Sikap Eropa Soal Referendum Kurdistan Irak

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini menentang pelaksanaan referendum pemisahan diri wilayah Kurdistan dari Irak, dan menekankan urgensitas untuk menjaga persatuan dan keutuhan Irak.

Mogherini juga memperingatkan langkah-langkah sepihak seperti pelaksanaan referendum di wilayah Kurdistan Irak.

Kekuatan-kekuatan utama Eropa juga menyuarakan penentangan mereka terhadap rencana para pemimpin Kurdistan. Presiden Perancis Emmanuel Macron pada Kamis lalu, mengatakan bahwa Perancis mendukung integritas teritorial Irak dan penyelesaian masalah Kurdistan di bawah konstitusi negara itu. Macron juga mendesak penundaan referendum di wilayah Kurdistan.

Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel percaya bahwa merusak integritas teritorial Irak atau upaya menarik garis perbatasan baru sebagai langkah yang keliru serta dapat memperburuk situasi dan instabilitas tidak hanya di Baghdad, tapi juga di Erbil.

Sikap Uni Eropa dan negara-negara anggota blok tersebut soal referendum kemerdekaan Kurdistan diambil dengan mempertimbangkan implikasi buruk dari rencana itu terhadap Timur Tengah. Saat ini, pemerintah pusat Baghdad sedang fokus menumpas kelompok teroris Daesh di wilayah Irak.

Dalam pandangan Brussels, para pemimpin Kurdistan terutama Masoud Barzani harus menghindari tindakan sepihak dan tanpa persetujuan pemerintah pusat di Baghdad untuk mencapai kemerdekaan.

Konstitusi Irak secara tegas menekankan keutuhan wilayah negara itu, sementara pelaksanaan referendum di wilayah Kurdistan, tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tapi juga dapat memicu konflik etnis di Irak Utara terutama di Provinsi Kirkuk.

Pakar hubungan internasional asal Iran, Ali Reza Soltani mengatakan rencana Barzani untuk menggelar referendum berbahaya bagi wilayah Timur Tengah.

Uni Eropa menekankan bahwa perselisihan antara Baghdad dan Erbil harus diselesaikan lewat dialog konstruktif dan jalan damai, sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan bilateral yang berlandaskan pada Konstitusi Irak. Dalam hal ini, Eropa mendukung mediasi PBB untuk mempermudah proses perundingan tersebut.

Sikap Uni Eropa ini sejalan dengan pandangan negara-negara tetangga Irak yaitu Iran dan Turki, di mana mereka menentang referendum wilayah Kurdistan untuk menghindari dampak berbahaya.

Seorang Pakar Timur Tengah, Mohammad Ali Mohtadi mengatakan, rencana Pemimpin wilayah Kurdistan Irak Masoud Barzani dalam jangka panjang tidak maslahat dan tidak menguntungkan warga Kurdi.

Dalam pandangan Eropa, referendum kemerdekaan Kurdistan akan membahayakan integritas teritorial, stabilitas, dan keamanan Irak, serta berpotensi pecahnya perang baru antara pemerintah pusat Baghdad dan Kurdistan. Eropa menginginkan stabilitas dan keamanan Irak untuk menjalani kegiatan ekonomi dan bisnis di negara itu.

Jika Kurdistan lepas dari Irak, maka tuntutan yang sama juga akan disuarkan oleh warga Kurdi di negara-negara tetangga Irak seperti Turki dan Suriah. Hal ini akan meningkatkan konflik dan instabilitas di Timur Tengah serta memicu gelombang baru pengungsi ke Eropa.

Oleh sebab itu, Uni Eropa menentang pelaksanaan referendum kemerdekaan wilayah Kurdistan Irak. (RM)