PM Irak: Referendum Berakhir dan Tinggal Sejarah
-
Haider al-Abadi, PM Irak.
Perdana Menteri Irak menyinggung pelaksanaan referendum pemisahan Kurdistan dari Irak yang dipaksakan oleh Masoud Barzani, pemimpin wilayah ini meskipun ada penentangan dari dalam dan luar negeri, dan mengatakan, referendum ini telah berakhir dan tinggal sejarah.
Haider al-Abadi mengatakan hal itu dalam jumpa pers di Baghdad, ibukota Irak, Selasa (17/10/2017) sore seperti dilansir FNA mengutip al-Sumariya News.
Ia menambahkan, telah dikatakan kepada para pemimpin Kurdistan bahwa referendum akan merugikan kepentingan Kurdi sendiri sebelum yang lainnya.
Al-Abadi menjelaskan bahwa Irak tidak akan pernah masuk ke dalam perang suadara, dan ia mengajak para pejabat Kurdistan untuk dialog dan berunding berdasarkan konstitusi Irak.
PM Irak juga membantah segala bentuk kesepakatan tentang pendirian tiga wilayah di Kurdistan Irak, dan ia diharuskan untuk memperluas kedaulatan pemerintah pusat di semua wilayah negara ini.
Di bagian lain pernyataannya, al-Abadi memperingatkan langkah-langkah sabotase di Kirkuk dan di berbagai wilayah yang disengketakan lainnya.
"Bendera Irak adalah milik seluruh rakyat negara ini dan harus dikibarkan di semua wilayah Irak," tegasnya.
Terkait dengan operasi pasukan Irak di barat negara ini, al-Abadi mengatakan, kami secepatnya akan mengumumkan pembebasan semua wilayah Irak dari pendudukan kelompok teroris takfiri Daesh (ISIS) dan mengontrol perbatasan dengan Suriah. (RA)
