yang didesain sesuai kepentingan asing dan meniadakan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Peringatan dari Pusat HAM Gaza tentang Pengaitan Hak Dasar dengan Syarat Politik

Pusat Hak Asasi Manusia Gaza memperingatkan tentang rencana Amerika Serikat membangun kompleks hunian bagi warga Palestina di dalam kawasan yang dikendalikan militer Israel. Menurut pusat ini, langkah itu menunjukkan upaya bersama AS–Israel untuk mengikat kembali pembangunan dan hak-hak dasar kemanusiaan dengan syarat politik dan keamanan, sebuah praktik yang dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional, yang mewajibkan kekuatan pendudukan menjamin hak-hak warga sipil tanpa tekanan atau pemaksaan.

Pusat ini menyatakan bahwa rencana ini dapat menempatkan penduduk Gaza di bawah bentuk baru administrasi militer bersama, yang pada dasarnya merupakan rekayasa sosial untuk menciptakan realitas baru tanpa melibatkan rakyat Palestina.

Mereka menegaskan bahwa keterlibatan unit militer dan teknik dalam proyek ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap keselamatan warga sipil dan gagalnya pemulihan hak-hak mendasar yang hilang akibat serangan Israel. Langkah-langkah ini, sebaliknya, justru memperkuat kontrol Israel atas Wilayah Pendudukan dan melemahkan hak-hak rakyat Palestina.

Lembaga ini juga memperingatkan bahwa struktur yang diusulkan, yang mencakup Dewan Perdamaian dan pasukan internasional, dapat mengubah bantuan kemanusiaan menjadi instrumen tekanan politik, dan melibatkan pihak-pihak yang pernah dituduh berkolaborasi dalam pelanggaran terhadap rakyat Palestina.

Mereka menekankan bahwa setiap proses pembangunan kembali, perencanaan kota, atau intervensi teknik harus dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata dan hak-hak tak-terpisahkan warga Gaza, serta dengan partisipasi langsung lembaga masyarakat sipil lokal.

Dalam pernyataan itu ditegaskan bahwa penerapan bentuk administrasi asing atau mandat internasional di Gaza hanya akan meningkatkan perpecahan, memperdalam isolasi wilayah, dan merusak kesatuan nasional Palestina. Pusat ini menyeru masyarakat internasional agar tidak menjadikan penderitaan kemanusiaan warga Gaza sebagai alat untuk mencapai tujuan politik.

Analis Politik: Pembagian Gaza ke Zona Merah dan Hijau untuk Menghancurkan Perlawanan

Menurut laporan Rai Al-Youm, analis politik Palestina Mohammed Al-Qiq menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang berupaya membagi Gaza dan memindahkan penduduknya ke wilayah lain. Wilayah yang masih berada di bawah kendali perlawanan akan diberi label zona merah, dan rencana rekonstruksinya akan dibuat sedemikian rupa sehingga hanya layak untuk kehidupan sehari-hari, bukan sebagai kota strategis.

Ia mengatakan bahwa setelah rencana itu diterapkan, kekuatan militer akan bergerak menuju konfrontasi besar-besaran terhadap zona merah untuk memaksa penduduknya keluar dan menyelesaikan implementasi skenario ini.

Al-Qiq menegaskan bahwa ini adalah rencana jangka panjang yang sangat berbahaya. Tujuannya adalah mengalihkan perhatian publik dari kenyataan bahwa Israel adalah pelaku genosida di Gaza, sekaligus melanjutkan proyek lama AS–Israel untuk menerapkan rencana Trump: melepaskan seluruh tanggung jawab atas Gaza dan menyerahkannya kepada komunitas internasional. Kini mereka memiliki payung legal berupa resolusi Dewan Keamanan yang bisa ditafsirkan sesuai kepentingan Washington dan Tel Aviv.

Menurutnya, tujuan akhir rencana ini adalah menghancurkan perlawanan di Jalur Gaza.

Analisis Al Jazeera: Rencana AS–Israel Sejalan dengan Strategi Kolonial Klasik

Jaringan Al Jazeera dalam laporannya menyebut bahwa rencana AS dan Israel tersebut sejalan dengan pola kolonial klasik: