Lawatan James Mattis ke Uni Emirat Arab

Menteri Pertahanan Amerika Serikat, James Mattis di lawatan pertamanya ke Timur Tengah hari Sabtu (18/2) tiba di Uni Emirat Arab (UEA) untuk berunding dengan pemimpin salah satu sekutu terdekat Washington di kawasan Asia Barat.

Mattis di lawatan pertamanya ke Timur Tengah dalam kapasitasnya sebagai menhan Amerika, memiliki agenda pertemuan dengan Sheikh Mohammad bin Zayed Al Nahyan, putra mahkota dan perwakilan kedubes Amerika di Uni Emirat Arab.

Pejabat Amerika Serikat tidak merilis perincian agenda kunjungan Mattis ke UEA, namun Gedung Putih di kontak telepon terbarunya bulan Januari lalu antara Trump dan putra mahkota Abu Dhabi menyatakan, kedua pihak membicarakan pembentukan zona aman di Suriah.

Tak diragukan lagi Amerika melalui pergerakan militernya di kawasan bukan saja menjadi pemicu instabilitas di Timur Tengah, bahkan krisis di Suriah dan Irak juga haisl dari intervensi sepihak serta strategi pendudukan dan kebijakan ganda di kawasan. Penekanan pejabat AS membentuk zona aman di Suriah dan lobi petinggi Washington dengan negara-negara kawasan untuk mendanai program sepihak Gedung Putih oleh negara Arab mengindikasikan babak baru pergerakan AS untuk menindaklanjuti konspirasinya di kawasan.

Sementara itu, pejabat AS seraya menggiring lebih negara-negara Arab khususnya pemimpin Arab Teluk Persia untuk mengamini agenda hegemoni Washington, berencana membebankan biaya pergerakan militer dan intervensinya di kawasan kepada negara-negara Arab. Dalam koridor ini, penjualan senjata kepada negara-negara Arab Teluk Persia dan pembicaraan isu mempertahankan serta memperluas pangkalan militer AS di kawasan juga senantiasa menjadi agenda petinggi Washington.

Patut dicatat bahwa saat ini Amerika memiliki 21 pangkalan militer di Qatar, Arab Saud, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Oman. Ini menunjukkan kehadiran besar-besaran Amerika di kawasan. Pangkalan tersebut merupakan penyuplai terbesar peralatan dan logistik militer Amerika di kawasan.

Langkah Amerika mengubah Timur Tengah sebagai pangkalan dan pergerakan militernya di kawasan dengan beragam dalih secara praktis memunculkan militeralisasi dan instabilitas di kawasan.

Pejabat Amerika untuk meraih ambisi intervensifnya di kawasan termasuk di Irak dan Suriah, tak segan-segan memanfaatkan beragam sarana dan kesempatan. Pendekatan seperti ini dapat disaksikan secara transparan di aksi-aksi sewenang-wenang Washington dengan istilah Koalisi Internasional anti Daesh di kedua negara tersebut.

Operasi koalisi anti terorisme pimpinan Amerika di Irak dan Suriah dilancarkan tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat dan militer Irak serta Suriah. Hal ini secara praktis pergerakan koalisi tersebut mencegah pemusnahan terorisme dan mengakibatkan tidak adanya koordinasi kuat menyikapi teroris serta pencabutan akar terorisme di kawasan.

Seiring dengan semakin intensnya kehadiran militer Amerika di Timur Tengah, kawasan ini bukan saja tidak menyaksikan keamanan dan stabilitas, bahkan yang ada malah beragam konfrontasi dan persengketaan.

Di kondisi seperti ini, pejabat Amerika melalui beragam prakarsa dan agenda termasuk agitasi dan klaim palsu seperti Iranphobia, berencana mencitrakan Timur Tengah tidak aman. Tujuan dari pejabat AS dari aksi-aksi penipuannya tersebut adalah memanfaatkan lebih besar kapasitas ekonomi negara-negara Arab kaya minyak dan menjustifikasi intervensi serta militeralisasinya di kawasan khususnya kawsan strategis Teluk Persia. (MF)