Qatar: Semoga Fase Ke-2 Perjanjian Perdamaian Gaza Perkuat Gencatan Senjata

Pars Today - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan mengenai fase kedua perjanjian gencatan senjata Gaza, "Kami berharap fase kedua gencatan senjata akan sepenuhnya dilaksanakan untuk menstabilkan dan memperkuat perdamaian di Gaza."

Menurut laporan IRNA mengutip Al-Jazeera Qatar, Majed Al-Ansari, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan, "Kami akan melanjutkan upaya dan tindakan kami untuk mengurangi ketegangan dan menjauhkan warga sipil dari dampak konflik dan bentrokan."

Pernyataan Al-Ansari disampaikan setelah Steve Whitkoff, Utusan Khusus Presiden AS untuk Timur Tengah, mengumumkan dimulainya fase kedua perjanjian gencatan senjata pada Rabu (14/01/2026) malam.

Dalam pesan yang diunggahnya di halamannya di jejaring sosial X, ia juga menyerukan komitmen penuh Hamas terhadap fase kedua gencatan senjata di Gaza.

Tanpa merujuk pada pelanggaran janji rezim Zionis Israel, Whitkoff menambahkan bahwa Hamas diharapkan untuk sepenuhnya mematuhi komitmennya dalam gencatan senjata Gaza dan menyerahkan jenazah tahanan Israel terakhir, karena kegagalan untuk melakukannya akan membawa konsekuensi berbahaya bagi mereka.

Ia menambahkan bahwa fase kedua gencatan senjata mencakup pembentukan dewan transisi Palestina dan dimulainya pelucutan senjata dan rekonstruksi Jalur Gaza secara menyeluruh.

Utusan Trump itu juga mengatakan bahwa fase pertama perjanjian Gaza telah menyaksikan pemberian bantuan kemanusiaan bersejarah dan pemeliharaan gencatan senjata.

Ia menyimpulkan dengan mengucapkan terima kasih kepada Turki, Mesir, dan Qatar atas upaya mediasi dan tindakan mereka dalam mencapai kemajuan ini di Gaza.

Dalam hal ini, seorang pejabat Amerika mengatakan kepada Al Jazeera bahwa masalah pembukaan penyeberangan Rafah adalah urusan rezim Israel.

Di sisi lain, kantor Netanyahu mengumumkan bahwa pengembalian jenazah tahanan Israel terakhir adalah prioritas rezim dan bahwa pembentukan komite teknokrat di Gaza tidak akan pernah mengesampingkan masalah ini.

Seorang pejabat Palestina mengatakan kepada Sky News Arab bahwa Amerika Serikat, rezim Israel, dan Hamas telah menyepakati delapan nama dari daftar 40 kandidat untuk Komite Administrasi Gaza yang diajukan kepada para mediator.

Ia mengatakan bahwa nama-nama anggota final dan instruksi komite akan diselesaikan dan diumumkan dalam beberapa hari mendatang.

Menurut sumber ini, Komite Administrasi Gaza akan beroperasi di bawah pengawasan otoritas Palestina dan di bidang kesehatan, perawatan, pendidikan, dan layanan sipil.

Sky News Arab juga mengklaim, mengutip New York Times, bahwa Washington telah memilih Ali Shaath, seorang insinyur sipil Palestina sebagai kepala pemerintahan teknokrat Administrasi Gaza.

Sebelumnya, sumber-sumber Amerika telah mengumumkan bahwa pemerintah AS akan mengumumkan anggota "Dewan Perdamaian" dan Komite Administrasi Gaza hari ini.

Pertemuan pertama Komite Perdamaian Gaza, yang dipimpin oleh Trump, dijadwalkan akan diadakan pada 23 Januari, bertepatan dengan Forum Ekonomi Dunia di Davos.(sl)