Pars Today

Mantan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi menyerukan penyelenggaraan pemilu dini, meskipun aksi unjuk rasa sudah mereda dan pemerintah berjanji akan memenuhi tuntutan para pemrotes.

Selain al-Abadi, Sayid Muqtada Sadr yang memimpin gerakan Sadr, dan ketua faksi Kebijaksanaan Nasional yang dipimpin oleh Sayid Ammar Hakim sebelumnya juga menyerukan pemilu dini, karena mereka menilai pemerintah Abdul Mahdi tidak dapat menyelesaikan masalah nasional Irak.

Pada Senin malam, al-Abadi menulis di laman Twitter-nya, "Pemerintah telah kehilangan kompetensinya untuk menjalankan negara, dan saya mendesak para pejabat untuk menetapkan tanggal penyelenggaraan pemilihan dini."

Al-Abadi dalam cuitannya menyinggung protes berdarah di wilayah tengah dan selatan di masa pemerintahannya, dan menegaskan bahwa pemilu yang bebas dan adil dengan partisipasi publik yang luas menjadi bukti keseriusan kekuatan politik dalam menyikapi masalah bangsa dan negara.

Sementara itu, wilayah otonomi Kurdistan Irak yang menekankan dukungan Erbil terhadap pemerintahan Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi menilai perdana menteri tidak bisa disalahkan sepenuhnya untuk bertanggung jawab atas berbagai masalah nasional, karena kesalahan ini telah dibuat selama 15 tahun terakhir.

Beberapa provinsi Irak, termasuk Baghdad dilanda unjuk rasa besar dalam beberapa hari terakhir untuk memprotes situasi layanan publik yang tidak memadai, kurangnya kesempatan kerja dan korupsi yang merebak.

Menyikapi tuntutan para pengunjuk rasa, pemerintah Irak yang dipimpin oleh Adel Abdul Mahdi membuat keputusan penting untuk memperbaiki situasi ekonomi negara itu, termasuk menyediakan perumahan bagi keluarga yang kurang mampu dan berpenghasilan rendah, memerangi korupsi dan menciptakan lapangan kerja bagi kaum muda. 

Perdana menteri Irak juga mengundang partai-partai politik untuk bekerja dengan pemerintah untuk menyediakan sarana yang kondusif bagi reformasi di negara Arab ini.(PH)