Sejak Rencana Rekonsiliasi Nasional Palestina, Ada 150 Kasus Pelanggaran

Komite Penanganan Urusan Tahanan Politik di Tepi Barat melapokran bahwa sejak dimulainya perencanaan Rekonsiliasi Nasional Palestina, Otorita Ramallah telah melakukan 150 kasus pelanggaraan terhadap aktivis politik.

Seperti dilansir IRNA mengutip situs Arab-48, Komite Penanganan Urusan Tahanan Politik di Tepi Barat dalam laporannya pada Sabtu (7/10/2017) menyebutkan, sejak dimulainya perencanaan Rekonsiliasi Nasional, komite tersebut telah mencatat penangkapan 40 aktivis politik, lebih dari 100 kasus pemanggilan ke pusat-pusat keamanan dan pengadilan serta beberapa kasus penyiksaan oleh aparat keamanan Otorita Ramallah.

Komite tersebut juga menyinggung tuntutan kelompok-kelompok Palestina untuk mencegah Otorita Ramallah mengambil tindakan anti-para aktivis, dan menegaskan bahwa saat ini waktunya telah tiba bahwa tindakan penangkapan terhadap aktivis politik di Tepi Barat harus diakhiri.

Gerakan Fatah dan Gerakan Muqawama Palestina (Hamas) baru-baru ini telah memulai serangkaian langakah untuk Rekonsiliasi Nasional Palestina.

Menurut para pejabat dari dua gerakan tersebut, sebuah langkah bersejarah sedang berada di jalur persatuan dan integrasi Palestina.

Delegasi Fatah dan Hamas juga akan dikirim ke Kairo, ibukota Mesir pada Senin, 9 Oktober 2017 untuk membahas pelaksanaan kesepakatan Rekonsiliasi Nasional Palestina yang telah ditandatangani kedua gerakan ini pada Mei 2011. (RA)