Diambang Keruntuhan Daesh dan Strategi Pecah Belah Irak

Ketua Parlemen Irak mengatakan, segala bentuk upaya yang mengatasnamakan Irak di dalam dan luar negeri, juga setiap pertemuan asing untuk memecah belah negara ini, tertolak.

Salim Al Jabouri, Ketua Parlemen Irak, Jumat (10/3) mereaksi pertemuan-pertemuan di luar Irak yang membahas masa depan politik negara itu dengan dukungan beberapa negara kawasan dan Amerika Serikat. Jabouri menuturkan, pemerintah Irak selalu berdiri melawan segala bentuk intervensi asing atas negara ini.

Di saat kontroversi terkait konferensi mencurigakan Jenewa yang digagas sebuah lembaga Amerika Serikat, di Irak masih hangat dibicarakan, sebuah konferensi mencurigakan lain digelar di Istanbul, Turki. Program dan tujuan konferensi Istanbul seperti juga konferensi Jenewa adalah upaya menciptakan atmosfir Sunni atau yang diistilahkan mereka sebagai masa depan Ahlu Sunnah Irak pasca kalahnya kelompok teroris Daesh. Pemerintah Turki adalah pendukung dan perancang konferensi ini. Selain itu, Qatar dan Arab Saudi merupakan dua negara penyandang dana konferensi.

Dalam konferensi Jenewa dan Istanbul, beberapa kelompok Ahlu Sunnah Irak dan tokoh-tokoh yang diduga bekerjasama dengan teroris didukung negara-negara kawasan dan Amerika, menggelar pertemuan untuk membahas upaya memecah belah dan membagi Irak. Konferensi mencurigakan sejumlah kelompok Sunni Irak dan beberapa tokoh regional atas prakarsa dua lembaga Eropa dan Amerika dipimpin David Petraeus, mantan Direktur CIA digelar pada 16 Februari 2017 di Jenewa, Swiss. Konferensi Jenewa digelar oleh lembaga perdamaian Eropa dan diikuti Dewan NATO dengan tujuan untuk membahas peluang dibentuknya atmosfir Sunnai dan opsi-opsi Ahlu Sunnah pasca kehancuran Daesh.

Menyusul kekalahan beruntun di hadapan militer dan pasukan rakyat Irak, para teroris dan pendukungnya gencar menyebarkan fitnah mazhab di Irak. Dalam kondisi seperti ini kesepakatan seluruh elemen masyarakat Irak untuk menghadapi konspirasi atas negara itu, merupakan hal yang urgen. Karena seluruh lapisan masyarakat Irak menjadi target serangan Daesh, maka kesepakatan seluruh partai politik Irak untuk menumpas terorisme dan perluasannya berdasarkan undang-undang negara ini, menjadi sangat penting.

Pembentukan front bersatu Irak memperkuat kapasitas rakyat negara ini dalam melawan para teroris Takfiri Daesh dan persatuan nasional Irak di segala bidang dapat mencegah upaya memecah belah negara ini. Ala Al Khatib, jurnalis Arab mengatakan :

"Jika mereka ingin mencatat pengalaman bersejarah penting dalam lembaran sejarah, maka itu adalah pengalaman pasukan sukarelawan Irak, karena hari ini kemenangan-kemenangan yang diraih pasukan sukarelawan rakyat Irak adalah bukti bahwa mereka sedang membangun Irak yang baru."

Irak, hari ini, berada dalam kondisi sejarah yang sensitif dan segala bentuk konflik di arena politik akan merugikan negara ini, di sebuah negara dengan beragam etnis dan mazhab seperti Irak, kehidupan damai di antara berbagai golongan masyarakat, merupakan syarat wajib untuk membantu Irak melewati semua masalah termasuk bahaya terorisme Daesh. Keberagaman etnis di Irak pasca kejatuhan rezim Saddam Hussein, menjadi alat bagi sebagian negara kawasan dan adidaya dunia, untuk memecah belah negara ini.

Terkait hal ini, para pengamat politik berulangkali memperingatkan, Amerika sedang berusaha mengejar kepentingannya dan mewujudkan strategi baru di kawasan Timur Tengah dengan memecah belah Irak. Berdasarkan peta baru yang diberi nama Timur Tengah Raya, Irak merupakan salah satu negara target. Penguatan ide dukungan senjata independen atas Kurdi dan Sunni dalam perang melawan Daesh, yang tidak disepakati pemerintah pusat Irak, bersamaan dengan maraknya ide pembagian negara ini menjadi tiga bagian, sebenarnya menyimpan tujuan kolektif dan itu adalah memecah belah Irak.

Poin penting yang perlu diperhatikan adalah kesetiaan berbagai lapisan masyarakat Irak termasuk Ahlu Sunnah kepada negara dengan terus berjuang bersama militer negara ini dalam memerangi Daesh. Hal ini menjadi bukti solidaritas dan persatuan rakyat Irak dalam menjaga integritas wilayah negara mereka. (HS)