Transformasi Timur Tengah, 29 Desember 2018

Perkembangan di Timur Tengah pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya; Palestina akan mengajukan keanggotaan penuh di PBB, Rusia, Turki, dan Iran akan kembali bertemu bahas Suriah, AS bangun dua pangkalan baru di Irak, dan koalisi pimpinan Arab Saudi terus melanggar gencatan senjata di Yaman.

Palestina akan Ajukan Keanggotaan Penuh di PBB

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengatakan, Palestina akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan keanggotaan penuh di PBB pada Januari 2019.

Dalam sebuah wawancara dengan radio Voice of Palestine yang berbasis di Ramallah pada Rabu (26/12/2018), Maliki menambahkan bahwa ia akan mengajukan permohonan ke PBB dalam upaya untuk meningkatkan status Palestina dari negara pengamat menjadi negara anggota penuh.

Palestina membutuhkan dukungan dari setidaknya sembilan dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk mengamankan keanggotaan penuh di badan dunia itu.

Maliki menekankan bahwa ia akan menuntut implementasi resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB, dan meminta Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk membuka penyelidikan resmi terhadap konstruksi pemukiman Zionis. Resolusi 2334 menyerukan Israel untuk segera dan sepenuhnya menghentikan semua kegiatan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk timur al-Quds.

Sekitar 600.000 warga Zionis tinggal di lebih dari 230 pemukiman ilegal yang dibangun sejak pendudukan Israel tahun 1967 di wilayah Palestina di Tepi Barat dan timur al-Quds.

Sementara itu, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengecam rencana perampasan tanah baru oleh Israel, dan mendesak Pengadilan Kriminal Internasional untuk mempercepat penyelidikannya terhadap kejahatan perang rezim Zionis, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan Apartheid terhadap bangsa Palestina.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Rabu lalu, Sekjen PLO Saeb Erekat memperingatkan agar tidak menunda-nunda, dan menyatakan harapan bahwa kepala jaksa ICC, Fatou Bensouda akan menganggap kasus ini serius.

Rusia, Turki, dan Iran akan Kembali Bertemu Bahas Suriah

Rusia, Turki dan Republik Islam Iran akan mengadakan putaran baru pembicaraan tentang krisis Suriah pada awal tahun depan, menyusul keputusan Presiden Donald Trump untuk menarik pasukan AS dari negara yang dilanda perang itu.

"Sekarang giliran kita untuk menjadi tuan rumah KTT... sekitar minggu pertama tahun ini (2019). Ini akan tergantung pada jadwal presiden dari tiga negara," kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov seperti dilansir Press TV pada hari Jumat (28/12/2018).

KTT terakhir antara Presiden Vladimir Putin, Hassan Rouhani dan Recep Tayyip Erdogan berlangsung di Tehran pada 7 September 2018. Dalam pernyataan bersama, para peserta KTT Tehran mengatakan krisis Suriah hanya dapat diselesaikan melalui proses politik yang dinegosiasikan, dan tidak memiliki solusi militer.

Pembicaraan Suriah pada Januari 2019 nanti akan menjadi konferensi ke-12 yang diselenggarakan oleh Moskow, Ankara dan Tehran, termasuk sembilan putaran yang diadakan di ibukota Kazakhstan, Astana. Prestasi terbesar dari pembicaraan ini adalah pembentukan zona de-eskalasi konflik di Suriah, yang secara signifikan telah mengurangi tingkat kekerasan di negara tersebut.

Sementara itu, jet-jet tempur rezim Zionis Israel pekan lalu kembali melancarkan serangan rudal ke daerah dekat Damaskus, tapi berhasil ditangkis oleh sistem anti-udara Suriah.

"Pertahanan udara kami melumpuhkan rudal yang diluncurkan pesawat tempur Israel dari atas wilayah Lebanon, sebelum mencapai target," kata salah seorang pejabat militer Suriah seperti dilansir kantor berita SANA.

Rekaman video yang diunggah berbagai media menunjukkan ada benda bercahaya bergerak di atas wilayah di dekat kota Damaskus, kemudian terdengar ledakan keras serta diikuti suara tembakan artileri. Serangan rudal Israel tersebut menargetkan pangkalan militer di wilayah barat dan barat daya Damaskus.

AS Bangun Dua Pangkalan Baru di Irak

Pasukan AS telah mendirikan dua pangkalan militer baru di Provinsi al-Anbar di barat Irak, kata seorang pejabat Irak, beberapa hari setelah Washington mengumumkan penarikan pasukan AS dari Suriah.

"Angkatan Darat AS telah membangun dua fasilitas militer baru di bagian-bagian provinsi yang tidak berpenghuni," kata kantor berita resmi Turki, Anadolu mengutip Farhan al-Duleimi, anggota Dewan Provinsi Anbar pada hari Selasa (25/12/2018).

Langkah itu dilakukan kurang dari seminggu setelah Presiden Donald Trump mengumumkan keputusannya yang tak terduga menarik 2.000 pasukan AS dari Suriah. Dia mengatakan pada Rabu lalu bahwa penarikan akan berjalan lambat dan bertahap, tanpa memberikan jadwalnya.

Menurut al-Duleimi, pangkalan pertama didirikan di daerah utara Rumana di distrik al-Qaim, sekitar perbatasan Suriah atau sekitar 360 kilometer dari arah barat ibukota Provinsi Ramadi. Pangkalan kedua, tambahnya, dibangun di sebelah timur kota al-Rutbah, sekitar 310 kilometer barat Ramadi dan kurang dari 100 kilometer dari perbatasan Suriah.

Pemerintah pusat di Baghdad dan Washington belum mengomentari pernyataan al-Duleimi, tetapi jika itu benar, maka jumlah total pangkalan AS di Provinsi al-Anbar akan mencapai empat buah.

Presiden Donald Trump dalam lawatan mendadaknya ke Irak pada Rabu lalu, memasuki pangkalan militer AS, Ayn al-Asad di al-Anbar. Trump dalam kunjungannya yang hanya berlangsung tiga jam ke Irak, segera meninggalkan negara Arab itu tanpa bertemu dengan Perdana Menteri Irak, Adel Abdul Mahdi.

Gedung Putih menyatakan, Presiden AS melakukan lawatan mendadak ke Irak, dan melakukan kontak telpon dengan Perdana Menteri Irak.

Koalisi Arab Masih Langgar Gencatan Senjata di Yaman

Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman mengatakan, meski pasukan Yaman komitmen dengan gencatan senjata, koalisi Arab Saudi selama 24 jam lalu telah melanggar kesepakatan sebanyak 64 kali. Brigadir Jenderal Yahya Sare'e pada hari Jumat (28/12/2018) kepada kantor berita Saba, menuturkan jet tempur koalisi Saudi sebanyak 27 kali menyerang Saada dan Sana'a dan 4 kali menyerang gurun Midi di Provinsi Hajjah, barat Yaman.

Menurut keterangan Brigjen Sare'e, pasukan pemerintah bersama komite rakyat Yaman membalas serangan musuh dan pasukan bayarannya dengan melancarkan sejumlah operasi militer dan berhasil menimbulkan kerugian besar bagi kubu agresor.

Dalam hal ini, selama operasi pasukan Yaman, sejumlah tentara koalisi Saudi termasuk Falah al-Hajri, perwira Kuwait yang bertugas di Dinas Intelijen Arab Saudi tewas. (RM)