Nasib Pengungsi Palestina dan Sikap Pasif PBB

Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menekankan, tanggung jawab penuh membela seluruh hak politik dan finansial pengungsi Palestina berada di pundak masyarakat internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hamas Selasa (19/6) bersamaan dengan dimulainya sidang komite penasihat UNRWA di Amman, Yordania seraya merilis statemen menyatakan, menentang dan merusak berkas pengungsi Palestina bukan saja berdamapak pada bumi Palestina, tapi juga memicu instabilitas keamanan di kawasan.

Jumlah pengungsi Palestina lebih dari enam juta jiwa. Pengungsi ini yang jumlahkan patut untuk di perhatikan di tingkat dunia, menginsikasikan betapa dalamnya tragedi yang ditorehkan rezim penjajah Zionis terhadap bangsa Palestina.

Sementara itu, pengungsi Palestina kini menghadapi konspirasi yang ingin menghapus hak kepulangan mereka ke tanah airnya dan juga mengalami kezaliman ganda. Kekhawatiran Palestina dan opini publik terkait isu pengungsi Palestina dan kondisi mereka semakin intens ketika telah jelas bahwa perusakan isu ini merupakan salah satu elemen utama rencana konspirasi Presiden AS Donald Trump yang dikenal dengan “Transaksi Abad”.

Di sisi lain, pergerakan Amerika untuk mengenalkan rencana Trump dan merealisasikannya juga telah dimulai. Dalam koridor ini, bertepatan dengan penyelenggaraan konferensi soal pengungsi Palestina di Yordania, Jared Kushner, penasihat senior dan menantu Trump hari Selasan bertemu dengan Raja Abdullah II, pemimpin Yordania di Amman.

Media-media Amerika mengumumkan bahwa isu utama pertemuan menantu Trump dengan Raja Abdullah adalah memulai proses perdamaian di kawasan Timur Tengah dalam koridor “Transaksi Abad”.

Transformasi di kawasan menunjukkan bahwa di balik konspirasi anti Palestina khususnya pengungsi Palestina, terdapat konspirasi Amerika Serikat. Oleh karena itu, babak baru pergerakan Israel untuk mencemari isu hak kepulangan warga Palestina dalam koridor agitasi presiden AS dapat dicermati sebagai upaya untuk menghapus cita-cita bangsa Palestina termasuk pembentukan negara independen Palestina.

Di kondisi seperti ini, petinggi Amerika juga mulai mencari dan menebar isu wilayah lain bagi Palestina dan penentangan Trump soal kepulangan pengungsi Palestina ke tanah air mereka serta kebijakan biasnya terhadap al-Quds dapat dicermati sebagai bagian dari upaya ini.

Menyimak rencana perdamaian baru Amerika yakni Transaksi Abad, dapat dipahami bahwa rencana ini sebagai penyempurna konspirasi Amerika dan pemerintah Barat sebelumnya terhadap krisis Palestina termasuk proses perdamaian di Timur Tengah.

Pergerakan baru AS dan Israel untuk menghapus hak kepulangan pengungsi Palestina terjadi di saat resolusi PBB termasuk resolusi 194 PBB dengan transparan menekankan perealisasian hak ini dan kepulangan seluruh pengungsi Palestina ke tanah air mereka serta pemberian ganti rugi kepada mereka.

Ketidakpedulian masyarakat internasional terhadap hak warga Palestina termasuk hak para tahanan Palestina serta berlanjutnya kepasifan mereka terkait isu tawanan Palestina membuat dunia masih tetap menyaksikan arus pengungsian warga Palestina dan eskalasi musibah yang dialaminya.

Harapan masyarakat dunia adalah diakhirinya kepasifan PBB dan pengambilan langkah-langkah mendasar oleh mereka serta lembaga di bawah PBB untuk melaksanakan resolusi internasional dalam memulihkan hak-hak para pengungsi Palestina. (MF)