Mengapa Tahanan ISIS di Suriah Dipindahkan ke Irak?

Pars Today - Dengan meningkatnya ketidakamanan di Suriah timur laut dan kekhawatiran yang semakin besar tentang kemungkinan elemen ISIS melarikan diri atau mengatur ulang diri, Amerika Serikat berupaya mengganggu keamanan kawasan Asia Barat dengan memulai pemindahan tahanan kelompok ini ke Irak. Tindakan yang secara bersamaan telah memicu reaksi dan tuntutan luas di tingkat regional dan internasional mengenai tanggung jawab hukum dan keamanan.

Dimulainya pemindahan elemen terkait ISIS dari pusat-pusat penahanan di Suriah timur laut ke Irak telah menjadi salah satu isu keamanan, hukum, dan politik terpenting di kawasan. Komando Pusat AS (CENTCOM) telah memperkenalkan operasi ini dengan tujuan "mengamankan pusat-pusat penahanan" dan mencegah pelarian atau peningkatan kekerasan, tetapi dimensi sebenarnya dari keputusan ini lebih luas daripada sekadar pemindahan.

Meningkatnya ketegangan antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), kekhawatiran tentang ketidakstabilan struktur keamanan kamp, ​​dan berbagai reaksi global telah menyebabkan kasus tahanan ISIS menjadi tantangan transnasional.

Alasan Utama Pemindahan Tahanan ISIS

Menurut pengumuman CENTCOM dan pejabat Irak, alasan utama di balik pemindahan kelompok tahanan ini termasuk intensifikasi bentrokan antara pemerintah pusat Suriah dan SDF, yang telah sangat melemahkan keamanan penjara dan kamp yang menahan anggota dan tersangka ISIS. Perselisihan antara Damaskus dan SDF mengenai pengelolaan wilayah-wilayah ini juga meningkatkan kekhawatiran tentang kemungkinan pemberontakan, pelarian, atau serangan untuk membebaskan para tahanan.

Beberapa tahanan ditahan di kamp-kamp yang tidak aman dan kurang didukung, dan kurangnya pengawasan oleh unit militer yang dapat diandalkan telah meningkatkan kemungkinan krisis keamanan. Menurut para pejabat, pemindahan ke pusat-pusat yang lebih aman di Irak dapat mencegah para militan kembali ke tempat kekerasan.

Menurut pejabat peradilan Irak, sebagian besar tahanan berasal dari Irak dan kejahatan mereka terjadi di wilayah Irak. Oleh karena itu, Baghdad percaya bahwa penanganan hukum dan peradilan kasus ini lebih tepat dilakukan di dalam negeri dan dalam kerangka hukum Irak.

Situasi Keamanan Suriah dan Kompleksitas di Lapangan

Suriah Timur Laut telah menghadapi peningkatan ketidakstabilan dalam beberapa bulan terakhir. Perbedaan politik dan militer antara pemerintah Damaskus dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang sebelumnya berhasil menekan ISIS dengan dukungan koalisi pimpinan AS, kini telah meningkat menjadi ketegangan serius yang tidak hanya memengaruhi masa depan pengelolaan penjara, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang bentrokan baru dan pelarian tahanan.

SDF menuduh pemerintah Suriah meningkatkan kehadiran militer dan pergerakan logistik di sekitar kamp dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk menekan pemerintah guna memastikan kepatuhan terhadap gencatan senjata dan mencegah eskalasi krisis.

Sebaliknya, Damaskus menyebut tindakan SDF sebagai "penciptaan ruang" dan mengumumkan bahwa tindakannya merupakan respons terhadap peningkatan kekuatan militer SDF, tetapi menekankan bahwa mereka memiliki berbagai pilihan untuk mencegah pertumpahan darah.

Respons Global dan Peran Aktor Internasional

Respons global terhadap pemindahan tahanan merupakan campuran dukungan, keprihatinan, dan seruan untuk kerja sama yang lebih besar. Uni Eropa dan beberapa negara Barat, meskipun menghargai peran Irak dalam menerima para tahanan ini, telah menekankan perlunya negara-negara lain untuk berbagi tanggung jawab keuangan, keamanan, dan peradilan. Dalam pembicaraan dengan para pejabat Irak, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, memuji kerja sama Baghdad dalam masalah ini.

Di sisi lain, para kritikus internasional telah memperingatkan bahwa pemindahan itu hanya akan efektif jika perlindungan hukum dan kemanusiaan yang memadai dijamin untuk menangani kasus-kasus tersebut, mengembalikan bukti, dan mematuhi prinsip-prinsip pengadilan yang adil.

Beberapa negara juga masih menolak untuk menerima kembali warga negara mereka yang telah dikaitkan dengan ISIS, sehingga beban tanggung jawab peradilan tetap berada di pundak Irak.

Secara keseluruhan, kasus pemindahan tahanan ISIS tidak hanya mencerminkan kekhawatiran keamanan dan hukum di kawasan, tetapi juga menyoroti perlunya kerja sama multilateral dan akuntabilitas komprehensif dari komunitas internasional.(sl)