Peran Arab Saudi dan UEA dalam Krisis Sudan

Omar Al-Bashir akhirnya lengser dari jabatannya sebagai presiden Sudan setelah menjabat selama 30 tahun.

Omar al-Bashir berkuasa sejak Juni 1989 dengan cara kudeta tak berdarah, dan digulingkan oleh militer melalui kudeta yang menewaskan lebih dari 50 orang pada 11 April 2019. 

Pada 19 Desember 2018 terjadi protes rakyat Sudan menentang Omar al-Bashir yang berujung kudeta yang terjadi  10 hari lalu. 

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) menjadi dua negara yang berusaha mempertahankan kekuasaan al-Bashir al-Bashir, tetapi kekuatan rakyat Sudan jauh lebih besar daripada kekuatan petro dolar kedua negara Arab itu.

Pada langkah kedua, setelah Riyadh dan Abu Dhabi gagal mempertahankan Omar al-Bashir, dinas intelijen Israel berusaha untuk menyediakan sarana pemecatan terhadap mantan presiden Sudan. Padahal Omar al-Bashir dan militer Sudan berperan aktif dalam koalisi Saudi menyerang Yaman.

Kemudian, Arab Saudi dan UEA melancarkan langkah ketiga dengan bantuan Amerika Serikat untuk mengendalikan konflik di Sudan setelah Omar al-Bashir lengser demi kepentingannya. Oleh karena itu, Abdel Fattah Al-Burhan, komandan pasukan angkatan darat Sudan, yang memainkan peran penting dalam perang Yaman, serta memiliki hubungan dekat dengan Riyadh dan Abu Dhabi, menjadi pemimpin dewan tinggi militer untuk transisi Sudan.

Arab Saudi dan UEA, pada tahap ini, mensponsori dewan tinggi transisi kekuasan untuk memperkuat posisi militer, terutama Abdul Fattah Al-Burhan. Untuk itu, Arab Saudi dan UEA telah menyumbang sebesar tiga miliar ke Sudan, dengan 500 juta dolar bantuan kepada Bank Sentral Sudan untuk memperkuat keuangannya. Bantuan tersebut digelontorkan dibuat dengan menyadari fakta bahwa protes di Sudan berakar dari maasalah ekonomi. Dalam nada yang sama, kantor berita negara Saudi menuliskan, "Kontribusi ini akan digunakan untuk memperkuat posisi keuangan Sudan, meningkatkan stabilitas nilai tukar, dan meningkatkan situasi ekonomi di negara itu."

Tujuan Arab Saudi dan UEA dalam tahapan ini untuk menjegal penyempurnaan revolusi rakyat Sudan, seperti yang mereka lakukan di Mesir dan Yaman. Sekarang Riyadh dan Abu Dhabi berusaha menerapkan model Mesir di Sudan. Dengan mendukung pemerintahan militer, mereka mempertahankan sifat otoriter Sudan dan menjaganya sebagai bagian dari negara-negara Arab. Oleh karena itu, kedua negara Arab yang memiliki pengaruh negatif terhadap urusan internal negara-negara Arab lainnya telah memberikan dukungan kepada dewan tinggi militer untuk transisi Sudan.

Dewan Kerajaan Arab Saudi dalam sebuah pernyataannya menyinggung hubungan historis negaranya dengan Sudan, dengan mengatakan, "Riyadh mengikuti perkembangan di Sudan dan menyatakan dukungannya terhadap dewan tinggi transisi militer."

Departemen Luar Negeri UEA juga mulai bertindak segera setelah Arab Saudi dengan menyampaikan selamat kepada Abdul Fattah Al-Burhan sebagai ketua Dewan Transisi Militer dan menekankan kepercayaan penuh negaranya terhadap kamampuan rakyat dan tentara Sudan dalam mengatasi ancaman yang menghadang.(PH)